Menaklik Cara Indonesia Melawan Organisasi Papua Merdeka

Oleh Samsuri Sirait*

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu konsep yang harus dipertahankan dengan segala cara, karena konsep ini menjadi dasar penentu stabilitas negara, serta semua rakyat harus mempertahankan NKRI ini dengan segenap jiwa dan raga dengan doktrin “NKRI Harga Mati!”. Akan tetapi, diberbagai daerah selalu ada gerakan gerakan separatisme tertentu  yang menggangu serta mengancam NKRI, maka hal ini adalah  salah satu permasalahan yang harus diselesaikan secara bersih dan tuntas.

Masyarakat Papua hingga kini seperti orang-orang yang dipersimpangan jalan, banyaknya dilema sosial serta permasalahan ekonomi yang mengalir ke tanah Papua, mengakibatkan banyak orang Papua yang seakan akan tidak mengetahui arah kehidupan dirinya dan secara umum kehidupan bernegara. Permasalah inilah yang menjadi akibat dari banyaknya permasalahan di Papua. Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) di daerah papua yang menjanjikan penguatan, perlindungan, dan keadilan terhadap orang orang papua, seakan akan tertelan atas perlombaan untuk memperkaya diri, serta saling tipu sesama orang papua untuk memperebutkan tahta, harta dan mungkin wanita, Otsus yang dihidangkan pemerintah Indonesia, mungkin hanya dapat diakses oleh para elit lokal papua secara birokrasi pemerintah, lalu mempengaruhi elit lokal kampung dan seterusnya, sehingga mengakibatkan pemisahan kelompok sosial dimasyarakat papua itu sendiri. Sejatinya, tujuan Otsus adalah sebuah ruang bagi rakyat papua untuk  menata diri serta memperkuat persatuan untuk pemerdayaan dan perlindungan kepada rakyat papua itu sendiri. Namun elit-elit lokal yang dipercaya oleh pemerintah Indonesia tidak siap mengolah otsus untuk benar benar diperuntukan demi kepentingan rakyat papua agar mencapai kesejahtraan.  Hal ini juga dipengaruhi heterogenitas suku dan marga serta fragmantasi kepentingan suatu kelompok elit papua tertentu yang tentu saja menambah dinamika sosial. Identitas masyarakat papua yang tumbuh berdasarkan terotorial wilayah masing-masing dengan budaya, bahasa, kondisi, tingkah laku yang berbeda-beda. Hal-hal seperti inilah yang menimbulkan kesenjangan sosial, rasa tidak puas, serta jauh dari kata sejahtera yang mengakibatkan munculnya kelompok kelompok separatis di papua, seperti OPM.

Organisasi Papua Merdeka atau disingkat OPM adalah salah satu kelompok separatis yang cukup mengancam keamanan Indonesia. OPM didirikan pada tahun 1965 oleh Benny Wenda. Latar belakang kemunculan OPM ini juga berangkat dari berbagai pespektif, sebagian pihak menilai OPM dilatarbelakangi oleh persoalan kesejahteraan (ekonomi). Sebagian lainnya menilai OPM dilatarbelakangi kerena belum terpenuhinya rasa keadilan akibat belum selesainya kasus kekerasan masa lalu. Sebenararnya permasalahan ini bisa saja terselesaikan dengan cepat dan mudah, namun banyaknya campur tangan asing yang memiliki tujuan tertentu terhadap kelompok separatis ini. Seperti pengakuan negara asing terhadap OPM, yang sebenarnya tidak mempunyai landasan  hukum yang kuat serta jelas, misal negara Vanuatu yang memberikan izin pembukaan perwakilan OPM dinegaranya, hal ini juga didukung oleh kondisi masyarakat papua yang belum memahami secara utuh konsep multikulturalisme yang menjadikan ladang subur bagi kelompok separatis ini.

Dalam hal ini pemerintah Indonesia melakukan upaya komprehensif dan nyata dengan melakukan upaya politik melalui  diplomasi terhadap Pemerintah dan Senat Amerika Serikat (AS) dalam rangka meyakinkan sikap dan posisi AS terhadap keabsahan hasil Pepera Tahun 1969 di Papua (Irian Jaya) yang telah diterima PBB melalui Resolusi 2504 tanggal 19 November 1969. Serta dalam negeri Indonesia memantapkan keefektifan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sekaligus untuk menunjukkan clean and good governance dari aparat Pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Papua khususnya dan Indonesia pada umumnya, serta memperketat stabilitas keamanan didaerah-daerah perbatasan dengan Papua New Guinea, dan keamanan di Papua itu sendiri.

Dalam kebijakan militer terhadap OPM ini, pemerintah Indonesia bisa saja menggunakan pendekatan ofensif terhadap kelompok separatis ini, hal ini bisa didasarkan dengan UU. No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Akan tetapi, hal ini tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya operasi tempur. Berikut adalah beberapa operasi militer yang dilakukan di Papua Barat untuk mengatasi OPM:

  1. Operasi Wisnumurti
  2. Operasi Sadar
  3. Operasi Bharatayuda
  4. Operasi Pamukas
  5. Operasi Koteka
  6. Operasi Senyum
  7. Operasi Gagak I
  8. Operasi Gagak II
  9. Operasi Kasuari I
  10. Operasi Kasuari II
  11. Operasi Rajawali I
  12. Operasi Rajawali II

Hal ini membuktikan bahwa Indonesia juga dapat melakukan tindakan militer secara tegas dalam menghadapi kelompok kelompok separatis OPM ini. Akan tetapi, pemerintah Indonesia lebih memprioritaskan langkah persuasif yang  mengkedepankan langkah perdamaian dan dialog, hal ini dibuktikan dengan adanya program Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B). UP4B ini adalah sebuah lembaga yang dibentuk untuk mengkordinasi, memfasilitasi dan mengendalikan pelaksanaan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. UP4B ini dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2011, dan memiliki masa tugas sampai 2014 serta berkedudukan di Ibukota Provinsi Papua. Pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan UP4B dilakuakan dengan tetap memperhatikan pelaksanaan kebijakan yang telah disusun atau ditetapkan dan sedang dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga dengan tetap membuka kemungkinan dilakukan perubahan-perubahan yang diperlukan, namun harus memperhatiakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan Daerah.

Kebijakan ini memperoleh hasil yang manis, hal ini dibuktikan dengan kembalinya orang orang yang berada ditubuh OPM ke pelukan ibu pertiwi, seperti panglima OPM yaitu Goliath Tabuni serta penasehatnya Wanis Tabuni beserta yang lainya. Dalam hal ini, Pemerintah Republik Indonsia harus mencegah dan membersihkan semua kelompok kelompok separatis serta semua bibit-bibitnya. Melalui penguatan koordinasi dan kerja sama di antara lembaga pemerintah dalam pencegahan dan penanggulan gan separtisme, pemulihan keamanan dan peningkatan upaya-upaya komprehensif penyelesaian separatisme di Papua terutama peningkatan kesejahteraan dan rasa cinta tanah air, serta memperkenalkan dengan masyarakat multikultural. penguatan peran aktif rakyat dan masyarakat terutama masyarakat lokal yang mendeteksi secara dini potensi-potensi konflik dan tindakan separatis dengan penguatan komunikasi politik pemerintah dan masyarakat dan pelaksanaan pendidikan politik yang berbasiskan multikultur dan rasa saling percaya, sehinga menjadikan Indonesia lebih baik dan tidak adanya lagi kelompok kelompok separatis di Papua, khususnya dan Indonesia, pada umumnya.

*Samsuri Sirait adalah mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Riau angkatan 2016. Sirait juga aktif di organisasi dan kelompok epistemik mahasiswa Sosial dan Politik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *