Dilema Senjata Nuklir PBB

Oleh Rifki Adha Hamizat*

Setelah berakhirnya Perang Dunia pada tahun 1945, menjadi luka mendalam bagi seluruh negara yang ikut campur tangan di dalamnya. Banyak kerugian yang didapati dimulai banyaknya korban nyawa yang berjatuhan dan menghabiskan anggaran negara untuk keperluan peperangan. kemudian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang muncul pada tahun 1945 dari kehancuran konflik global, bertujuan untuk menyelamatkan generasi-generasi berikut dari bencana perang. Misinya adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan untuk mempromosikan hubungan persahabatan antara negara. Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt yang pertama mengusulkan menggunakan nama Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations). Roosevelt mengusulkan istilah ini pada Winston Churchill yang dikutip menggunakan ungkapan Byron bangsa-bangsa bersatu.

Akan tetapi, pada realitanya, keberadaan PBB belum bisa menjamin keamanan dan situasi damai pada negara-negara yang mengalami perselisihan. Hal tersebut negara-negara yang bergabung di dalam PBB punya kepentingannya masing-masing, terkhusus negara-negara yang tergabung dalam Dewan Keamanan PBB. Dalam menciptakan kedamaian, masing-masing negara Dewan Keamanan mempunyai kepentingan di dalam konflik yang terjadi dan bersifat pragmatis. Pada kasus pengembangan modernisasi menjadi bahasan hangat dalam kajian keamanan. Seiring berjalannya waktu, senjata-senjata mengalami revolusi ke arah yang lebih modern, namun dengan adanya kemajuan di bidang persenjataan ini menjadi sebuah dilema bagi tiap-tiap negara  yang belum mencapai tahap modernisasi alutsista dalam hal ini isu pengembangan nuklir.

Dengan hadirnya nuklir dalam sistem pertahanan dan keamanan suatu negara menimbulkan gejala baru dalam sistem internasional. Kehadiran nuklir dalam sistem internasional telah jauh mengurangi kemungkinan perang antara negara-negara yang pernah terjadi sebelumnya, seperti yang pernah terjadi pada tahun 1939-1942 atau biasanya kita sebut sebagai Perang Dunia II. Peperangan ini sebenarnya adalah tindak lanjut dari perang besar yang sudah dimulai di daratan Eropa pada tahun 1914 sampai pada tahun 1918. Menyadari akan ancaman dan bahaya nuklir ini apabila digunakan dalam suatu peperangan, membuat sangat sulit bagi negara agressor untuk menentukan suatu kemenangan yang memastikan bagi dirinya1.

Kesadaran akan bahaya yang akan ditimbulkan oleh perang nuklir tersebut membawa pihak-pihak yang terlibat dendam dalam suatu konflik terbuka atau permusuhan mencari jalan lain selain cara peperangan dalam menyelesaikan kepentingan-kepentingan mereka melalui meja perundingan, diplomasi, propaganda, persuasi atau mungkin lebih subversi. Peranan senjata nuklir tidaklah melulu dipertimbangkan dari segi-segi militer belaka, akan tetapi pula, dalam konteks politik dari bangsa-bangsa yang bersangkutan. Pertimbangan politik berarti, bahwa persenjataan itu bukanlah semata-mata hanya ditujukan untuk menghancurkan kekuatan lawan. Akan tetapi dipergunakan pula sebagai alat untuk menunjang “bargaining position” dalam usaha mencapai kepentingan nasional.

Ditinjau dari segi fungsi ini maka jelaslah bahwa perundingan dan persetujuan yang dicapai menunjukkan bahwa senjata nuklir bukanlah semata-mata instrumen militer. Ia lebih merupakan instrumen politik guna meredakan ketegangan-ketegangan yang terjadi. Dengan kata lain, apapun yang dihasilkan oleh perundingan  itu, apabila tidak dapat mempertinggi jaminan bagi keamanan kedua belah pihak maka persetujuan itu tidak efektif sebagai instrumen politik.

Dalam perkembangannya, senjata nuklir ini sebagai senjata strategis ternyata sudah melampaui bukan saja permasalahan kemiliteran, tetapi sudah berkembang kepermasalahan politik, dimana senjata nuklir ini tidak hanya digunakan sebagai instrument kemiliteran saja, akan tetapi digunakan dalam instrumen politik dan ekonomi. Hal ini  menimbulkan sebuah permasalahan baru dalam sistem internasional. Persenjataan nuklir ini banyak mempengaruhi struktur kehidupan dari sistem internasional khususnya dalam aspek politik internasional. Sebab, dengan adanya nuklir yang dijadikan alat politik untuk aspek mengancam demi meraih kepentingan nasional sebuah negara tentu ini akan menimbulkan ketegangan-ketegangan yang terjadi di politik Internasional dan melibatkan negara-negara dunia ketiga sebagai sasaran dari negara superpower.

Pendekatan-pendekatan antara Barat dan Timur dengan memilih diplomasi dalam mencapai kepentingan nasional mereka merupakan gejala baru dalam sistem internasional. Gejala baru tersebut ialah, bahwa dengan hadirnya nuklir dalam sistem internasional sekarang, telah jauh memberikan kecenderungan akan mengurangnya kemungkinan perang total yang melibatkan berbagai jenis persenjataan mutakhir yang dimiliki negara-negara super power dewasa ini. Hal ini disebabkan karena kesadaran akan bahaya ancaman yang ditimbulkan oleh senjata nuklir itu. Kemajuan teknologi yang begitu pesat memungkinkan perkembangan nuklir, baik kualitas maupun kuantitas ke arah yang lebih dahsyat daya musnahnya, apabila dipergunakan dalam suatu perang terbuka di antara negara-negara di dunia. Dengan karakter senjata nuklir dewasa ini sukar dibayangkan bagaimana kemampuan daya rusak dan kemampuan dari nuklir itu sendiri. Seperti peluru kendali berkepala nuklir yang mampu mencapai sasaran ribuan mil jauhnya dari tempat di mana peluru tersebut diluncurkan, yang dikenal sebagai peluru kendali antar benua Intercontinental Ballistic Missile (ICBM). Bahkan juga dikenal suatu sistem peluncuran, yang dalam sekali luncur dapat membawa beberapa buah peluru kendali berkepala nuklir dengan targetnya yang berbeda-beda yang dikenal dengan,nama initial MIRV (Multiple-Independently targetable Reentry Vehicle)2.

Kenyataan ini mengungkapkan, bagaimana besarnya pengaruh penyebaran nuklir itu dalam sistem persenjataan negara-negara yang telah maju untuk diterima sebagai kenyataan kemajuan teknologi. Hal ini bertumpu pada keinginan akan kawasan dunia yang aman, damai dan tenteram yang ditimbulkan oleh rasa takut karena pengalaman perang dunia yang lampau. Seluruh bidang dapat dipengaruhi oleh nuklir, bidang politik, bidang ekonomi, bidang hubungan internasional, bidang politik internasional, bidang budaya. Sistem persenjataan nuklir atau sistem persenjataan strategis tidak saja menkhawatirkan negara-negara pemiliknya,tetapi seluruh umat manusia.

Deterrence (harfiahnya: penangkalan) menjadi solusi alternatif dari perang dan sebagai bentuk pengaruh. Pengertian deterrence ini bukan merupakan konsep baru dalam pergaulan internasional di abad ini. Di dalam sejarahnya, deterrence memiliki umur sama dengan diplomasi. Hal ini terlihat di dalam usaha-usaha yang dilakukan oleh suatu negara dalam mencari pengaruh dengan jalan memberikan ancaman-ancaman, bahkan melakukan sanksi-sanksi tertentu.

Deterrence berarti adalah tindakan negara dalam mencapai tujuan dengan melakukan perlindungan tanpa melibatkan Angkatan Bersenjata dalam suatu peperangan atau dengan kata lain, tindakan negara dalam usaha untuk mencegah agar pihak lawan tidak menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuan dan melindungi kepentingannya. Dengan demikian terlihat, bahwa deterrence merupakan suata cara yang dapat ditempuh dalam usaha suatu negara untuk menghindari peperangan yang sekaligus memberikan pengaruh pada pihak lawan. Deterrence merupakan bagian pokok dari sistem pertahanan negara-negara super power yang melengkapi pertahanan mereka dengan sistem persenjataan nuklir (atau dikenal juga dengan sistem persenjataan strategis) dimana sistem pertahanan ini digunakan pula agar musuh tidak melakukan serangan terhadap mereka. Dengan perkataan lain dapatlah disebutkan bahwa tujuan utama dari deterrence ini adalah untuk menciptakan perlindungan bagi kepentingan keamanan dari negara yang berusaha men cegah pihak lawan untuk menyerang dengan mengunakan sistem persenjataan yang membahayakan eksistensi dari negara yang bersangkutan.

Apabila ”deterrence ini dihadapkan kepada sistem persenjataan nuklir, maka maksud utama dari deterrence nuklir ini adalah untuk menciptakan perlindungan bagi kepentingan keamanan negara yang bersangkutan dengan mencegah pihak lain mempergunakan senjata nuklir, mengancam untuk mempergunakan senjata nuklir, atau memperoleh keuntungan diplomatik karena posisi strategis yang dimilikinya. prinsip-prinsip yang menopang deterrence pada dasarnya, adalah3:

  1. Terpeliharanya suatu penampilan deterrence timbal balik yang sebanding dengan kekuatan yang dimiliki oleh lawannya, baik dalam hal efektivitas maupun ukurannya
  2. Menghindari penggunaan senjata-senjata atau doktrin-doktrin yang dapat mengancam deterrence lawannya dan berusaha untuk memelihara keamanan melalui pembatasan senj ata yang dirundingkan
  3. Mengurangi kepercayaan relatif pada kekuatan nuklir sebagai tumpuan dalam hak kebijaksanaan pertahanan dan politik luar negerinya

Ditinjau dari sudut ekonomi, beberapa senjata nuklir akan menghemat anggaran persenjataan. Selanjutnya pemilikan senjata nuklir ini akan membawa pada pengurangan produksi senjata-senjata konvensional, dengan demikian akan menambah tabungan untuk mengimbangi investasi dalam bidang teknologi. Bila ditinjau dari segi politik tentang pengguna nuklir dalam sistem persenjataan dari suatu negara, maka dapat dikatakan, bahwa persenjataan nuklir dianggap dapat memberikan jaminan kemerdekaan suatu bangsa dari intervensi pihak luar. Hal tersebut dikarenakan bila suatu negara lain berani mencoba menghilangkan eksistensi kemerdekaan dan integritas wilayah dari suatu negara yang memiliki persenjataan nuklir, maka akan berbahaya sekali. Pemilikan senjata nuklir dianggap sebagai isyarat, bahwa negara tersebut tidak mau ditempatkan sebagai negara kelas dua oleh negara yang lebih kuat. Singkatnya, dari segi politik dapat dikatakan bahwa kapasitas nuklir di samping barmanfaat bagi negara nuklir itu sendiri, bermanfat pula bagi negara-negara sekutunya. Melihat kenyataan ini, maka terdapat dorongan untuk mampu membuat senjata nuklir yang dianggap akan memberi keuntungan politik, paling tidak di dalam lingkungan kawasannya. Kekuatannya akan diperhitungkan dan integritas wilayahnya, tidak akan terganggu.

Dalam hal penggunaan dan pemakaian nuklir, PBB mempunyai peranan besar dalam regulasi tersebut. Salah satu tujuan utama PBB sebagaimana disebutkan dalam Piagam PBB adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan untuk tujuan itu PBB akan melakukan tindakan-tindakan yang efektif untuk mencegah dan melenyapkan ancaman-ancaman pelanggaran-pelanggaran terhadap perdamaian. Sehubungan dengan tujuan PBB ini, sejak awal dilakukannya pembicaraan tentang pendirian PBB, telah dikehendaki agar PBB memiliki organ yang ditugaskan untuk menangani masalah tersebut. Adapun badan utama yang dimaksud tersebut adalah Dewan Keamanan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Piagam PBB, Dewan Keamanan merupakan salah satu organ utama PBB. Sebagai organ yang dibentuk dengan maksud untuk menjalankan tugas dibidang perdamaian dan keamanan internasional, Dewan Keamanan memiliki tanggung jawab primer terhadap pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.

Dalam hal ini PBB berkomitmen untuk menjaga perdamaian dunia dengan membuat beberapa perjanjian internasional. Untuk membatasi pengembangan dan penggunaan sebagai langkah mengurangi bahaya penyebaran nuklir itu, maka diusahakanlah perundingan untuk menciptakan kesepakatan dan persetujuan Untuk itu, selama ini telah ada 6 konvensi, protokol, treaty atau perjanjian internasional yang berusaha membatasi persenjatan pemusnah massal, diantaranya:

Perjanjian Antartika

Perjanjian Antartika atau The Antartic Treaty ditandatangani di Jenewa pada tanggal 1 Desember 1959 dan dinyatakan berlaku mulai tanggal 23 Juni 1961 4. Naskahnya disimpan oleh pemerintah Amerika Serikat. Dalam perjanjian ini hubungannya dengan senjata nuklir dinyatakan, bahwa:

  1. Antartika digunakan hanya untuk tujuan atau maksud damai atau demi kesejahteraan manusia
  2. Di Antartika dilarang mengadakan percobaan senjata nuklir, dilarang pula tempat itu digunakan sebagai tempat disposal nuklir atau ampas bahan radio aktif
  3. Antartika tidak boleh pula digunakan sebagai tempat peluncuran, penyimpanan senjata nuklir dan tidak boleh sebagai tempat manuver militer atau manuver bentuk-bentuk pertikaian lainnya
Perjanjian Larangan Terbatas Percobaan Nuklir

Perjanjian Larangan Terbatas Percobaan Nuklir disebut demikian karena belum merupakan larangan yang menyeluruh terhadap percobaan senjata nuklir. Nama lengkapnya adalah: Perjanjian Larangan Percobaan Senjata Nuklir di Atmosfir, di ruang Angkasa dan di Bawah Air” Perjanjian ini mula-mula dibuat bersama oleh Uni Soviet, Inggris dan Amerika Serikat pada tanggal 5 Agustus 1963 dan mulai terbuka untuk ditandatangani oleh negara, negara lain, messing musing atas naskah yang disimpan di Moskow, London dan Washington pada tanggal 8 Agustus 1963, dan mulai berlaku sejak tanggal 10 Okto ber 1963.

Dalam perjanjian ini dinyatakan, bahwa para peserta perjanjian sepakat untuk melarang ledakan percobaan senjata nuklir sesuatu tempat di wilayah hukumnya atau yang menjadi daerah pe ngawasannya yang meliputi atmosfir, angkasa luar dan di bawah air, termasuk daerah perairan atau lautan atau tempat-tempat lain yang me mungkinknn jatuhnya debu radioaktif dapat berada di sesuatu tempat di luar batas wilayah pengawasannya . Tiap peserta tidak boleh pula ikut serta pihak lain melakukan percobaan yang dapat berakibat seperti tersebut di atas. Pemerintah Indonesia telah menandatangani dan meratifikasi naskah perjanjian ini yang berada di London, Moskow dan Washington. Penandatanganan di lakukan pada tanggal 20 Januari 1964, 8 Mei 1964 dan 20 Januari 1964.

Perjanjian Luar Angkasa

Perjanjian Angkasa Luar atau lengkapnya berbunyi Perjanjian Dasar-dasar Pengaturan Kegiatan Negara-negara dalam Eksplorasi dan Penyagunaan Angkasa Luar termasuk Bulan dan Benda Angkasa Lainnya Perjanjian ini ditandatangani mulai tanggal 27 Januari 1967 di London, Moskow dan Washington. Dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal 10 Oktober 1967. Perjanjian ini memuat ketentuan pengaturan kegiatan di angkasa luar termasuk juga yang berhubungan dengan senjata nuklir, yang menekankan bahwa Eksplorasi dan penggunaan angkasa luar dan benda-benda angkasa, hanya untuk kepentingan pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia, dan hanya untuk kesejahteraan manusia seperti dalam hal pengembangan ekonomi dan ilmu pengetahuan. Peserta perjanjian sepakat tidak akan menempatkan pada orbit bumi sesuatu alat yang membawa senjata nuklir atau senjata pemusnah lainnya. Juga tidak akan menempatkan di sesuatu benda angkasa seperti bulan5 http://disarmament.un.org/treaties/t/outer_spaceTreaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies. https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=United_Nations_Office_for_Disarmament_Affairs&ampampaction=edit&ampampredlink=1United Nations Office for Disarmament Affairs. Diakses tanggal 2018-11-03.

  Perjanjian Tlatelolco

Perjanjian Tlatelolco atau Perjanjian Larangan Senjata Nuklir di Amerika Latin. Perjanjian ini terbuka untuk ditandatangani di Mexico City mulai tanggal 14 Februari 1967 yang naskahnya disimpan oleh pemerintah Mexico. Peserta perjanjian sepakat untuk menggunakan tenaga nuklir di daerah ini hanya untuk maksud damai dan terlarang untuk percobaan senjata nuklir.

Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT)

Perjanjian non-proliferasi nuklir adalah suatu perjanjian yang ditandatangani pada 1 Juli 1968 yang membatasi kepemilikan senjata nuklir. Sebagian besar Negara berdaulat yang berjumlah 187 mengikuti perjanjian ini, walaupun dua diantara tujuh Negara yang memiliki senjata nuklir belum meratifikasi perjanjian ini. Perjanjian ini diusulkan oleh Irlandia dan pertama kali ditandatangani oleh Finlandia. Pada tanggal 11 Mei 1995, di New York, lebih dari 170 negara sepakat untuk melanjutkan perjanjian ini tanpa batas waktu dan tanpa syarat. Perjanjian ini memiliki tiga pokok utama yaitu non-proliferasi, pelucutan, dan hak untuk menggunakan teknologi nuklir untuk kepentingan damai.

Beratnya isu nuklir tercermin pada sebuah konferensi global di PBB New York, yang kendati lama dan melibatkan banyak pihak ,hamper sebulan dan dihadiri delegasi 188 negara. Berlangsung sejak 27 April-25 Mei 2005 tanpa hasil konkret. Konfederasi untuk memperketat kontrol penyebaran senjata nuklir itu hanya di tandai debat kusir dan kebuntuan politik, padahal kekhawatiran dunia akan ancaman nuklir kian meningkat.

Berdasarkan Perjanjian Non-proliferasi Nuklir (NPT), Negara-negara tanpa senjata nuklir berjanji untuk tidak mengembangkan program senjata nuklir, sedangkan lima Negara nuklir—lima anggota tetap DK-PBB (The Permanent Five5): AS, Rusia, Inggris, Prancis, Cina—mengimbangi janji negara-negara tersebut dengan secara bertahap mengurangi isi gudang nuklir mereka atau perlucutan senjata nuklir. Berdasarkan perjanjian Non-proliferasi Nuklir (NPT) pula, Negara non senjata nuklir dijamin untuk tetap mendapatkan akses pada program nuklir bertujuan damai. Isi perjanjian Non-proliferasi Nuklir (NPT) memiliki tiga pokok utama, yaitu nonproliferasi, pelucutan, dan hak untuk menggunakan teknologi nuklir untuk kepentingan damai.

Perjanjian Dasar Laut

Perjanjian Dasar Laut atau Perjanjian Penempatan Senjata Nuklir dan Senjata Pemusnah Massal lainnya di Dasar Laut .Perjanjian ini terbuka untuk ditanda tangani atas naskah yang tersimpan di London, Moskow dan Washington mulai tanggal 11 Februari 1971 dan dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal 18 Mei 1972.15 Dalam perjanjian ini dinyatakan, bahwa negara peserta perjanjian sepakat untuk tidak menaruh atau menempatkan di dasar lautan senjata nuklir atau senjata pemusnah massal lainnya. Para peserta juga sepakat untuk tidak berusaha, membantu atau mempengaruhi pihak lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang tersebut tadi. Isi perjanjian itu menunjulkan akan ada nya sikap kebersamaan dari pares peserta penan datangan perjanjian untuk menerima kenyataan, bahwa perkembangan senjata nuklir pada abad ini Sehingga dirasakan perlu untuk menciptakan suatu bentuk kedamaian di dunia.

Berdasarkan semua hal yang dijelaskan di atas, jelas sudah bahwa di dalam PBB itu sendiri, memiliki dilema, yaitu dilema nuklir. Kebingungan yang tercipta berasal dari eksistensi Dewan Keamanan PBB (yang tetap) dan eksistensi PBB sebagai organisasi internasional yang (seharusnya) merepresentasikan kepentingan seluruh negara anggota PBB. Dengan demikian, di dalam permasalaham dilematis ini, PBB dibenturkan pada sebuah kenyataan DK PBB dan PBB sedang dipertanyakan komitmennya.

 

*Rifiki Adha Hamizat merupakan peneliti di FAIR Riau. Rifki juga sedang berkuliah di Ilmu Jurusan Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Riau, angkatan 2016.

footnote:
  1. Nasution Dahlan.” Konsep politik Internasional”, Fisip Unpad. Hal. 253.
  2. Ibid. Hal. 269.
  3. Ibid. Hal. 269
  4. http://www.dfa.gov.za/foreign/Multilateral/interts.html Antarctic Treaty System (ATS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *