Mengulas Orientasi Sosial, Ekonomi, dan Politik Masyarakat Riau

Oleh Azhari Setiawan*

Pemilu Kepala Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018 dalam perhelatan Pemilukada Serentak bersama dengan tujuh belas Provinsi dan sejumlah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Merupakan pemilihan umum kepala daerah ketiga yang secara langsung. Perhelatan di Riau menghadirkan empat calon. Pasangan (1) Syamsuar-Edy yang didukung oleh PAN, Nasdem, dan PKS, (2) Lukman Edy-Hardianto yang didukung oleh Gerindra dan PKB, (3) Firdaus-Rusli Effendi yang didukung oleh Demokrat, PPP, dan PBB, (4) Arsyadjuliandi Rachman-Suyatno, petahana yang didukung oleh Golkar, PDIP, Hanura, dan PKPI. Masing-masing calon membawa visi, misi, dan programnya. Tidak ada yang terlalu menonjol atau unik dari naskah visi dan misi masing-masing keempat calon. Semua secara normatif baik ingin membawa Riau menjadi Provinsi yang ideal menurut masing-masing calon.

Paslon Satu ingin mewujudukan “Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat dan unggul di Indonesia” (Riau Bersatu). Paslon Dua memiliki visi “Riau Bangkit, Riau Maju, Riau Sejahtera, Riau Makmur, Riau Unggul berlandaskan nilai-nilai agama, budaya Melayu, dan IPTEK” (Riau Bangkit). Paslon Tiga hadir dengan visi “Terwujudnya Riau Madani berkemajuan berkeadilan”. Paslon Empat membawa visi “Riau yang lebih maju berdaya saing, berbudaya Melayu, berintegritas, dan berwawasan lingkungan untuk masyarakat yang sejahtera serta berkeadilan”. Bedah visi-misi menurut saya tidak akan membawa masyarakat pada kecerdasan dan kesadaran

politik yang baru dan segar karena empat visi-misi ini tidak unik. Masing-masing paslon samasama membawa kemajuan atau keunggulan, kesejahteraan, agama, dan budaya Melayu. Hal ini berkolerasi dengan hasil survey terbaru dari Poltracking (Detik, 26 Maret 2018) bahwa tidak ada paslon Cagub dan Cawagub yang dominan. Paslon Satu meraih 19,8 persen, Paslon Dua meraih 17,8 persen.

Akan tetapi, saya juga menaruh keprihatinan bahwa angka hampir mendekati 50 persen tersebut dapat dimaknai sebagai bukti kontestasi demokrasi di Riau belum dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sekitar dua bulan menuju pemilihan, masih cukup banyak masyarakat Riau yang belum menentukan pilihan. Ada 34,8 persen dan 43 persen yang tidak tahu akan menentukan siapa yang menjadi Pemimpin Riau mendatang.

Apa yang membingungkan masyarakat Riau sebetulnya?

Tiga Aspek Penting

Saya ingin menghubungkan hasil survei elektabilitas di atas dengan sejumlah analisis yang telah kami laksanakan sebelumnya. Saya memiliki proposisi bahwa kediterimaan (aseptabilitas), kedikenalan (popularitas), dan kedipilihan (elektabilitas) dapat dipahami dari tiga aspek antara lain: (1) Kinerja Paslon yang dapat dilihat dari capaian-capaian Paslon di karir sebelum ia mencalonkan diri (salah satu contoh misalnya, capaian RPJMD bagi calon yang pernah menjabat di eksekutif atau yang sebelumnya menjadi petahana, dan prestasi kinerja legislasi bagi calon yang pernah menjabat di legislatif serta prestasi-prestasi dan capaian lain bagi calon yang tidak berasal dari karir kepemerintahan). Hal ini berangkat dari masing-masing calon yang memiliki karir di eksekutif dan legislatif (2) Distribusi Kekuatan Politik yang dapat dilihat dari Relative Perceived Power berkaca pada kursi di dewan dan variabel posisi tawar dari Partai dan kelompok non-partai yang ikut memberikan sumbangan politik dan (3) Opini Publik terhadap “Figur dan Figuritas” serta Opini Publik terhadap poin aspek 1 dan 2.

Berbicara tentang aspek yang pertama yaitu Distribusi Kekuatan Politik, jika digabungkan seluruh kursi dewan di tingkat Kabupaten/Kota hingga tingkat Provinsi, Golkar merajai parlemen dengan jumlah perolehan 103 kursi, diikuti PDIP dengan 68 kursi, Demokrat dengan 62 kursi, dan Gerindra dengan 58 kursi. Jika jumlah kursi DPRD dapat kita maknai sebagai proyeksi kekuatan partai dan paslon ke depan maka posisi pertama terkuat ada pada Golkar, PDIP, Hanura, dan PKPI dengan jumlah kekuatan relatif potensial sebesar 40 persen, diikuti dengan koalisi Demokrat, PPP, dan PBB dengan kekuatan 22 persen, PKS, PAN, dan Nasdem sebesar 21 persen serta Gerindra dan PKB sebesar 17 persen. Golkar unggul di setiap Kabupaten/Kota di Riau kecuali di Bengkalis dan tipis di Dumai. Berangkat dari statistik ini, pertarungan sengit melawan petahana yang diusung oleh partai Golkar terjadi di Bengkalis, Dumai, dan Pekanbaru. Meskipun kekuatan elektoral di dewan tidak sepenuhnya dapat menjadi indikator prediksi perolehan suara mendatang, ini dapat menjadi salah satu modalitas bagi masing-masing paslon dalam kontestasi politik ke depan.

Bercerita tentang aspek yang kedua Opini Publik, di era digital dan media sosial saat ini harusnya masing-masing paslon menjadikan strategi berbasis wacana di kelompok milenial sebagai salah satu prioritas utama untuk membentuk dantau menggiring opini positif publik terhadap paslon yang bersangkutan. Karena banyak studi dan riset yang mengatakan bahwa tahun-tahun ini adalah tahun-tahun dimana generasi Y (Kelompok Milenial) memiliki kesadaran dan keikutsertaan di kancah perpolitikan. Seharusnya masing-masing paslon dapat menggunakan

peluang ini sebagaimana yang telah dilakukan di Jakarta, Bandung, dan provinsi-provinsi lain yang menjadikan Kelompok Muda sebagai salah satu voter utama potensial di pemilihan. Kenapa harus perhatikan potensi suara dari kelompok milenial? Statistik demografi Provinsi Riau menunjukkan bahwa masyarakat Riau didominasi oleh kelompok masyarakat umur 20-24 dan 30-34 tahun. Akan tetapi, sayang sekali, strategi ini belum terlaksana dengan maksimal sepertinya mengingat bahwa masih ada kurang lebih dari setengah masyarakat Riau yang belum menentukan pilihan justru di waktu untuk memilih yang cukup dekat Juni mendatang. Artinya masing-masing paslon belum mampu maksimal menggiring Opini Publik untuk memilih paslon yang bersangkutan dengan memanfaatkan teknologi media sosial.

Padahal, hampir 89 persen masyarakat Riau telah menggunakan telpon genggam, 20,87 persen telah menggunakan komputer, dan sebesar 7,63 persen tablet. Penggunaan telpon genggam/seluler ini merata baik di perkotaan dan juga pedesaan. Dari data tersebut, 46,08 persennya mengakses internet di perkotaan, dan 24,8 persen di pedesaan. Para pengguna internet dan media sosial lewat telpon genggam ini merupakan potential voters yang harus dimaksimalkan.

Survei daring terhadap Kelompok Milenial yang telah kami lakukan menunjukkan bahwa sebesar 48,21 persen merasa kondisi ekonomi pribadi dan keluarga semakin baik jika dibandingkan dengan kondisi lima tahun lalu. Sisanya sebesar 16,96 persen merasa semakin buruk, dan 34,23 persen merasa biasa-biasa saja atau tidak ada perubahan. 44,05 persen merasa kondisi pendapatan pribadi tidak berubah, 41,67 persen merasa pendapatan pribadi semakin baik dan 13,69% merasa semakin buruk. Akan tetapi, ketika ditanyakan bagaimana persepsi mereka terhadap kondisi ekonomi Riau, maka 56,55 persen merasa tidak berubah atau biasa-biasa saja, 24,11 persen merasa semakin buruk dan 18,75% merasa semakin baik. Dari segi pembangunan, 50 persen menjawab tidak berubah, 36,31

persen menjawab semakin baik, dan 13,10 persen menjawab semakin buruk. Masih berkaitan dengan Opini Publik, sebesar 39,88 persen sangat setuju dan 42,56 persen setuju bahwa saat ini Riau mengalami kesulitan ekonomi dari segi terbatasnya lapangan pekerjaan. Sebesar 41,96 persen sangat setuju dan 45,54 persen setuju bahwa harga kebutuhan pokok di Riau tinggi. 40,77 persen sangat setuju dan 44,94 persen setuju bahwa Riau tengah menghadapi

tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan sosial. Hal yang sama juga ketika ditanyakan mengenai biaya dan pelayanan kesehatan dan akses pendidikan. Sebesar 50,89 persen masyarakat milenial Riau merasa biasa saja dengan kinerja Pemerintah Provinsi Riau saat ini. Sebesar 1,79 persen merasa sangat puas, 16,96 persen puas, 19,94 persen tidak puas, dan 9,82 persen merasa sangat tidak puas. Dari segi kepuasan terhadap pelayanan publik, sebesar 52,38 persen merasa biasa saja, 19,94 persen merasa tidak puas, 9,23 persen sangat tidak puas, 16,67 persen puas, dan 1,19 persen sangat puas. Dari segi tingkat kepuasan terhadap transparansi dan pengelolaan anggaran, 52,98 persen merasa biasa saja, 20,42 persen merasa tidak puas, 13,10 persen sangat tidak puas, 12,20 persen merasa puas, dan 0,89 persen merasa sangat puas dan sisanya tidak tahu sebesar 0,6 persen.

Sejumlah data-data di tataran Opini Publik berikut di atas menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Riau belum maksimal membentuk citra baik tentang pemerintah Provinsi Riau baik dari segi ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Pemerintah hanya mendapatkan  prediket “biasa saja” sebagai jawaban mayoritas ketika ditanyakan pertanyaan-pertanyaan pada isu populis. Kita tentu tidak mengamini adanya kecenderungan anggapan bahwa Riau masih elitis dan tidak populis. Karena, saat ini Provinsi Riau membutuhkan sosok pemimpin yang populis dan mampu masuk pada sektor-sektor tersebut.

Dari aspek yang ketiga, dalam hal ini adalah Kinerja, Riau membutuhkan Pemimpin yang memiliki wacana ekonomi dan kesejahteraan yang jelas dan tegas serta betul-betul konkret untuk dijalankan di saat pertumbuhan ekonomi Riau berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia. Riau bahkan tidak mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di angka 3 persen. Hasil olahan data dari Badan Pusat Statistik dan sumber lain yang telah kami lakukan, menunjukkan bahwa pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Riau pernah mencapai angka 3,76

persen, namun, tren tersebut turun ke angka 2,48 persen di tahun 2013, naik 2,71 persen pada tahun 2014, turun drastic di tahun 2015 menjadi 0,22 persen, 2016 2,23 persen, pada tahun 2017 naik 2,58 persen dan estimasi tahun 2018 justru ada di angka yang tidak mencapai 2 persen kurang lebih 1,42 persen. Di tahun 2016, Riau berada di posisi bawah pertumbuhan ekonomi seSumatera.

Dengan tren pertumbuhan ekonomi yang cukup memprihatinkan ini Riau membutuhkan pemimpin yang mampu menjanjikan bahwa 2018 ke depan, tren yang turun tersebut dapat diintervensi dengan sebuah variabel kontrol berbentuk suatu “wacana ekonomi dan kesejahteraan”. Debat, kampanye dialogis, kampanye direct selling, dan bedah visi-misi yang dilakukan harus mengedukasi masyarakat dan menunjukkan wacana ekonomi dan kesejahteraan seperti apa yang ditawarkan dan konkret ingin dijalankan oleh masing-masing paslon kelak.

Di samping itu, berdasarkan pada data BPS, Riau saat ini dihadapi dengan Tingkat Pengangguran Terbuka di angka kurang lebih 8 persen, termasuk yang tertinggi ketiga di Pulau Sumatera dan Tingkat Kemiskinan di angka 7,7 persen dan diestimasikan di angka 7,8 persen pada tahun 2018. Sejak tahun 2013 hingga saat ini, tren Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Riau fluktuatif cenderung naik 0,24 di tahun 2013, 0,45 di tahun 2015, 0,36 di tahun 2017, dan diestimasikan naik kembali di tahun 2018 sebesar 0,45 angka yang sama pada tahun 2015.

Dari segi perdagangan luar negeri, Provinsi Riau pernah mengalami puncak ekspor di angka 20,14 juta dolar, namun terus menurun sampai pada tahun 2016 di angka 13,71 juta dolar dan naik pada tahun 2017 di angka 16,16 juta dolar. Menggunakan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sebagai wacana dalam diskusi perdagangan luar negeri Riau juga kurang tepat. Hal ini disebabkan karena mitra dagang luar negeri ekspor Riau terbesar adalah Tiongkok, India,

Malaysia, Amerika Serikat, Belanda, Jepang, Pakistan, Korea Selatan, Mesir, dan Singapura. Artinya, aktivitas perdagangan luar negeri Riau sudah mendunia dan terfokus di Asia, bahkan sampai pada Amerika Serikat dan Timur Tengah, dan Eropa. Hanya dua negara ASEAN yang termasuk pada mitra dagang 10 terbesar Riau yaitu Malaysia dan Singapura yang secara geografis dan akses juga lebih dekat dengan Provinsi Riau.

Dari segi kesejahteraan sosial, masyarakat Riau cukup beragam. Sebesar 0,05 persen masyarakatnya memiliki pengeluaran perkapita di bawah 200 ribu rupiah. Lalu, sebesar 1,05 persen memiliki pengeluaran perkapita 200-300 ribu rupiah. 9,72 persen 300-400 ribu rupiah,  25,93 persen 500-750 ribu rupiah, 20,18 persen 750 ribu – 1 juta rupiah, 23,86 persen 1-1,5 juta rupiah, dan 19,21 persen diangka 1,5 juta ke atas pengeluaran per kapita. Berdasarkan ini, sekitar 56 persen pengeluaran untuk sektor makanan dan 43 persen untuk sektor non-makanan. Untuk pengeluaran makanan, pengeluaran masyarakat yang terbesar adalah makanan-minuman jadi, diikuti rokok pada tempat kedua, lalu padi, jagung, ikan/udang/cumi/kerang, sayuran, telur dan susu, daging, buah, minyak dan kelapa, bahan minuman, dst. Untuk pengeluaran non-makanan, pengeluaran perkapita masyarakat Riau yang

terbesar adalah perumahan. Kemudian, data menunjukkan Sepeda Motor (sekitar 85 persen) dan Tanah (sekitar 60 persen) adalah kepemilikan barang rumah tangga yang paling tinggi di masyarakat Riau diikuti dengan lemari es, perhiasan, TV layar datar, mobil, dan tabung gas 5,5 kg. Artinya, masyarakat Riau menginginkan pemimpin yang mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk akses perumahan, pangan, dan transportasi. Jika tiga sektor ini dapat dijamin untuk diberdayakan dan ditingkatkan, tentu saja pembangunan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Riau bukanlah hal yang mustahil. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah penciptaan lapangan pekerjaan yang berbasis pada pembangunan yang berkelanjutan. Akan lebih maksimal lagi jika ada paslon yang berani menjanjikan dan menjamin dilakukannya Hilirisasi Industri di Provinsi Riau karena optimalisasi pada sektor ini akan memberikan dampak positif yang sistemik dan menyebar ke banyak sektor-sektor strategis kehidupan masyarakat Riau.

Penutup

Pada intinya, dari ketiga aspek yang telah dijelaskan sebelumnya, dimulai dari aspek Distribusi Kekuatan Politik, Kinerja, dan Opini Publik lewat media sosial, belum ada paslon yang mampu memaksimalkan strategi di media sosial dalam membentuk opini publik dan wacana pemenangan. Hal ini berdampak pada opini publik masyarakat terhadap paslon terutama petahana relatif belum kuat sehingga survei-survei yang terakhir dilakukan masih

menunjukkan bahwa kurang lebih setengah responden belum yakin untuk menentukan pilihan. Ditambah lagi dengan angka popularitas tinggi yang tidak didukung dengan angka elektabilitas yang tinggi pula, menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Riau masih belum yakin betul kepada empat paslon. Ada juga kecenderungan bahwa media sosial bagi masing-masing paslon nampaknya masih digunakan untuk instrumen pengenalan sosok dan minim digunakan dalam mewacanakan isu-isu seputar mengapa masyarakat harus memilih yang bersangkutan dan

bukan yang lain. Kita berharap pemilukada Riau nantinya berjalan dengan lancar. Siapapun yang menang, dapat dipastikan tidak akan membawa Riau kemana-mana jika pemerintahan dijalankan tanpa sebuah wacana politik, ekonomi, dan sosial yang konkret, tegas, dan terukur serta dijamin dengan sebuah kontrak politik yang gentleman. Semua masih berkesempatan untuk menang karena masih ada sekitar setengah masyarakat Riau yang belum menentukan pilihannya. Hentikan kampanye tentang “siapa saya atau siapa kami” tapi mulai gencarkan kampanye “mengapa memilih kami?”.

*Azhari Setiawan adalah seorang Marbot Masjid di Pekanbaru.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *