Bahasa Indonesia Kita, Sembilan Dasawarsa Kemudian: 1928-2018

Oleh Boy Riza Utama*

 

Sekelompok (kecil) muda mudi, utamanya kawula Jakarta Selatan, tiba-tiba menjadi bahan olok-olok di hampir semua media sosial beberapa waktu lalu. Pasalnya adalah pada bahasa yang mereka gunakan dalam percakapan—tulisan, khususnya di media sosial, juga termasuk, agaknya.

Tidak ada penderita xenoglosofobia (fobia terhadap bahasa asing) di antara para pencemooh itu—jumlah mereka tentu saja banyak di antara kita yang mereka khawatirkan cuma satu, yaitu bahasa Indonesia tidak lagi “murni” karena dicampur aduk pemakaiannya (code mixing) dengan bahasa Inggris—yang belakangan ini digunakan secara masif di mana saja, bahkan di seluruh dunia.

Saya kira nasionalisme (dalam soal berbahasa)—terutama di kalangan muda mudi saat ini—sudah tak ada lagi, tetapi anggapan itu rupanya keliru: kecuali anak-anak muda Jakarta Selatan, yang menjadi bahan perisakan, hampir semua kalangan muda di Indonesia, khususnya di jagad Twitter, ramai-ramai memperbantahkan kebiasaan berbahasa “gado-gado” yang seakan lekat dengan kehidupan sehari-hari anak muda di seluruh penjuru negeri ini.

Saat bergelayut dari utas ke utas komentar di Twitter itu—dalam pembahasan soal campur aduk pemakaian bahasa ala anak-anak Jakarta Selatan tersebut—saya malah menemukan bahwa para perisak itu pun dalam beberapa tanggapannya juga menggunakan dantau menyisipkan bahasa Inggris dalam kalimat (bernada provokasi dan peyorasi) mereka.

“Apakah generasi ini sudah sebegitu tak pedulinya lagi kepada bahasa negeri mereka sendiri?”

Orang-orang tua akan bertanya demikian suatu hari dan bagi angkatan milenial dan generasi Z, pertanyaan semacam itu cuma berakhir sebagai komentar amatir belaka. Sebab, pada era transformasi—dari zaman kertas ke digital—ini, sulit rasanya untuk tidak terjerumus alih-alih menghindar dari, dan ke dalam, satu kesepakatan bersama bahwa peran bahasa Inggris—yang merajai konstelasi kebahasaan dunia saat ini—dalam tatanan global sungguh terlalu besar untuk bisa terbendung.

Bukan maksud generasi ini—saya juga termasuk salah satu irisannya—untuk mengecilkan peran bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari atau pula dalam soal tulis-menulis, tetapi memang demikian adanya: keseharian sebagai “digital native”—istilah ini digunakan Marc Prensky dalam artikelnya, “Digital Natives, Digital Immigrants”, pada 2001—membuat generasi kami sulit untuk tidak terbawa dalam arus besar kebudayaan “nginggris” atau “keminggris” yang marak belakangan ini di seluruh dunia. (Bayangkan bahwa itu baru persoalan bahasa belum lagi bicara tentang kebiasaan yang sama sekali berubah sejak abad 20 ini hadir. Bagi “digital immigrants”, kenangan masa kecil penuh lumpur dan bermain tali adalah segalanya, sedangkan bagi “digital native” hal itu hanya “pelengkap”—bukan “penanda”—masa kecil belaka.)

Akan tetapi, tentu saja, di luar perkara native atau immigrants tersebut, saya tetap tak bersetuju dengan “campur kode” yang digunakan oleh Bung/Nona di Jakarta Selatan tadi. Sebab (sebagaimana kebanyakan dari kita juga berasumsi begini, saya kira), penggunaan bahasa yang “acakadut” model begitu hanya mengingatkan kita kepada tiga golongan besar di republik ini: pejabat, (sebagian kecil) kalangan akademisi kurang-sadar-sejarah-dan-berbahasa, dan sebagian masyarakat kelas menengah kita dewasa ini. Ketiga golongan ini, kita tahu, belakangan seolah kembali meneguhkan bahwa inferiotas (berbahasa) orang Indonesia memang nyata adanya.

 

 

Bekerja di sebuah media massa—sebelum akhirnya berhenti—memberi saya beragam pengalaman soal kebahasaan: pejabat dan akademisi yang gemar menggunakan “campur kode” hingga wartawan di lapangan yang “kurang cermat” (untuk tidak menyebut tidak paham sama sekali) menuliskan sebuah istilah dari bahasa asing. (Bagi saya, hal secamam itu patut diistilahkan sebagai “petaka-petaka yang mungkin sekali dialami seorang redaktur”.) Hingga kini, bahkan, pengalaman itu mengendap dan menimbulkan kesan tidak mengenakkan kepada diri saya sendiri.

Pernah suatu kali seorang anggota dewan menjadi narasumber salah satu wartawan di media tempat saya bekerja dulu dan kutipan pernyataannya nyaris menyisipkan bahasa Inggris: stakeholder, assesment, hingga master plan. Sebagai karyawan sebuah media massa belaka, yang bukan pula polisi bahasa, saya tentu tak tertarik untuk menyemprit si wartawan agar tidak menghambur-hamburkan kosakata bahasa Inggris dalam berita tersebut, tetapi di lubuk hati yang terdalam saya berpikir bahwa dua entitas ini—wartawan dan anggota dewan—hanyalah satu dari sekian banyak penutur bahasa Indonesia kita yang, celakanya, enggan mempelajari kembali “bahasa ibu” mereka ini alih-alih membawanya ke gelanggang (pergaulan) internasional.

Inferioritas dalam berbahasa itu terang saja tidak hanya menghinggapi kalangan pejabat kita pada masa ini semata. Sebab, pada masa “berbenah”—saya menggunakan istilah ini untuk menyebut lintasan dua rezim: masa Soekarno hingga Soeharto—juga kerap ditemukan “campur kode” digunakan oleh banyak petinggi di negeri ini. Kendati demikian, ini penting untuk digarisbawahi—mereka, para pejabat dua zaman itu, mengerti benar mengapa sampai berani mencampuradukkan dua bahasa dalam satu helaan napas karena dua hal: mereka paham benar substansi pernyataan itu dan kedua—ini patut disimak—mereka adalah pengguna aktif dari bahasa asing yang digunakan dalam pernyataan mereka tadi.

Lantas, jika kita teroka lebih dalam persoalan sebelumnya, kawula Jakarta Selatan itu—juga termasuk kita, anak-anak muda hari ini, di Indonesia—berada dalam aras yang sama: sebagian merupakan penutur aktif bahasa (Inggris) sementara sisanya hanyalah pengekor-pengiring-penggembira belaka. Karena itu, ketika “campur kode” ala muda mudi Jakarta Selatan itu terjadi, pertanyaan pertama yang sempat mendarat di kepala saya adalah, “Apakah mereka ini memang bisa berbahasa Inggris atau hanya terterungku dalam pergaulan yang memaksa mereka berbahasa seperti itu?”.

Mengiringi pertanyaan itu, tentu kita tak lantas pula lupa bahwa kemampuan berbahasa asing bukanlah alasan untuk menafikan kehadiran bahasa asli—dalam hal ini bahasa Indonesia. Hal itu juga dapat kita simak dari penggunaaan bahasa daerah yang masih dipertahankan dalam percakapan sehari-hari dari beberapa penutur yang saling memahami bahasa tersebut. Bukankah kehadiran bahasa Indonesia tidak lantas memajalkan lidah orang-orang alias tiba-tiba asing untuk menggunakan bahasa daerah mereka sendiri?

Kongres Pemuda II pada 28 Oktober 1928 itu—disertai lahirnya butir-butir yang pada masa Soekarno disebut sebagai Sumpah Pemuda—saya kira sudah menjawab itu dengan puitis: bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan dan perlu dijunjung tinggi, sedangkan bahasa daerah adalah bahasa pergaulan sehari-hari yang mesti dilestarikan.

 

 

Pemilihan bahasa Melayu (Riau) sebagai lingua franca menjadi salah satu konsensus paling mengejutkan dalam sejarah republik ini. Namun, pertanyaan yang beredar saat itu—hingga kini, bahkan—, yakni alasan empiris penetapan bahasa Melayu dan bukannya Jawa, terang saja mudah dijawab: bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar sehari-hari masyarakat kolonial dan di balik pemilihannya sebagai lingua franca, tersimpan ikhtiar untuk menjalani sebuah kehidupan baru, termasuk dalam soal berbahasa, yang terlepas dari atmosfer penjajahan.

Meski belum seabad, sembilan dasawarsa—setelah penetapan itu—bukanlah usia yang singkat bagi bahasa Indonesia. Senarai perubahan, mulai dari ejaan hingga peraturan kebahasaan pun terus dilakukan. Mengikuti semangat zaman, otoritas kebahasaan juga menyesuaiakan diri: versi dalam jaringan (daring) sejumlah perangkat pendukung pemantapan berbahasa, termasuk kamus, diketengahkan. Kendati demikian, persoalan besar dalam soal kebahasaan itu selalu datang dalam dua hal: sosialisasi yang terbatas dan pemakai bahasa yang (kiranya) “malas”.

Terutama bagi kalangan milenial, sosialisasi kebahasaan memang tak pernah mudah dijalankan halangan bisa berupa sikap menolak untuk terikat pada kekakuan berbahasa alias “ngamus” hingga, bahkan, dicap sok patriotik. Tren negatif dari gaya berbahasa sekelompok kawula Jakarta Selatan itu tentu tak cukup sebagai contoh atas dua halangan tersebut, tetapi, di sisi lain, kita memang tak bisa menafikan kenyataan bahwa inferioritas sedang menjangkiti bangsa ini, termasuk dalam soal berbahasa, dan hal itu tak hanya menimpa milenial atau generasi Z belaka.

Sementara itu, media massa pun hingga kini masih terus berupaya untuk membumikan bahasa Indonesia—istilah serapan juga termasuk—meski harus diakui bahwa pengaruh bahasa asing (lagi-lagi bahasa Inggris) nyaris sulit untuk dinetralisasi kehadirannya. (Kita tentu tak bisa menolak kehadiran istilah itu karena, barangkali, kata-kata itu pada mulanya memang berasal dari bahasa dimaksud.)

Mungkin karena itulah sembilan dasawarsa kemudian seorang munsyi masih juga bertahan dengan kajiannya bahwa banyak kata dalam bahasa Indonesia diserap dari bahasa asing. Meski begitu, penekanan atas cara berbahasa kita hari ini tentu bukan pada seberapa banyak istilah asing yang diserap—dengan asumsi: kita percaya bahwa bahasa Indonesia sanggup mengemban pengertian dari istilah asing yang kita takik nanti—melainkan dalam soal kecintaan yang sungguh kepada bahasa yang mempersatukan bangsa ini dahulunya.

Kisah dan “kasus “ sekelompok kawula Jakarta Selatan, pejabat-pejabat kita yang lidahnya “nginggris”, atau akademisi kita yang kesulitan memadankan sebuah istilah asing itu—mengulang sejarah ataupun tidak—pantas dijadikan pertanyaan penting: mampukah bahasa Indonesia bersaing di kancah global—dengan jumlah penutur yang banyak—sementara di rumah-sendiri ia kerap diduakan?

 

Selamat berulang tahun, bahasa Indonesia!

*Boy Riza Utama menulis puisi, esai, dan sejumlah artikel yang tayang di, antara lain, Kompas, Koran Tempo, dan Riau Pos. Pria kelahiran Bukittinggi, Sumatra Barat, 4 Mei 1993 ini bekerja sebagai editor di sebuah media daring di Pekanbaru.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *