Kapitalisasi Media di Indonesia Sebagai Ruang Publik Kepentingan Politik

*Oleh Chensy Silvia Gusti, Refnedy Arpandi dan Rifki Adha

Merupakan sebuah hal yang nyata  bahwasanya Indonesia pada saat ini berada pada era yang dapat disebut sebagai “orde Media”. Hal ini pun diamini dengan semakin intensnya peran Media yang sangat vital dalam perpolitikan di Indonesia. Bahkan Media sendiri telah menjadi salah satu variabel penentu dalam ditetapkannya sebuah kebijakan atau politik luar negeri Indonesia. Sehingga hal ini semakin menunjukkan bahwa pengaruh media tidak hanya sebatas di dalam Negeri (domestik). Pemerintah yang berkuasa tentunya sangat mempertimbangkan kebijakan yang populis demi mempertahankan hegemoni kekuasaannya di mata masyarakat.

Era reformasi sendiri seperti menjadi manifestasi bagi rakyat Indonesia dalam memperjuangkan hak-haknya, yang salah satunya adalah kebebasan berpendapat. Media pada masa orde baru tidaklah sama dengan Media pada era reformasi. Pers diawasi dengan ketat sehingga kritik terhadap kebijakan pemerintah seperti terbelenggu oleh kungkungan orde baru. Selain itu, pers juga dijadikan alat dekonstruksi sosial oleh pemerintah dan propaganda politik yang disesuaikan dengan kepentingan penguasa kala itu. Kebebasan pers timbul seperti menjadi sebuah jawaban dan solusi atas permasalahan tersebut dan menjadi titik balik dari perkembangan Media di Indonesia selanjutnya. Namun, apakah hal tersebut akan memberi output yang positif terhadap Indonesia ? Dalam hal ini dampaknya terhadap aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya di Indonesia.

Kejanggalan pun muncul akibat dari kebebasan pers tadi. Penggunaan fungsi Media sebagai alat komunikasi politik memunculkan dampak bahwa Media tidak lagi independen dalam kebebasan berpendapatnya. Kapitalisme dianggap sebagai biang keladi dari permasalahan ini. Fakta sendiri mencatat bahwa runtuhnya orde baru menimbulkan swastanisasi yang cukup signifikan terhadap Media di Indonesia. Saat ini, dua belas kelompok Media besar mengendalikan hampir semua kanal Media di Indonesia, termasuk di dalamnya penyiaran, Media cetak, dan Media online.1 Para pemilik modal besar tentu dapat dengan mudahnya membangun sebuah Media ataupun sekedar mengakuisisi Media yang ada guna kepentingan politiknya. Kapitalisasi Media di Indonesia pada akhirnya tak dapat dihindari, yang dampaknya pasti akan berpengaruh terhadap sifat Media yang aktual dan faktual (semestinya) dalam distribusi informasi ke masyarakat. Sehingga, penggiringan opini publik yang disertai kepentingan politik rentan terjadi jika kapitalisasi Media terjadi di Indonesia. Dalam hal ini, Media yang telah berafiliasi dengan pemilik modal dan memiliki kepentingan politiknya sendiri. Media yang dijadikan sarana kepentingan politik pun berubah esensi fungsinya yang semula sebagai saran distribusi informasi (yang paling utama), edukasi, dan hiburan, pada saat ini seperti bergeser fungsinya menjadi alat pemasaran politik.

Pergeseran esensi dari fungsi Media di Indonesia

Pemasaran politik sendiri merupakan sebuah konsep baru dan belum begitu lama dikenal dalam kegiatan politik. Konsep ini merupakan introduksi dari penyebaran ide-ide sosial dalam bidang pembangunan dengan cara meniru pemasaran komersial, tetapi orientasinya lebih banyak pada tataran penyadaran yang dalam hal ini adalah sikap dan perubahan perilaku untuk menerima hal-hal baru.2 Dengan Media, citra yang ingin ditonjolkan dapat diciptakan sedemikian rupa, sehingga dapat mempengaruhi persepektif masyrakat yang mengkonsumsi informasi dari Media. Dan dengan keluwesannya dalam penyebaran informasi, Media menjadi semacam alat yang sangat ampuh untuk digunakan dalam sebuah kontestasi maupun konstelasi politik.

Pada hakikatnya, Media merupakan arena yang diperebutkan oleh sejumlah kelompok kepentingan: seperti kelompok bisnis, politik, agama, kelompok suku-bangsa, dan lain-lain. Namun, beberapa pihak lebih berkuasa atas pihak lainnya dan merekalah yang membentuk kontestasi ini.3 Hal-hal inilah yang mendasari semakin pesatnya kapitalisasi Media di Indonesia, yang tentunya sangat menguntungkan dari segi ekonomi (dapat dikomersilkan), sehingga semakin mendukung geliat pertumbuhan kapitalisme.

Jika Media telah berorientasi pada segi ekonomi, maka tidak dapat pula dipisahkan dari sisi politik. Meski kepentingan ekonomi dalam Media tidak selalu harmonis dengan kepentingan politik, bukan berarti kepentingan ekonomi dalam industri Media menjadi apolitis. Malahan sebaliknya, Media dikapitalisasi oleh penguasa guna meningkatkan hegemoni dalam berpolitik dan juga mengukuhkan kedudukan penguasa terutama yang memiliki modal.

Karena sistem politik Indonesia berada dalam pusaran globalisasi, eksistensi Media tidak luput dari apa yang ada dalam pendirian kaum hegemonian, menempatkan kebudayaan global yang bersifat tunggal sebagai watak kapitalisme yang monolitik (struktur modal kapitalistik), sehingga seluruh ekspresi kebudayaan termasuk ekspresi simboliknya mengacu pada ekspresi dominan atas nama pasar, dan Media tidak berfungsi sebagai representasi maupun rekonstruksi realitas sosial politik, melainkan lebih dari itu.

Menilik akibat dari Kapitalisasi Media

Yang menjadikan kapitalisasi Media di Indonesia problema tersendiri yakni Media menjadi bias karena intervensi dari pemilik modalnya sebagai alat penunjang kekuasaan. Media di setting sedemikian rupa (baik konten berita maupun sumber berita) demi kepentingan korporasi, elite penguasa, dan kelompok kepentingan baik dalam bidang politik maupun ekonomi dan kemudian berita didistribusikan kepada masyarakat Indonesia. Informasi publik di Media menjadi hak istimewa dari industri: mereka mengkonstruksinya dan pada saat yang sama mengkontestasikan konten tersebut dengan Media lainnya. Hasilnya, warga Negara hanya terpapar oleh informasi yang terbatas, karena kebanyakan isu-isu penting yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, dan politik disampaikan oleh Media secara selektif.

Hal yang semakin memperparah keadaan di atas yakni masih rendahnya angka minat membaca  dan melek politik masyarakat Indonesia, sehingga dalam menerima informasi masih cenderung belum bisa menyaring (filter) informasi secara baik dan benar. Informasi yang disampaikan dengan tidak berimbang akibat dari adanya intervensi dari pemilik modal di Media tadi. Media yang selayaknya untuk distribusi informasi pun berubah menjadi ruang utama dalam penyampaian informasi politik oleh pemilik Media. Hal ini berarti mencerminkan bahwa tidak berimbangnya pertumbuhan Media dengan tingkat melek membaca masyarakat. Disaat para pemilik modal dengan kekuatannya mampu membangun infrastruktur pendukung berkembangnya Media guna memuluskan langkahnya dalam ranah politik, maka hal ini akan semakin memudahkan mereka dalam melakukan kontrol sosial maupun penggiringan opini publik dengan mengemas informasi yang disampaikan dengan sebaik mungkin sesuai dengan kepentingannya, sehingga menghilangkan esensi utama dari Media itu sendiri yakni distibusi informasi, edukasi, dan entertainment kepada masyarakat.

Seperti sistem dunia yang Anarki: apakah Media seharusnya dikontrol penuh oleh pemerintah atau tidak diperlukannya lagi sebuah sistem yang mengatur di atas Media?

Pada hakikatnya, Negara memiliki otoritas dalam menetapkan regulasi ikhwal kepemilikan media ataupun batasan hal apa saja yang dapat media lakukan dalam distribusi informasi sesuai dengan UU no 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Dilema pun muncul disaat Media di-kapitalisasi. Disatu sisi media menjadi tidak independen dalam penyampaian informasinya karena telah disetting guna kepentingan pemiliknya, dan disatu sisi Media juga membutuhkan modal dalam pengembangan infrastruktur yang diperlukannya dalam menunjang kemajuan perkembangan Media, terutama dalam hal teknologi yang sangat diperlukan pada masa milenial ini. Belum lagi Media sekarang dihadapkan dengan tantangan berupa konvergensi Media, yangmana sangat menuntut media untuk dapat mobile dan fleksibel secara fungsinya. Para pemilik modal yang dalam hal ini memiliki industri media diharapkan dapat mendukung majunya perkembangan infrastruktur media sehingga kedepannya pendistribusian informasi dapat berjalan dengan baik ke seluruh indonesia.

Namun lagi-lagi, budaya kapitalis berdampak negatif bila media hanya diorientasikan kepada ekonomi (economic oriented). Media menjadi tendensi untuk meraup keuntungan besar sehingga komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat guna melancarkan jalannya sistem demokrasi di indonesia sudah dapat dipastikan tidak akan terjadi karena mungkin saja terhalang oleh kepentingan pemilik media tadi. Alhasil, transparansi pemerintah terhadap warganya pun tidak terwujud. Media yang seutamanya sebagai saluran komunikasi bagi masyarakat pun tidak dapat dioptimalkan fungsinya sebagai saluran komunikasi politik.

Otoritas Negara dirasa masih sangat diperlukan dalam mengontrol media. “Kontrol” yang dimaksudkan bukanlah seperti apa yang dilakukan pada rezim orde baru, melainkan kontrol yang masih sedikit luwes dan tidak rigid (kaku). Pendekatan Negara sangat dibutuhkan dalam mengontrol media (yang dalam hal ini: kepemilikannya dan penggunaanya). Karena menurut Machiavelli sendiri, hukum yang kuat menjadi salah satu indikator kuat atau tidaknya suatu negara (selain kekuatan militer). Dalam hal ini, Negara diperlukan dalam menetapkan regulasi yang tepat mengenai kepemilikan dan penggunaan media sebagaimana mestinya (distribusi informasi, edukasi, dan hiburan).

Tidak adanya sistem yang mengatur media pun dirasa bukan solusi yang tepat untuk dilakukan. Justru suatu saat, hal ini malah dapat mengakibatkan Media menjadi alat kontrol terhadap Negara. Mempertanyakan siapa yang menjadi pemilik media apakah swasta atau pemerintah? juga bukan ikhwal yang perlu dipertanyakan. Akan tetapi, lebih kepada pembatasan kepemilikannya dan bagaimana penggunaanya, itulah urgensinya. Karena kode etik dalam penyiaran telah ditetapkan dan sudah semestinya untuk dijalankan. Sehingga Media yang ideal pun dapat tercipta.

 

*Chensy Silvia Gusti, Refnedy Arpandi, dan Rifki Adha adalah mahawasa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Riau angkatan 2016. Tulisan ini merupakan tulisan yang telah dilombakan dalam Konferensi Mahasiswa Nasional Politics and Government Days 2017 di Universitas Gadjah Mada.

 

Sumber:

Arpandi, R. Rifki, A. &ampamp Chensy, S.G., 2017. Kapitalisasi Media di Indonesia Sebagai Ruang Publik Kepentingan Publik. Di: PolgovDays2017 (Politics and Government Days 2017), Digitalizing Nationality: Dinamika Digitalisasi Indonesia. Yogyakarta, Republik Indonesia 18 Oktober 2017. UGM: Yogyakarta.

(Nugroho, Putri, dan Laksmi, 2012) – Nugroho, Y., Putri, DA., Laksmi, S. 2012. Memetakan Lanskap Industri Media Kontemporer di Indonesia (Edisi Bahasa Indonesia). Laporan. Bermedia, Memberdayakan Masyarakat: Memahami kebijakan dan tata kelola media di Indonesia melalui kacamata hak warga negara. Riset kerjasama antara Centre for Innovation Policy and Governance dan HIVOS Kantor Regional Asia Tenggara, didanai oleh Ford Foundation. Jakarta: CIPG dan HIVOS.

Hafied Cangara. 2009. Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi, Rajawali Pers, Jakarta.

Footnote:
  1. (Nugroho, Putri, dan Laksmi, 2012) – Nugroho, Y., Putri, DA., Laksmi, S. 2012. Memetakan Lanskap Industri Media Kontemporer di Indonesia (Edisi Bahasa Indonesia). Laporan. Bermedia, Memberdayakan Masyarakat: Memahami kebijakan dan tata kelola Media di Indonesia melalui kacamata hak warga Negara. Riset kerjasama antara Centre for Innovation Policy and Governance dan HIVOS Kantor Regional Asia Tenggara, didanai oleh Ford Foundation. Jakarta: CIPG dan HIVOS.
  2. Hafied Cangara. 2009. Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi, Rajawali Pers, Jakarta.
  3. UU Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Jakarta: Mensesneg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *