Babak Baru Polemik Tenaga Kerja di Indonesia

Oleh Refnedy Arpandi*

Dengan disahkannya Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) pada 26 Maret lalu oleh presiden Joko Widodo, segelintir polemik kembali muncul dalam dunia ketenagakerjaan. Hal ini seperti menjadi babak baru dalam persoalan lapangan kerja yang selalu menjadi permasalahn tersendiri di Indonesia, tidak peduli siapa presiden atau pemangku kebijakannya, dan yang paling terdampak dengan disahkannya perpres ini adalah buruh atau tenaga kerja indonesia.

Persoalan dimulai dari menipisnya lapangan pekerjaan bagi pekerja lokal dan persaingan tenaga kerja yang dirasa tidak fair, kurang jelasnya data jumlah TKA yang masuk, besarnya peluang untuk masuknya TKA ilegal (telah terjadi dan dibuktikan berdasarkan temuan ombudsman di beberapa daerah),  dan sederet permasalahan lainnya.

Besar kemungkinan bagi elemen pergerakan buruh, tokoh politik oposisi pemerintah maupun kelompok yang berkepentingan beranggapan bahwa dengan adanya perpres ini akan menjadi legitimasi tersendiri bagi praktik imperialisme gaya baru. Hal ini tentu kedepannya dikhawatirkan dapat membuat resah masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Indonesia yang masih membutuhkan pekerjaan atau angkatan kerja yang khawatir akan lapangan pekerjaanya terenggut. Terlepas dari hal tersebut hanya sebatas narasi politik yang dibayangi dengan retorika guna mencari simpati dan perhatian masyarakat luas, argumen seperti ini dapat disalah gunakan oleh oknum-oknum yang ingin menggiring opini masyarakat. Sehingga perlu disikapi secara baik agar tidak terjadi mispersepsi di kalangan masyarakat luas.

Pasalnya perpres ini memungkinkan terbukanya persaingan antara TKA dalam bidang keahlian tertentu yang memiliki tingkat Pendidikan lebih baik daripada tenaga kerja lokal. Jika hal seperti ini dibiarkan, maka tenaga kerja lokal dapat tergerus keberadaanya oleh TKA yang memiliki tingkat Pendidikan yang lebih baik.

Hal ini tentu menyebabkan terjadinya persaingan tenaga kerja secara tidak adil dan diperparah dengan semakin terbatasnya lapangan pekerjaan yang semestinya dapat dinikmati oleh tenaga kerja lokal.  Meskipun di dalam perpres dijelaskan bahwasanya TKA sendiri ada bukan tanpa sebab, melainkan diperlukan guna alih teknologi maupun alih keahlian dari TKA terhadap tenaga kerja lokal1. Namun hal ini seperti mejadi sikap pesmistis dari pemerintah terhadap tenaga kerja lokal yang dirasa masih layak dan berkompeten untuk ditempatkan pada bidang pekerjaan yang memerlukan keahlian tertentu.

Memang, tingkat Pendidikan masih menjadi persoalan mendasar yang selalu dialami jika lapangan tenaga kerja yang memerlukan keahlian khusus dihadapkan dengan tenaga kerja lokal yang ada. Akan tetapi, hal ini juga bukan alasan utama yang bisa mengamini disahkannya perpres penggunaan TKA tersebut. Meski pemerintah juga berdalih bahwa tujuan utama perpres disahkan hanya sebatas guna mempermudah proses birokrasi bagi TKA yang akan bekerja di Indonesia. Sehingga nantinya akan memperlancar masuknya investasi asing ke Indonesia.

Di lain pihak, Bhima Yudistira selaku salahsatu peneliti INDEF (The Institute for Development of Economics and Finance), turut mengamini disahkannya Perpres Nomor 20 Tahun 2018. Menurutnya perpres ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi sehingga proses pengajuan izin bagi TKA lebih efisien dan tidak berbelit-belit. Akan tetapi, Bhima merasa perpres ini masih tidak ada urgensinya. Karena jika ditinjau dari sebelum Perpres itu terbit, jumlah tenaga kerja asing tahun 2016 masih 75.000 orang. Sedangkan sekarang sudah 126.000 orang2.

Dalam perpres juga dijelaskan bahwa penggunaan TKA dilakukan dengan juga memperhatikan kondisi pasar kerja dalam negeri. Artinya, jika pasar kerja dalam negeri masih minim penyerapan tenaga kerja lokal, pengesahan perpres ini dirasa menjadi kebijakan yang kurang tepat untuk disahkan. Dengan data yang dikemukakan oleh INDEF di atas, jelas bahwasanya pengesahan perpres ini bukan suatu urgensi yang perlu ditetapkan oleh pemerintah sebagai kebijakan yang mengatur perihal buruh atau tenaga kerja di Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kemenakertrans) per Maret 2018, ada sekitar 126.000 TKA yang ada di Indonesia3. Itu artinya, jumlah TKA yang masuk dan bekerja di Indonesia meningkat sebesar 69,85% jika dibandingkan dengan akhir tahun 2016 sebanyak 74.813 orang. Pihak kemenaker sendiri menyatakan TKA yang masuk ke Indonesia Mayoritas berasal dari China4.

Dengan data dan beberapa pernyataan pemerintah tersebut, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mencoba untuk melakukan investigasi (Investigasi dilakukan pada bulan Juni-Desember 2017 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Sumatera Utara dan Kepulauan Riau) secara langsung dengan turun ke lapangan yang terindikasi akan adanya TKA ilegal yang masuk di beberapa daerah. Hasilnya, ombudsman menemukan beberapa temuan yang tak sesuai mengenai TKA anatara data pemerintah dengan fakta di lapangan. Beberapa poin penting dari temuan ombudsman seperti banyaknya TKA dari negeri cina, ada temuan TKA yang masuk menjadi buruh kasar hingga sopir, TKA yang bekerja tidak menggunakan Bahasa Indonesia, bebas visa yang dapat memicu TKA illegal semakin mudah masuk ke Indonesia, gaji 3 kali lipat lebih beasr dibanding tenaga kerja lokal, dan Tim Pora (Tim Pengawasan Orang Asing) yang tidak tegas6. Sehingga keran TKA yang masuk ke Indonesia terbuka lebar dan semakin deras arus TKA yang masuk karena kemudahan untuk tidak berbahasa Indonesia selama menetap dan bekerja di Indonesia.

Jika TKA yang bekerja di Indonesia khususnya tenaga kerja ahli yang pemerintah sebut sebagai sarana alih teknologi dan alih pengetahuan tidak menggunakan Bahasa Indonesia dalam berkomunikasi, bagaimana bisa nantinya tenaga kerja pendamping untuk menerima alih teknologi dan alih pengetahuan/keahlian jika dalam proses pendampingan tidak digunakannya Bahasa Indonesia dalam penyampaiannya. Hal ini tentu tidak logis mengingat memang hal tersebut merupakan persoaalan yang fundamental sekali yang dihadapi Indonesia ikhwal tenaga kerja.

Pemerintah selalu berdalih jika proses birokrasi TKA dipermudah maka arus investasi yg masuk ke Indonesia akan semakin lancar. Hal ini memang benar adanya karena dengan modal yang lebih besar dari investasi, Indonesia mampu membuka banyak lapangan pekerjaan baru. Seharusnya peluang ini lebih bisa dimanfaatkan dan diperuntukkan bagi buruh atau tenaga kerja lokal. Sebagaimana yang tertuang dalam perpres itu sendiri yang menyebutkan bahwa setiap pemberi kerja TKA yang dalam hal ini instansi pemerintahan, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, dan organisasi internasional diwajibkan untuk mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia, yang tertuang pada pasal 3 dan 4 BAB II mengenai penggunaan tenaga kerja.

Tentunya dengan sederet aturan yang sudah sangat jelas tersebut, daya serap tenaga kerja lokal seharusnya dapat lebih dioptimalkan dan menjadi urgensi dalam fokus pemerintah mengenai tenaga kerja, dan bukannya mempermudah proses birokrasi bagi TKA yang akan masuk ke Indonesia. Termasuk yang paling mengkhawatirkan adalah masuknya TKA ilegal.

Penulis sependapat dengan Direktur Eksekutif INDEF Enny Sri Hartati yang  menilai Perpres TKA harus dibuat secara lebih khusus pada isu tertentu7.

Seperti dalih pemerintah mengenai mudahnya arus masuk investasi ke Indonesia dan transfer teknologi maupun pengetahuan dengan dipermudahnya proses birokrasi bagi TKA. Apabila memang tujuannya demikian, pemerintah dirasa lebih perlu fokus terhadap kedua isu tersebut dengan penguatan terhadap perpres tersebut (lebih menekankan baik kepada investor maupun TKA untuk juga mendukung dan menjalankan isi perpres dalah hal alih teknologi dan pengetahuan) .

Yang paling merisaukan dari kemudahan masuknya TKA akibat disahkannya perpres ini adalah dengan turut masuknya TKA ilegal yang memanfaatkan celah dari perpres tersebut. Karena selama ini, permasalahan TKA ilegal di Indonesia masih sangat sulit diatasi dikarenakan masih minimnya kemampuan pemerintah untuk melakukan baik itu pengawasan maupun tindak lanjut bagi TKA Ilegal yang masuk ke Indonesia. Disaat minimnya kemampuan seperti itu mengapa pemerintah mengambil tindakan untuk semakin memudahkan TKA masuk ? hal ini tentunya menjadi pertanyaan tersendiri bagi masyarakat Indonesia yang risau akan terenggutnya lapangan pekerjaan mereka oleh TKA.

Sikap pemerintah saat ini seharusnya dapat membuat peraturan yang lebih fokus pada isu tertentu, seperti pengawasan dan tindak lanjut terhadap TKA ilegal contohnya. Atau juga perihal kuota kebutuhan tenaga kerja di suatu perusahaan beserta spesialisasinya. Pada saat ini kelemahan pemerintah yakni masih minimnya data yang rinci mengenai tingkat kebutuhan TKA di Indonesia, yang mana data ini sangat diperlukan untuk tahap pengawasan TKA yang akan masuk dan bekerja di Indonesia nantinya.

Semua permasalahan tersebut, pada akhirnya, akan membawa kondisi buruh ke arah yang lebih kompleks. Ketimpangan kelas tidak hanya terjadi antara pemilik modal dan buruh, namun juga sesama buruh. Meski pun TKA sudah ada sejak lama, yang berbeda dari yang sekarang ini adalah TKA masuk dengan lebih mudah, terlebih lagi sebagai kategori buruh kasar, seakan dilegitimasi oleh negara.

*Refnedy Arpandi adalah mahasiswa jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Riau, angkatan 2016. Beliau juga merupakan salah satu peneliti di FAIR Riau.

footnote:
  1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. (bab 1), Jakarta: Mensesneg.
  2. BBC News, 2018. Apa di balik simpang siur Peraturan Presiden tentang tenaga kerja asing?. BBC News Indonesia, [Online] 24 April. Tersedia di http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43872117[Diakses 28 April 2018]
  3. Ibid.
  4. Galih Gumelar, 2018. Jumlah Tenaga Kerja Asing Membludak, Mayoritas dari China. CNN Indonesia, [Online] 07 Maret. Tersedia di https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180306201957-92-280945/jumlah-tenaga-kerja-asing-membludak-mayoritas-dari-china. [Diakses 5 Mei 2018]
  5. Ihsanuddin, 2018. Enam Temuan Ombudsman soal Kebijakan TKA yang Tak Sesuai Fakta Lapangan. Kompas.com, [Online] 27 April. Tersedia di https://nasional.kompas.com/read/2018/04/27/08273131/enam-temuan-ombudsman-soal-kebijakan-tka-yang-tak-sesuai-fakta-lapangan. [Diakses 4 Mei 2018]

    Ombudsman menyatakan bahwa arus TKA yang masuk banyak mayoritas berasal dari cina dan ini sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh pemerintah. Akan tetapi dalam temuan ombudsman, bukan TKA ahli yang banyak masuk akan tetapi kebanyak TKA yang tidak memiliki keahlian atau biasa disebut unskilled labour. Hal ini dinilai karena adanya kecenderungan dari proyek-proyek investasi Cina yang lebih mengutamakan untuk menggunakan tenaga kerja dari negara mereka sendiri dan tentunya ini sangat bertentangan denga isi perpres yang mengharuskan tenaga kerja Indonesia untuk lebih dilibatkan dalam setiap proyek yang mengatasnamakan ‘investasi” dan juga bertentangan dengan alasan pemerintah yang mengatakan perpres ada demi kemudahan proses birokrasi bagi TKA dengan keahlian, padahal yang banyak masuk ke Indonesia malahan unskilled labour seperti temuan ombudsman tersebut.

    Pada dasarnya, akar permasalahan dari semua polemik TKA ini adalah tidak diwajibkannya TKA yang bekerja di Indonesia untuk menggunakan Bahasa Indonesia. Hak ini dikarenakan peraturan yang mengatur hal tersebut telah dihapus pada 2015 lalu. Semula, Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 mewajibkan TKA untuk bisa berbahasa Indonesia. Namun, syarat itu dihapus lewat Permenaker Nomor 35 Tahun 20155Ibid.

  6. Adinda Pryanka &ampamp Andi Nur Aminah, 2018. Indef: Perpres Tenaga Kerja Asing Sebaiknya Lebih Fokus. Republika.co.id, [Online] 18 April. Tersedia di http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/04/187dkjy384-indef-perpres-tenaga-kerja-asing-sebaiknya-lebih-fokus. [Diakses 28 April 2018]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *