Sebuah Diskursus; Reponsibility to Protect (R2P)

Oleh Aditya Prabowo*

“Today, no walls can separate humanitarian or human rights crises in one part of the world from national security crises in another. What begins with the failure to uphold the dignity of one life all too often ends with a calamity for entire nations”– Kofi Annan, Former Secretary-General of the United Nations1.

Pernyataan di atas, disampaikan oleh Kofi Annan dalam pernyataannya pada laporan tahunan Majelis Umum PBB pada tahun 1999 dan 2000, menantang para negara anggota untuk mendamaikan prinsip kedaulatan negara dan tanggung jawab komunitas internasional untuk melindungi penduduk dari pelanggaran hak asasi manusia secara besar-besaran. Pentingnya kesadaran komunitas internasional dalam menghadapi konflik saat HAM dilanggar menjadikan prinsip RtoP/R2P as basic norm menjadi langkah PBB dalam mengambil kebijakan dalam Intervensi Kemanusiaan. Gerakan ini berkaitan dengan kemanan manusia, maka ranah humanitarian tidak hanya bergerak pada ruang diskursus saja namun menekankan pada resiprokal dan praktik. Ada beberapa prinsip dalam gerakan humanitarian antara lain impartialitas atau ketidakberpihakan independen pemberian pertolongan pada pihak yang sedang dalam keadaan berbahaya yang rentan dan mendesak 2

Oleh karena itu, terdapat perdebatan moral dan legal dalam memandang intervensi kemanusiaan seperti diferensiasi pandangan antara Kosmopolitanisme, Realisme, dan State Moralist. Berkembang belakangan bila prinsip Humanitarian Intervention tidak hanya berguna dalam penanganan isu kompleks dalam kancah nasional namun juga dalam ruang global, dengan sasaran seperti kebutuhan bantuan akan kebutuhan yang mendesak dalam situasi konflik, krisis keamanan manusia, resolusi konflik, hingga peace building. Fleksibilitas dari Humanitarian pun harus sesuai dengan perkembangan zaman sehingga metode yang digunakan pun semakin dinamis dan efisien.

Tanggung Jawab Melindungi?

Menilik kasus Kosovo, Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau North Atlantic Treaty Organization (NATO) meluncurkan operasi militer untuk menghentikan bencana kemanusiaan tanpa persetujuan Dewan Keamanan PBB (DK PBB). Kemunculan R2P seolah menjadi respon dan jawaban dari PBB terhadap tantangan dari Kofi Annan yang dilatarbelakangi oleh tragedi Holocaust dan genosida yang terjadi di Rwanda. Peristiwa yang terjadi di Kamboja dan Rwanda sebagaimana sejarah kejahatan terhadap kemanusiaan yang harusnya tidak terulang kembali seperti di Yugoslavia, Timor Timur, dan Darfur menunjukkan kegagalan masif oleh komunitas internasional dalam mencegah kekejaman kemanusiaan. Tanggung Jawab Melindungi (Responsibility to Protect disingkat RtoP atau R2P), adalah suatu norma yang menyatakan bahwa a href=https://id.wikipedia.org/wiki/Kedaulatankedaulatan bukan hak mutlak dan a href=https://id.wikipedia.org/wiki/Negaranegara kehilangan sebagian kedaulatannya apabila negara gagal melindungi penduduknya dari kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia massal 3. Responsibility to Protect memiliki 3 pilar fundamental dalam pelaksanaanya, yakni4:

Pillar I : The protection responsibilities of the state

Pillar II : International assistance and capacity-building

Pillar III : Timely and decisive response.

R2P juga didirikan diatas kewajiban hukum internasional yaitu di bawah deklarasi hak asasi manusia dan perlindungan manusia, traktat dan perjanjian, hukum humaniter internasional, dan hukum pengungsi, dan hukum nasional yang berangkat dari standar perilaku dan langkah-langkah untuk melaksanakan standar-standar tersebut. Dasar utamanya adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia empat Konvensi Jenewa dan dua Protokol Tambahan Konvensi Anti-Penyiksaan Konvensi Genosida Konvensi Hak-hak Sipil, Politik, Ekonomi dan Budaya dan Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional. Di tingkat Komunitas Internasional, pada tahun 2005, PBB menggelar Konferensi Tingkat Tinggi Dunia (World Summit) yang menghasilkan “The World Summit Outcome Document”. Salah satu capaian penting dari KTT Dunia tersebut adalah tercapainya kesepakatan di antara para pemimpin dunia bahwa semua negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyatnya dari pemusnahan massal, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan pembersihan etnis. Mereka juga sepakat untuk siap mengambil tindakan kolektif ketika suatu negara gagal melindungi rakyatnya dari empat jenis kejahatan tersebut. Dalam prakteknya, kemampuan DK PBB dalam menginterpretasikan adanya ancaman dan pelanggaran bergantung kepada adanya kemauan politik (political will) dari negara-negara anggotanya. Pelaksanaan operasi-operasi yang ditentukan oleh DK PBB juga terbatas pada kasus di mana negara-negara yang terlibat memiliki kemauan politik untuk menanggung beban finansial dan kemungkinan adanya korban nyawa. Garis besar dari cakupan R2P begitu sempit, berlaku hanya pada empat kejahatan dan pelanggaran yang spesifik, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan pembersihan etnis5. Dengan demikian hak dan kewajiban intervensi dari dari agen atau aktor bersifat terbatas karena sebab kompleksitas. Norma tersebut tidak berlaku untuk ancaman terhadap keamanan manusia lainnya, termasuk krisis kesehatan, bencana alam, kemiskinan, dan korupsi. Sebab, hal tersebut dianggap kecenderungan sebuah negara untuk mampu mengurus hal tersebut dan juga berkaitan dengan prinsip kedaulatan negara menjadi daar dari hak dan kewajiban dari R2P yang masih terbatas pada pelanggaran kejahatan tertentu. Kita dapat menggunakan istilah “kekejaman berat” atau “mass atrocities” untuk menyebut keempat kejahatan dan pelanggaran tersebut.

Justifikasi Intervensi Kemanusiaan: Perdebatan Moral dan Legal

Imbas setelah Perang Dingin atau dalam dekade 1990an telah mengubah persepsi mengenai ancaman keamanan, baik berskala nasional maupun global. Bertambahnya interdependensi dunia di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan semakin menegaskan perlunya keamanan bersama (common security). Isu-isu non tradisional yang bersifat low politics pun menjadi suatu bentuk perluasan dari object referent dari studi mengenai keamanan internasional. Level serta beragamnya objek referen dalam telaahnya seperti arus pengungsi, pelanggaran hak-hak asasi manusia, bencana lingkungan dan gangguan ekonomi menjadi isu-isu yang sangat terkait erat dengan perdamaian dan keamanan regional maupun internasional. Suatu intervensi yang dilakukan seorang aktor akan menuai perdebatan apabila dipandang baik dari segi moral atau pun legal sehingga justifikasi Human Intervention seperti kesadaran mengenai R2P tersebut akan menuai silang pendapat meski di tengah perkembangan isu keamanan internasional yang cenderung dinamis. Berikut beberapa pandangan dasar yang mendominasi diskursus R2P.

Realisme memandang yang menjadi nilai-nilai kunci dalam politik internasional adalah keteraturan (order) dan perdamaian (peace), sedangkan institusi utamanya adalah keseimbangan kekuatan (balance of power). Oleh karena itu, menurut para realis, intervensi dapat dijustifikasi ketika dipandang perlu untuk mempertahankan keseimbangan kekuatan dan mempertahankan tatanan6

Kendati demikian, realis meyakini bahwa negara hanya melakukan tindakan yang sesuai dengan kepentingan nasionalnya, dan karena itu ketika suatu negara melakukan intervensi, termasuk intervensi kemanusiaan sekalipun, terdapat agenda tertentu sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Oleh karena itu penting untuk mengetahui hak dan kewajiban pihak-pihak intervener yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi mengenai kebutuhan suatu isu yang sedang terjadi terhadap intervensi kemanusiaan.

Pemikiran Political Realism ini sejalan dengan teori Legitimate Humanitarian Intervention yang disampaikan oleh James Pattinson yang memberikan analisa sistematis tentang apa yang menjadi permasalahan dalam intervensi kemanusiaan. Pendekatan esensial yang disampaikan olehnya menjadi tambahan perspektif yang sesuai dalam menghadapi isu kontroversial yang terjadi belakangan. Kritik Pattinson di bangun atas tiga area: pertama, merobohkan justifikasi intervensi yang memiliki tujuan atas nama kebenaran (semata-mata kemanusiaan) sebab humanitarian intervener memiliki intensi, keinginan dan motif tersendiri sesuai kepentingannya. Kedua, membubarkan opini yang seringkali menganggap ide selektif dari intervensi adalah kehancuran fatal. Ketiga, pentingnya penyusunan undang-undang (Doktrin Hukum Internasional) yang mengatur tentang intervensi kemanusiaan mengenai siapa aktorgen yang memiliki hak dan kewajiban untuk mengintervensi dalam suatu keadaan tertentu yang kadang tersamarkan motifnya7.

Selanjutnya, menurut Kosmopolitan yang menjadi nilai utama dalam politik internasional adalah keadilan, dan institusi internasional yang utama adalah sebuah masyarakat individu (a society of individuals). Dengan begitu, kosmopolitan berpendapat bahwa intervensi dapat dijustifikasi apabila bertujuan untuk mencari keadilan8. Konsep kosmopolitanisme dianggap sebagai ancaman tersendiri. Seperti arus globalisasi yang yang memicu konflik yang menyangkut isu-isu SARA yang menyangkut soal keagamaan, nasionalisme, xenophobia dan intoleransi. Perlunya kesadaran manusia akan limit dari konsep kosmopolitanisme melalui ketegasan identitas nasional. Meski begitu, apabila berada dalam koridor yang tepat, sesuai dengan pendapat Plato dalam Timaeus bahwa cosmos bukanlah mengenai sesuatu yang harus bersifat homogen agar dapat menjadi satu dan menciptakan harmoni, melainkan bagaimana sesuatu yang heterogen itu dapat bertahan bahkan berkembang serta menjadi sebuah kesatuan yang menciptakan harmoni.

Sedangkan State Moralist&berpendapat bahwa yang menjadi nilai kunci dalam kancah politik internasional adalah otonomi negara dan rakyatnya, dan institusi utamanya adalah suatu masyarakat yang terdiri dari negara-negara, disertai dengan hukum internasional dan peraturan-peraturan tertentu9. Peraturan terpenting, menurut state moralist, adalah prinsip non-intervensi dalam kedaulatan wilayah suatu negara. Berdasarkan alasan itu, intervensi jarang dapat dijustifikasi.

Human Intervention Framework and Linearity with the Responsibility to Protect

Meski Intervensi Kemanusiaan dapat dijustifikasi, baik secara moral maupunlegal, pelaksanaannya haruslah dalam parameter terbatas. Sesuai Piagam PBB, intervensi kemanusiaan haruslah mendapatkan sebuah izin atau authorization dari DK PBB mengenai right authority (otoritas yang berhak) dalam melakukan intervensi kemanusiaan10.

Berdasarkan Piagam PBB pasal 24 mengenai tugas pokok dan fungsi dari DK PBB. Dalam penyelesaian suatu konflik agar konflik dapat diselesaikan secara damai PBB memiliki mandat melalui cara-cara negosiasi, arbitrase, penyelesaian hukum serta cara damai lainnya. Anjuran mengenai cara-cara penyelesaian yang dianggap layak dan peran PBB dalam memutuskan tindakan apa yang harus diambil pun secara implisit.  Berikut tabel mengenai langkah-langkah Intervensi, sesuai Pasal 40-42 Piagam PBB11.

LEVEL OF ENFORCEMENT

 

RESPONSE OPTIONS

 

Preventative/Humanitarian (Pasal 40, Piagam PBB) (a)    Diplomasi preventif

(b)   menarik mundur pengakuan diplomatic

(c)     Menyediakan suplai bantuan medis dan bahan makanan kepada warga sipil non-combatant, dan menyediakan pasukan yang diperlukan untuk meyakinkan distribusi.

Non-forcible (Pasal 41, Piagam PBB)

 

a)      Sanksi ekonomi

b)      Penundaan bantuan luar negeri

c)      Embargo Senjata

d)     Misi Pasukan Perdamaian PBB (penggunaan pasukan untuk menjamin
pelaksanaan gencatan senjata atau
kesepakatan yang telah disetujui oleh pihak-pihak yang bertikai).

 

Direct-forcible (Pasal 42, Piagam PBB) a)      Ancaman kekuatan militer untuk
memulihkan tingkat norma-norma yang diakui secara internasional

b)       Pembentukan dan pelaksanaan zona
larangan terbang

c)      Intervensi secara langsung

Melalui tabel diatas dapat disimpulkan begitu pentingya sebuah aturan hukum yang mengatur prosedur-prosedur dari intervensi kemansuiaan secara runtut. Adapun apabila menemui kebuntuan sehingga diperlukan penggunaan senjata tentulah harus proporsional demi menghindarkan adanya ketidakseimbangan karena agen intervensi yang menggunakan armada militer yang berlebihan dan mengakibatkan pasukan yang terlibat dianggap sebagai musuh. Maka dari itu, diperlukannya koridor yang tepat sesuai dengan Bab VII piagam PBB dalam pelaksanaanya. Pentingnya kerangka intervensi semata-mata menghindarkan campur tangan internal oleh negara eksternal (intervener) terhadap kedaulatan negara yang sedang mengalami pelanggaran HAM sehingga proses intervensi harus dilaksanakan atas dasar keadilan bagi kedua belah pihak, disamping itu diperlukanya pengawasan yang ketat serta sanksi yag sesuai apabila memamg terjadi suatu pelanggaran dan penyalahgunaan dalan intervensi kemanusiaan.

Kerangka yang mengatur prinsip umum sebagai persyaratan diterapkannya intervensi kemanusiaan memang diperlukan untuk menghindari campur tangan dalam urusan internal suatu negara, dalam hal ini, apabila pengimplementasian kerangka tersebut seharusnya linieritas dengan R2P. Maka peran dari R2P sebagai basic norms atau pondasi dari Intervensi yang sesuai dengan koridor kemanusian, sesuai batasan, tepat sasaran dan tidak akan merugikan negara-negara yang sedang mengalami konflik dan dilain pihak menjadi ladang keuntungan bagi negara-negara intervener.  Oleh karena itu, kesadaran tentang R2P tidak mengartikulasikan hak negara untuk melakukan intervensi, tapi lebih kepada tanggungjawab negara untuk memastikan bahwa penduduk terlindungi dari kejahatan dan pelanggaran berdasarkan kerangka kerja norma. Komunitas internasional ditugaskan untuk mendampingi negara dalam melindungi penduduk atau mengambil tindakan cepat jika negara tidak dapat atau tidak bisa bertindak atas ancaman atau kejadian-kejadian kejahatan atau pelanggaran R2P.

Intervensi juga tidak harus dipandang dari segi penggunaan kekuatan militer sehingga terkesan keras. Untuk menghindari terjadinya potensi penyalahgunaan legitimasi dan intervensi yang tidak semestinya, kekuatan militer sebaiknya hanya digunakan ketika masyarakat internasional melihat kegagalan penggunaan tindakan-tindakan alternatif lainnya12.

Penggunaan cara yang bersifat non-militer pun diutamakan terlebih dahulu dalam rangka resolusi konflik yang sedang terjadi. Penyelesaiaan konflik dengan menggunakan kekerasan merupakan ultima ratio—pilihan terakhir.

Tidak dapat dipungkiri, intervensi kemanusiaan merupakan contoh terbaik yang menggambarkan adanya kompetisi antara prinsip menghormati kedaulatan negara dan prinsip menghormati HAM. Di satu sisi, terdapat kewajiban untuk menghormati dan menegakkan HAM. Pemikiran ini menjadi alasan untuk mendukung intervensi kemanusiaan ketika terjadi pelanggaran berskala besar terhadap HAM. Di lain pihak, terdapat hak suatu negara atas kedaulatan wilayahnya, dan kewajiban negara lain untuk tidak melakukan intervensi dalam jurisdiksi domestik suatu negara. Dan ini menjadi salah satu alasan penolakan intervensi kemanusiaan. Perkembangannya pandangan kedaulatan negara tidak lagi menjadi suatu aspek yang absolute (tidak terbatas) karena ada aspek kedaulatan yang lain yaitu perkara tanggung jawab dalam permasalahan kemanusiaan. Perkara kemanusiaan tersebut menjadikan pentingnya responsibility to protect terlepas hal tersebut bersifat mengancam kedaulatan negara. Advokasi R2P bertujuan untuk mendorong perubahan normatif yang membingkai gagasan negara kedaulatan dalam hal tanggung jawab. Ambisinya adalah untuk mengatasi debat yang memecah belah hak dan kewajiban untuk campur tangan – bahkan meninggalkan terminologi intervensi kemanusiaan- merangkul rekonseptualisasi yang lebih luas dari kedaulatan negara.

Referensi:

Akhavan, P. (2006). Report on the Work of the Office of the Special Adviser of the United Nations Secretary-General on the Prevention of Genocide. Human Rights Quarterly.

Sasmini, S. (2015). Justifikasi Doktrin Responsibility to Protect (Rtop) Dalam Bingkai Ilmu Hukum Berparadigma Pancasila. Masalah-Masalah Hukum, 44(1), 59-68

Joseph S. Nye, Jr. Understanding International Conflicts, An Introduction to Theory and History. 2nd edition. Harvard University: Longman, 1997

ICRtoP. (2009). Sebuah Toolkit tentang Tanggung Jawab Melindungi

Pattison, J. (2008). Whose responsibility to protect? The duties of humanitarian intervention. Journal of Military Ethics, 7(4), 262-283

Rosyidin, M. (2017). Intervensi Kemanusiaan dalam Studi Hubungan Internasional: Perdebatan Realis Versus Konstruktivis. Jurnal Global &ampamp Strategis, 10(1), 55-73.

Macrae, J., &ampamp Leader, L. (2000). The politics of coherence: humanitarianism and foreign policy in the post-Cold War era. a href=http://www.eldis.org/http://www.eldis.org/ diakses 31 Oktober 2018

 

*Aditya Prabowo sedang menyelesaikan kuliahnya di Ilmu Hubungan Internasional Universitas Riau. Saat ini, beliau juga aktif sebagai peneliti di FAIR Riau.

 

footnote:
  1. ICISS, The Responsibility to Protect, 2001: 15.
  2. Macrae, J., &ampamp Leader, L. (2000). The Politics of Coherence: Humanitarianism and Foreign Policy in The Post-Cold War Era. http://www.eldis.org/diakses 31 Oktober 2018
  3. Akhavan, P. (2006). Report on the Work of the Office of the Special Adviser of the United Nations Secretary-General on the Prevention of Genocide. Human Rights Quarterly, 28(4), 1043-1070.
  4. Ibid. Hal. 1043-1070.
  5. ICRtoP. (2009). Sebuah Toolkit tentang Tanggung Jawab Melindungi. Hal. 14-16.
  6. Lihat Duke, Simmon,” The State and Human Rights: Sovereignty versus Humanitarian Intervention”, dalam Sasmini, S. (2015). Justifikasi Doktrin Responsibility to Protect (Rtop) Dalam Bingkai Ilmu Hukum Berparadigma Pancasila. Masalah-Masalah Hukum.
  7. Pattison, J. (2008). Whose responsibility to protect? The duties of humanitarian intervention. Journal of Military Ethics, 7(4), 262-283.
  8. Joseph S. Nye, Jr., Understanding International Conflicts, An Introduction to Theory and History, 2nd edition, (Harvard University: Longman, 1997), hal. 135-136.
  9. Ibid. 135-136.
  10. Rosyidin, M. Intervensi Kemanusiaan dalam Studi Hubungan Internasional: Perdebatan Realis Versus Konstruktivis. Jurnal Global &ampamp Strategis, 10(1). 2017. Hal. 55-73.
  11. “Sovereignty, Intervention, and The Law: A Tenous Relationship of Competing Principles”, Millenium: Journal of International Studies, Vol. 26 dalam Sasmini, S. (2015). Justifikasi Doktrin Responsibility to Protect (Rtop) Dalam Bingkai Ilmu Hukum Berparadigma Pancasila. Masalah-Masalah Hukum.
  12. Alternatif langkah-langkah yang dapat digunakan dalam intervensi(sesuai level dan respon, berdasarkan Piagam PBB, Bab VII, Pasal 40-42 antara lain : Preventative/Humanitarian, non-forcible, dan direct forcible.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *