Telaah Konflik Horizontal di Papua dan Diskursus Keamanan Nasional

Oleh Mutia Zakia Salma*

Mugkin tidak berlebihan jika dikatakan Papua adalah salah satu daerah sumber konflik dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik di Papua begitu mudah dijabarkan dari berbagai sisi, seperti politik, ekonomi, sosial, termasuk psikologis. Terdapat paradigma oposisi biner yang merupakan konstruksi berfikir kolonialistik dalam melihat konflik di Papua, yakni Papua versus Indonesia. Dengan kata lain, Papua telah teraleniasi akibat berbagai perbedaan yang menhambat integrasi. Hal ini agaknya merupakan sumber mengapa permasalahan Papua menjadi cukup rumit untuk diselesaikan. Dekonstruksi dan rekonstruksi paradigma inilah yang penting digunakan sebagai rujukan kebijakan resolusi konflik secara holistik di Papua.

Konflik vertikal dan horizontal simpang siur dengan konflik identitas yang akhirnya merambah pada sentimentasi seperatisme dan militerisme. Disintegrasi di Papua begitu multidimensional, yakni secara materiil (ekonomi), birokratis (ketertinggalan budaya demokrasi), dan ideologis (persoalan nasionalisme dan identitas rasial).1 Di sisi lain, keamanan masih menjadi persoalan mendasar di Papua, di mana masih maraknya kekerasan beraroma etnisitas dan religiusitas atau friksi berlabelkan ekonomi maupun politik. Kasus Papua dapat menjadi contoh ironi metafora duri dalam daging jika dibandingkan dengan konteks keamanan nasional di berbagai sudut Indonesia di tengah upaya pemerintah yang sedang membangun paradigma pertahanan semesta. Permasalahan keamanan di Papua memang seharusnya ditelusuri secara jujur dengan memertimbangkan kepentingan dan kebutuhan aktor-aktornya. Pun dengan upaya resolusi yang lebih fundamental dengan menciptakan struktur kebijakan yang komprehensif menjawab persoalan. Tulisan ini akan membahas mengenai konflik Papua dalam konteks konflik horizontal sebagai bagian diskursus keamanan nasional.

Latar Belakang Struktural: Konflik Vertikal

Papua merupakan daerah yang “gagal terintegrasi secara sempurna” dengan Indonesia. Ketika pada 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamirkan diri merdeka, Papua masih menjadi daerah pendudukan Belanda. Pendudukan ini masih berlanjut bahkan hingga Indonesia mendapat pengakuan sebagai negara merdeka secara resmi oleh dunia internasional pada Konferensi Meja Bundar 2 November 1949 dan sidang PBB Penyerahan kedaulaan Papua dari Belanda kepada Indonesia pada 27 Desember 1949. Indonesia, dalam otoritarianisme Orde Baru, kemudian melakukan perebutan Papua secara militer dari Belanda melalui Operasi Trikora, Desember 1961 hingga Agustus 1962. Konflik Indonesia dan Belanda terkait klaim atas Papua baru berakhir dengan Persetujuan New York tahun 1962 di mana Belanda menyerahkan Papua ke otoritas PBB yang diwakili oleh UNTEA (United Nation Temporary Executive Authority). UNTEA selanjutnya menyerahkan Papua kepada Indonesia, dan sebagai konsekuensi atas persetujuan tersebut, Indonesia melaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat (Papera) pada tahun 1969 dengan hasil resminya yaitu 1.025 wakil orang Papua memilih bergabung dengan Indonesia.2

Meski secara signifikan terdapat pihak yang tidak setuju atas proses tersebut hingga memicu munculnya kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM)    berdasar atas hasil Papera, Indonesia yang telah secara legal “memiliki” Papua menunjukkan kehadirannya sebagai negara, salah satunya dengan melaksanakan agenda pembangunan. Akan tetapi, hal ini malah mengundang masalah baru karena imparsialitas terkait korupsi, kolusi, dan nepotisme yang memang menjadi kecatatan model pembangunan Orde Baru. Gelombang pendatang yang mewarnai pembangunan di Papua menunjukkan adanya diskriminasi rakyat Papua di tanahnya sendiri. Sumber politik dan ekonomi yang dibangun di Papua malah menciptakan kontestasi yang tidak seimbang apabila milihat kondisi sumber daya manusia asli Papua yang tidak diperhatikan sebelumnya. Pada era ini pula Papua menjadi Daerah Operasi Militer (DOM) yang oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) digolongkan dalam kasus pelanggaran HAM berat.3 TPN dan OPM menjadi lawan asimetris TNI dan Polri.

Selepas Orde Baru, konflik dan kekerasan Papua bukan berarti usai. Pelanggaran HAM, seperti penembakan misterius, jamak terjadi. Contohnya adalah peristiwa penyerangan Polsek Abepura pada 2007, Penyerangan PT.Darma Mukti Persada di Wasior pada 2001, penculikan dan pembunuhan ketua Presidium Dewan Papua (PDP) Theys Hiyo Eluay pada 2001, dan pembobolan gudang senjata api milik Kodim Wamena pada 2003.4 Contoh lainnya adalah peristiwa penembakan tokoh agama, Pendeta Elisa Tabuni di Puncak Jaya pada 17 Agustus 20045. Munculnya versi yang berbeda atas pelaku penembakan membuat hubungan masyarakat dan aparat negara menjadi semakin tidak harmonis. Hal ini menunjukkan bahwa struktural konflik horisontal adalah konflik vertikal itu sendiri.

Pada era reformasi dan demokratisasi Indonesia, masalah Papua berkembang melalui isu kebijakan otonomi khusus. Dalam statusnya sebagai lembaga legislatif, pemerintah mengeluarkan undang-undang otonomi khusus, yakni UU no.21 tahun 2001, sebagai upaya asimetrik untuk membelokkan tuntutan gerakan separatis6. UU ini mengandung butir implementasi UU no.45 tahun 1999 tentang pemerakaran wilayah, yang menyebutkan ketentuan pemekaran masih harus mendapat persetujuan dari MPR dan DPR Papua. Lebih lanjut, permasalahan dalam poin ini juga muncul terkait dengan adanya penyalahgunaan dana otsus oleh lembaga pemerintah daerah. Hal ini belum termasuk potensi konflik politik dalam rangka pilkada 2017. Dalam sebuah portal berita Papua, KPUD Puncak Jaya, Jenifer Darling Tabuni, menyatakan bahwa pada Papua akan kembali menggunakan sistem noken pada pilkada 2017. Mengenai daerah rawan konflik, dinyatakan 302 kampung di Puncak jaya berpotensi konflik7.

Konflik horizontal Papua dan Penyelesaiannya

Perasaan alienasi terhadap Papua melahirkan situasi yang konfliktual beraroma rasial, keagamaan, politis dan ekonomi yang kental. Salah satu yang menciptakan ketegangan di tanah Papua adalah keberadaan PT. Freeport Indonesia (PTFI). Kehadiran anak perusahaan Freeport McMoran dari Amerika Serikat ini mengusik masyarakat adat secara moralitas di samping secara ekonomi. Pembukaan lahan untuk perusahaan yang telah dimulai bahkan sejak sebelum tanah Papua secara legal menjadi milik Indonesia ini banyak melahirkan masalah sosial. Diantaranya adalah penyingkiran masyarakat adat. Hal ini dicontohkan pada kurun waktu 1970 hingga 1980-an di mana PTFI secara total membangun instalasi eksplorasi pertambangan Ertzberg dan Grasberg. Konflik horizontal yang dapat menjadi contoh adalah perlawanan dari masyarakat adat mengenai hak ulayat dari Suku Amungme dan Suku Kamoro di Mimika. Keterbatasan tingkat literasi menyebabkan konsep rekaman atas subyek hak tanah menjadi begitu lemah, sehingga ketua adatlah yang diandalkan untuk mengingatnya. Pemerintah menyelesaikan konflik kepemilikan ini berdsarkan pada pasal 43 ayat 5 yang menyebutkan bahwa pemerintah provinsi, kabupaten / kota memberikan mediasi aktif dalam usaha penyelesaian sengketa tanah ulayat dan bekas hak perorangan secara adul dan bijaksana, sehingga dapat dicapai kesepakatan yang memuaskan para pihak yang bersangkutana 8. Dalam konflik horizontal, kehadiran pemerintah sebagai mediator memang sangat diperlukan, terlepas dari peran mediasi pihak-pihak netral lainnya seperti akademisi.

Implikasi terhadap Keamanan Nasional Indonesia

Apabila akar dari semua permasalahan horizontal di Papua adalah masalah perasaan dan proses integrasi, maka hal ini tidak hanya akan menganggu keamanan wilayah Papua namun juga mengancam keamanan nasional Indonesia. Masalahnya dapat tumbuh baik dalam artian vertikal maupu horizontal. Apabila menghubungkan dengan masalah integrasi yang belum sepenuhnya terwujud melalui kacamata sejarah Papua, alasan konflik horizontal memang potensial disebabkan karena rasa sentimen akan berbagai hal, mulai dari kebijakan politik, manajemen lokus-lokus ekonomi, bahkan perspektif akan program pembangunan. Hal ini senantiasa menjadi pemicu munculnya konflik yang menyebabkan insekuritas daerah. Tidak hanya itu, isu kedaerahan yang menjadi semakin tipis di era digital menyebabkan isu papua adalah persoalan keamaman nasional. Dalam budaya demokrasi masa kini, masyarakat bebas merespon dan hal inilah dapat menjadi pemicu apabila dilakukan menggunakan ujaran dan perilaku kebencian terhadap pihak-pihak tertentu. Lebih lanjut, hal ini dapat berkembang menjadi tidak hanya menyangkut keamanan nasional, konflik horizontal di Papua juga dapat menjadi pemicu permasalahan pertahanan: separasi.

Kesimpulan: Lesson Learned untuk Diskursus Keamanan Nasional Indonesia

Konflik horizontal yang mudah saja tersulut di Papua tidak lain karena ditunjang struktur relasi vertikal yang juga konfliktual. Secara lebih mendalam, hal ini didasari pada pola pikir memandang pihak yang berkonflik di papua dalam sudut pandang identifikasi sosial “us versus them”. Sisa perasaan sakit hati akibat proses integrasi yang berdarah, perbedaan identitas rasial, ditambah dengan fakta bahwa Papua dengan Indonesia yang lain tidak berkembang sama pesat, membuat Papua menjadi semakin merasa tersisih sehingga upaya pembangunan kemanan akan menjadi banyak tantangan.

Keamanan nasional Indonesia harus dapat memahami sensitifitas-sensitifitas sejarah dan penangkapan masalah sosial, ekonomi, dan politik, untuk membuat konsepsi sistem kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Referensi:

Jubi. (2016, September 27). 302 Kampung di Puncak Jaya Semua Rawan Konflik Dalam Pilkada. Retrieved from http://tabloidjubi.comrtikel-422-302-kampung-di-puncak-jaya-semua-rawan-konflik-dalam-pilkada.html

Komnas HAM. (2015). Jurnal HAM.

Tempo. (2004, Januari 23). Komnas HAM: Lima Pelanggaran HAM Berat di Masa Soeharto. Retrieved from Tempo.co: https://m.tempo.co/read/news/2004/01/23/05538767/komnas-ham-lima-pelanggaran-ham-berat-di-masa-soeharto

Widjojo, M. S. (2009). Papua Road Map: Negotiating the Past Improving the Present, and Securing the Future. Jakarta: LIPI, Yayasan Tifa, Yayasan Obor Indonesia.

Yoman, S. S. (2014). Konflik dan Kekerasan di Puncak Jaya. ETM Press.

Fahmi Charis MDW. (2007). PT. Freeport Indonesia vs Suku Amungme: Sebuah Model Penyelesaian Alternate Dispute Resolution (ADR). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada

*Mutia Zakia Salma adalah mahasiswi Prodi Damai dan Resolusi Konflik, Universitas Pertahanan Indonesia 2016, cohort 8. Mutia sekarang sedang dalam proses penyelesaian thesisnya.

Footnote:

 

  1. LIPI, TIFA Foundation, Yayasan Obor. (2009) Papua Road Map (Muridan S. Widjojo). Jakarta: LIPI
  2. Ibid
  3. Tempo. (2004, Januari 23). Komnas HAM: Lima Pelanggaran HAM Berat di Masa Soeharto. Retrieved from Tempo.co: https://tempo.co/read/news/2004/01/23/05538767/komnas-ham-lima-pelanggaran-ham-berat-di-masa-soeharto
  4. Komnas HAM. (2015). Jurnal HAM.
  5. Socratez Sofyan Yoman. (2014). Konflik dan Kekerasan di Puncak Jaya. ETM Press.
  6. Muridan S. Widjojo. (2009). Papua Road Map: Negotiating the Past Improving the Present, and Securing the Future. Jakarta: LIPI, Yayasan Tifa, Yayasan Obor Indonesia.
  7. Jubi. (2016, September 27). 302 Kampung di Puncak Jaya Semua Rawan Konflik Dalam Pilkada. Retrieved from http://tabloidjubi.com/artikel-422-302-kampung-di-puncak-jaya-semua-rawan-konflik-dalam-pilkada.html
  8. Fahmi Charis MDW. (2007). PT. Freeport Indonesia vs Suku Amungme: Sebuah Model Penyelesaian Alternate Dispute Resolution (ADR). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *