Pendekatan Problem Solving dalam Resolusi Konflik (Suatu Pengantar)

Oleh Arif Wicaksa*

Pendahuluan

Tulisan ini membahas mengenai konsep problem solving dalam konflik. Pembahasan ini penting mengingat beberapa upaya resolusi konflik masih menggunakan pendekatan fifty-fifty atau bahkan zero sum game. Tidak seperti dua pendekatan yang baru saja penulis sebutkan, pendekatan problem solving merupakan output terbaik dalam resolusi konflik karena pihak yang berkonflik mendapatkan hasil maksimal dari resolusi konflik.

Diharapkan tulisan ini bisa menjadi penambah wawasan sekaligus pengantar bagi kalangan akademisi resolusi konflik maupun hubungan internasional dalam memahami studi perdamaian dan konflik.

Pembahasan

Secara hakikat, problem solving berbeda dari proses bargaining atau tawar-menawar, karena dalam proses bargaining, belum tentu setiap pihak yang berkonflik akan mendapatkan hasil maksimal, sebaliknya bisa jadi hasil yang muncul adalah zero-sum game hingga fifty-fifty. Problem solving menekankan pada upaya bagaimana setiap pihak mendapatkan hasil seratus persen.

Untuk mencapai Problem solving, maka dibutuhkan beberapa prinsip yang harus diupayakan didalam tindakan resolusi konflik. Prinsip pertama adalah konflik tidak boleh dipandang sebagai “kompetisi yang harus dimenangkan” melainkan harus dipandang sebagai “masalah yang harus diselesaikan”. Prinsip berikutnya yang penting adalah redefinisi masalah. Agar masalah dapat diredefinisikan, terdapat beberapa upaya yang harus dilakukan dengan mentargetkan pada mispersepsi negatif dari satu pihak yang berkonflik kepada pihak lainnya. Maksudnya adalah bagaimana memperbaiki kecenderungan pihak yang berkonflik untuk melihat setiap tindakan yang dilakukan pihak lawannya sebagai hal yang negatif, sebaliknya tindakan yang dilakukan pihaknya sendiri adalah tindakan yang absah.

Prinsip penting dalam redefinisi masalah berikutnya prinsip kompleksitas penyebab masalah dan prinsip no-fault. Maksudnya adalah, permasalahan dalam konflik tidak seharusnya dipandang secara satu arah yang berarti masalah dilihat sebagai kesalahan dari satu pihak. Sebaliknya, untuk tercapainya problem solving, tidak boleh menuduh masalah sebagai kesalahan yang disebabkan oleh salah satu pihak. Masalah dalam konflik harus dilihat sebagai suatu hal yang kompleks tidak mono-kausal, masalah yang muncul bukan kesalahan siapapun. Prinsip ini penting diingat oleh pihak ketiga yang berusaha mengintervensi konflik agar tidak memberikan justifikasi yang bersifat menyalahkan pihak berkonflik sebagai penyebab masalah. Pendekatan yang penting dilaksanakan dalam prinsip ini adalah tidak mencari siapa yang seharusnya bertanggung jawab, tetapi mencari penyebab-penyebab masalah yang melibatkan pihak yang berkonflik untuk bergabung dalam tindakan ini. Prinsip penting berikutnya dalam problem solving adalah unrecognized options. Maksud prisnsip ini adalah mengupayakan alternatif solusi yang berusaha meyakinkan pihak berkonflik bahwa masih ada kemungkinan untuk membuat setiap pihak mencapai tujuannya namun pihak berkonflik diupayakan agar keluar dari kekangan politiknya maupun psikologinya sendiri.

Hal yang juga harus diperhatikan dalam problem solving adalah pihak yang berkonflik tidak selayaknya memberikan fokus yang sangat besar terhadap konflik, sebaliknya pihak intervenor dan pihak berkonflik harus mampu membebaskan fikirannya yang terfokus pada konflik menuju alternatif dan resolusi, sehingga problem solving seharusnya dimaknai sebagai upaya yang berorientasi pada solusi, mengedepankan kesamaan antara pihak yang berkonflik, dan rasionalisasi konflik untuk memberikan perubahan kondisi dari kondisi yang tidak kondusif dan kompetitif, menjadi kondusi yang kondusif yang memungkinkan tercapainya resolusi yang bersifat problem solving.

Salah satu tugas utama dari pihak ketiga sebagai intervenor konflik untuk mencapai tujuan dari problem solving adalah dengan mengurangi kemungkinan-kemungkinan resistensi pada resolusi konflik, dan penghalang besar untuk tujuan problem solving adalah sikap keras dari pihak yang berkonflik, sehingga pihak intervenor harus mampu mengurangi sikap keras dari pihak yang berkonflik tersebut sebelum menerapkan prinsip problem solving.

Dalam menerapkan prinsip-prinsip problem solving tersebut, dibutuhkan wahana untuk mempertemukan pihak yang berkonflik. Taktik yang biasanya digunakan oleh pihak intervenor dalam konflik adalah problem solving discussion,workshop, conference dsb yang melibatkan pihak berkonflik. Pihak ketiga sebagai intervenor harus mampu memposisikan diri dan perannya didalam konflik, yakni fokus pada berjalannya proses problem solving bukan melibatkan diri pada isi dari workshop itu sendiri.

Simpulan

Problem solving adalah output terbaik yang secara hakikatnya merupakan sasaran utama dari resolusi konflik, dimana setiap pihak yang berkonflik mendapatkan tujuan dan kepentingannya secara utuh dan maksimal. Namun untuk mencapai titik tersebut dibutuhkan komitmen dan prinsip yang harus diimplementasikan, baik oleh pihak yang berkonflik maupun intervenor didalam upaya pencapaian problem solving. Pihak intervenor konflik harus mampu menjadi fasilitator dalam upaya problem solving. Fasilitator tidak boleh menjustifikasi, mampu memberikan analisis yang baik terhadap penyebab munculnya masalah didalam konflik dengan tidak keluar dari koridor tugasnya sebagai fasilitator.

Referensi:

Cheldelin, S. et al., 2003. Conflict. London : Continuum.

Deutsch, M. et al., 2006. Handbook Resolusi Konflik. Bandung : Nusamedia

Fisher, S. et al., 2001. Mengelola Konflik. Jakarta : The British Council

*Arif Wicaksa adalah alumnus Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Riau dan Mahasiswa Pascasarjana Diplomasi Humaniter Universitas Gadjah Mada.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *