Memahami Relasi Kekuasaan Masyarakat dan Negara: Mahzab Inggris, Copenhagen, dan Frankfurt

Oleh Reza Vahlevi*

Untuk memahami bagaimana cara kerja hubungan internasional, kita tidak melulu memakai paradigma konvensional, seperti idealisme, realisme, dan liberalisme, sebagai paradigma mutlak yang menggandeng istilah ‘internasional’ di dalamnya. Pemakaian paradigma tersebut tanpa sadar telah memonopoli sebagian besar studi Hubungan Internasional (HI), sehingga dilabeli sebagai kerangka berpikir yang hampir mendekati kebenaran dan mengesampingkan berbagai macam paradigma lainnya sebagai paradigma alternatif. Seperti halnya realisme dengan anarchic system yang menekankan bahwa tidak ada otoritas tertinggi melebihi otoritas negara itu sendiri, maka paradigma konvensional dalam HI juga demikian. Oleh sebab itu, dalam upaya memperkaya kazanah keilmuan HI, tulisan ini menghadirkan tiga kelompok kerangka berpikir yang tanpa atau dengan istilah ‘internasional’ di dalamnya.

Mazhab Inggris

Gagasan ‘Masyarakat Internasional’ sering dianggap sebagai konsep unggulan dalam Mazhab Inggris atau English School (Buzan: 2013). Wight (1991) menyebutkan bahwa gagasan tersebut menawarkan semacam jalan tengah, atau apa yang kemudian dilabelkan dengan via media, antara pandangan liberal, atau revolusionis, dan realis tentang hubungan internasional.[1] Tokoh utama dalam pengembangan mazhab ini adalah Herbert Butterfield, Hedley Bull, Adam Watson dan Martin Wight, yang mencoba untuk memberikan beberapa kritik hingga pengembangan terhadap perspektif a la Amerika yang selama ini berkembang dalam studi Hubungan Internasional (Dunne, 2007 dalam Dugis, 2014). Pemikiran ini berangkat dari tulisan Hedley Bull, The Anarchical Society (1977), yang menjadi elemen atau tema utama dalam perkembangannya pada sebagian besar literatur Mazhab Inggris pada tahun 1990-an. Barry Buzan, dalam From International System to International Society: Structural Realism, Regime Theory Meet English School, menyebutkan adanya sintesis antara realisme struktural dengan teori rezim yang berakar dari liberalisme.

Menurut Buzan, dalam tulisannya, The English School: an Underexploited Resource in IR[2], ada tiga pemahaman dasar dalam menggambarkan kondisi di dalam politik internasional—‘The Three Traditions’—yang berakar pada pemikiran Wight dalam tulisannya, International Theory: The Three Traditions, yaitu:

  1. Sistem Internasional (Hobbes/Machiavelli) mengenai power politics antarnegara, dan dalam hal ini realisme ditempatkan pada struktur dan proses atas anarki internasional sebagai teori utama Hubungan Internasional. Posisi ini pada umumnya bertalian dengan realisme konvensional dan realisme struktural yang berkembang seiring dengan dinamisnya studi HI.
  2. Masyarakat Internasional (Grotius) mengedepankan kepentingan yang terbentuk dalam proses institusionalisasi dan identitas antarnegara, dan rasionalisme menempatkan proses terciptanya dan terpeliharanya norma, aturan, dan institusi yang terbentuk sebagai teori utama HI. Posisi ini bertalian dengan Teori Rezim, namun lebih dalam, tidak hanya bersifat konstitutif, tetapi juga instrumental.
  3. Masyarakat Dunia (Kant) menganggap individu, organisasi non-negara, dan populasi global sebagai tinjauan atas identitas dan susunan masyarakat global, dan revolusionisme menempatkan kepentingannya pada sistem negara sebagai teori utama Hubungan Internasional. Revolusionisme pada umumnya berasal dari kaum kosmopolitanisme universalis, seperti komunisme, namun menurut Waever, dewasa ini diartikan sebagai eranya liberalisme. Posisi ini bertalian dengan transnasionalisme, namun memuat hubungan yang lebih mendasar dengan teori politik normatif.

Dalam mewujudkan masyarakat internasional sebagai konsep kunci dalam Mazhab Inggris, terdapat dua pandangan yang sangat berbeda, yang pertama dari pandangan kaum pluralis dengan konsepsi HI yang lebih tradisional yang menekankan pada pemahaman atas realisme—Hobbesian. Kaum pluralis, menurut Andrew Linklater dan Hidemi Suganami dalam bukunya, The English School of International Relations: A Contemporary Reassessment, menekankan bahwa perilaku negara di dalam anarki masih memungkinkan adanya kerja sama, meskipun terdapat kepentingan masing-masing. Selanjutnya, yang kedua datang dari pandangan kaum solidarisme yang menempatkan hubungan diantara masyarakat dunia, atau dalam level ketiga, dan masyarakat internasional. Berawal dari asumsi yang berfokus pada pemahaman Kantian atau Liberal dalam studi HI, kemudian mengakibatkan masuknya gagasan seperti hak asasi manusia, keamanan individu, dan perdamaian dalam mendobrak basis normatif masyarakat internasional.

Mazhab Frankfurt

Mazhab Frankfurt merupakan sekelompok pemikir yang mendasari pemikirannya atas kekecewaannya terhadap revolusi komunis yang dijanjikan oleh Karl Marx, yang berhasil ketika Revolusi Bolshevik 1917 di Rusia, namun gagal di Jerman—dengan bangkitnya Nazisme. Thomas Bottomore dalam bukunya The Frankfurt School and Its Critics (1984),[3] membedakan empat periode yang berbeda dalam sejarah perkembangan mazhab Frankfurt, yang saat itu di bawah naungan Institute of Social Research, Goethe University Frankfurt. Periode pertama berlangsung antara tahun 1923—1933, dengan penelitian yang cukup bervariasi, dan sama sekali tidak terinspirasi oleh konsepsi tertentu dari pemikiran Marxis seperti yang kemudian diwujudkan dalam Teori Kritis. Memang, di bawah direktur pertamanya, Carl Grunberg, yang merupakan sejarawan ekonomi dan sosial, berkaitan erat dengan pandangan kaum Austro-Marxis, pekerjaan institut lebih banyak berkecimpung pada tabiat empiris. Grunberg sendiri menyimpulkan konsepsinya tentang Marxisme sebagai suatu ilmu sosial dalam pidato pengukuhannya (1924), di mana ia berpendapat bahwa ‘konsepsi kaum materialis tentang sejarah, baik definisinya maupun tujuannya, tidak untuk menjadi, sebuah sistem filosofis…objeknya bukanlah abstraksi, namun dunia konkret yang diberikan dalam proses perkembangan dan perubahannya’. Di bawah arahan Grunberg, hingga pada pensiunnya pada tahun 1929, saat itu memang banyak wacana yang dikembangkan oleh para peneliti di institut; Karl August Wittfogel kemudian terlibat dalam studinya mengenai The Asiatic Mode of Production (merupakan bagian khusus yang diterbitkan pada tahun 1931 dalam Economy and Society in China), Henryk Grossman mengembangkan analisisnya mengenai kecenderungan ekonomi kapitalisme, yang diterbitkan dalam The Law of Accumulation and Collapse in the Capitalist System (1929), dan Friedrich Pollock mengerjakan sebuah studi tentang suatu transisi dari sebuah pasar menuju ekonomi terencana di Uni Soviet, Experiments in Economic Planning in the Soviet Union, 1917—1927 (1929).

Periode kedua berlangsung saat pengasingan di Amerika antara tahun 1933—1950, ketika gagasan-gagasan khas dari neo-Hegelian critical theory tertanam kuat sebagai prinsip panduan kegiatan institut. Reorientasi gagasan dan minat penelitian ini sebenarnya dimulai dari beberapa tahun sebelumnya, terutama dipengaruhi oleh penunjukan Max Horkheimer sebagai direktur institut pada bulan Juli 1930. Seperti yang dicatat oleh Martin Jay, dengan mengacu pada pidato pengukuhan Horkheimer mengenai ‘The Current Condition of Social Philosophy and the Tasks of an Institute of Social Research’ (1931), ‘…The differences between his approach and that of his predecessor were immediately apparent.’[4]. Filsafat, alih-alih sejarah atau ekonomi, kini menduduki tempat yang paling unggul dalam karya institut, dan kecenderungan ini diperkuat ketika Herbert Marcuse menjadi anggota institut pada tahun 1932 dan Theodor Adorno pada tahun 1938. Pada saat yang sama, institut mengembangkan minat yang kuat dalam psikoanalisis, dan hal ini tetap menjadi elemen yang menonjol dalam pekerjaan selanjutnya. Dalam pengasingan dan di bawah arahan Horkheimer, mereka mulai menguraikan pandangan teoritis dengan cara yang lebih sistematis.

Kembalinya institute ke Frankfurt pada tahun 1950, menandakan dimulainya periode ketiga. Gagasan-gagasan utama Teori Kritis telah secara jelas diuraikan dalam sejumlah tulisan utama, dan ‘mazhab Frankfurt’ mulai memberikan pengaruh penting pada pemikiran sosial di Jerman. Pengaruhnya kemudian menyebar ke seluruh Eropa—khususnya setelah tahun 1956, dengan munculnya ‘New Left’—dan juga di Amerika Serikat di mana banyak anggota institut (khususnya Marcuse) tetap tinggal. Pada masa ini, merupakan periode dengan pengaruh intelektual dan politik terbesar dari mazhab Frankfurt, yang berpuncak pada akhir 1960-an dengan pertumbuhan yang cepat dari gerakan mahasiswa radikal, meskipun hal itu adalah Marcuse daripada Horkheimer (yang saat itu telah pensiun di Swis) atau Adorno (yang saat itu telah menjadi kurang radikal selama pengasingannya di Amerika Utara dan dalam situasi yang berubah di Jerman pasca perang) yang kemudian muncul sebagai wakil terkemuka dengan bentuk baru dari Marxist Critical Thought.

Mulai awal 1970-an, dalam apa yang dianggap sebagai periode keempat, pengaruh mazhab Frankfurt perlahan menurun, dan memang dengan meninggalnya Adorno (1969) dan Horkheimer (1973), hampir tidak ada aktivitas sebagai sebuah mazhab. Dalam tahun-tahun terakhirnya mereka telah mengembangkan begitu luas pemikiran Marxisme yang awalnya mengilhami, bahwa dalam kata-kata Jay ‘…it forfeited the right to be included among its many offshoots’[5], dan seluruh pendekatannya terhadap teori sosial semakin diperebutkan oleh pemikiran Marxis yang baru atau yang terlahir kembali. Kendati demikian, beberapa konsep sentral dari mazhab Frankfurt telah membuat jalan mereka ke dalam banyak karya ilmuwan sosial (baik Marxis maupun non-Marxis), dan mereka juga telah dikembangkan dengan cara yang sama oleh pendahulunya, oleh Jurgen Habermas, dalam kritik yang diperbarui terhadap kondisi-kondisi dari kemungkinan yang terdapat di dalam pengetahuan sosial, dan dalam penilaian kembali teori sejarah Marx dan kapitalisme modern.

Mazhab Kopenhagen

Mazhab Kopenhagen berfokus pada ‘perluasan agenda keamanan’ dalam studi keamanan internasional. Berawal dari keinginan Buzan dalam menyempurnakan teori Regional Security Complex yang merefleksikan keadaan sistem internasional pasca Perang Dingin yang akan terdesentralisasi dan teregionalisasi, hingga untuk menjawab kritikan kaum tradisionalis bahwa perluasan agenda keamanan membuat subjeknya tidak koheren. Usaha tersebut sudah dilakukan oleh Buzan sejak dikemukakannya dalam People, States, and Fear (Buzan 1991) yang menjelaskan bahwa penyajian teori regional security complex sudah mulai dalam perluasan agenda, dan tidak hanya dalam konteks military-political, juga pada dua bukunya terdahulu (Buzan et al. 1990; Waever et al. 1993), yang pertama tentang teori security complex pada state-centric dan yang kedua dalam usahanya mengungkapkan komponen sosial pada agenda keamanan yang lebih luas. Menurutnya, teori security complex memiliki kemampuan yang cukup besar dalam menjelaskan dan memprediksi pola ketahanan hubungan keamanan regional dan intervensinya terhadap regional ini. Untuk itulah, Buzan mengembangkan teori security complex bersamaan dengan perluasan agenda keamanan dalam lingkup multisektor, yaitu sektor militer, politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Barry Buzan, dalam hal ini, tidak sendirian sebagai pakar studi keamanan internasional dari Copenhagen School. Ia dibantu oleh dua rekannya, Ole Waever dan Jaap de Wilde. Buzan sebagai seorang widener berkontribusi dalam pendekatan sektoral, sedangkan Waever sebagai seorang realis postmodern berkontribusi dalam pendekatan sekuritisasi. Perluasan agenda keamanan, perlu untuk memberikan klasifikasi tentang what is and what is not a security issue, menjelaskan how issues become securitized, dan how to locate the relevant security dynamics of the different types of security on levels ranging from local through regional to global[6].

Mazhab Kopenhagen, dalam menggambarkan pemikirannya juga memberikan penjelasan mengenai levels of analysis yang bermula pada pertanyaan mengenai keterkaitan antara teori regional security dan agenda multisectoral security, untuk menemukan actors, referent object, dan dynamics of interaction yang bekerja pada ranah keamanan. Terdapat lima levels of analysis, yaitu: sistem internasional, subsistem internasional, unit, subunit, dan individu[7].

Dalam menentukan penamaan dan aktivitas unit dalam analisis keamanan, mazhab Kopenhagen menggunakan pendekatan speect-act dan membaginya menjadi tiga tipe unit, yaitu referent object: objek yang terancam secara eksistensial dan memiliki klaim sah untuk bertahan hidup; securitizing actors: aktor yang menyebut/melabel seuatu sebagai object referent; functional actors: actor yang secara signifikan memengaruhi keputusan di bidang keamanan.

Waever berkontribusi dalam pengembangan pendekatan sekuritisasi, yang melihat bahwa sekuritisasi sebagai versi yang lebih ekstrim di atas politisasi. Secara teori, setiap isu publik yang berada dalam ranah non politisasi dapat diangkat menjadi isu keamanan dengan melakukan sekuritisasi—mengahadirkannya sebagai suatu ancaman eksistensial—setelah melewati proses politisasi. Sekuritisasi digunakan dalam memahami proses pembentukan pemahaman dengan metode kaum konstruktivis, atas apa yang dipikirkan/dipertimbangkan dan secara kolektif direspon sebagai suatu ancaman. Waever juga menyatakan bahwa terdapat tiga kunci dalam suksesnya sekuritisasi, yaitu existential threats (ancaman eksistensial), emergency action (tindakan darurat), dan effects on interunit relations by breaking free of rules (dampak pada antarunit dengan melanggar aturan)[8].

Buzan, sebagai pengusung pendekatan multisektoral, membaginya ke dalam sektor militer, politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pendekatan multisektoral bertujuan untuk membatasi ruang lingkup pembahasan ke dalam proporsi yang mudah dikelola dengan mengurangi jumlah variabel yang dibahas, sedangkan pembagiannya ke dalam lima sektor bertujuan untuk mengurangi kerumitan sehingga memudahkan analisis.

Dalam sektor militer, referent object-nya biasanya negara, namun juga terdapat kemungkinan di mana militer tersebut akan meningkatkan kekuatannya dan mengklaim ancaman terhadap terhadap dirinya, sehingga melakukan pembenaran atas kudeta terhadap pemerintah dan kebijakan-kebijakannya. Dalam sektor politik, referent object-nya berupa kedaulatan dan ideologi, yang dapat terancam oleh apapun yang mempermasalahkan pengakuan, legitimasi, dan otoritas yang mengatur. Uni Eropa dapat mengklaim atas ketidakamanannya oleh apapun yang dapat menghancurkan proses integrasinya. Rezim dan masyarakat internasional dapat juga terancam oleh kondisi-kondisi yang dapat melemahkan aturan, norma, dan institusi yang membentuknya. Dalam sektor ekonomi, perusahaan, paling terancam oleh kebangkrutan, terkadang oleh perubahan undang-undang yang menjadikannya ilegal atau tidak layak. Perekonomian nasional memiliki klaim yang lebih besar dalam bertahan hidup, namun jarang akan menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup tersebut (kebangkrutan nasional atau ketidakmampuan dalam menyediakan kebutuhan dasar bagi warga negara) yang sebenarnya muncul terlepas dari konteks keamanan yang lebih luas, seperti perang. Dalam sektor sosial, object referent-nya berupa identitas kolektif dari suatu negara, seperti bangsa dan agama. Identitas kolektif secara alami berevolusi dan berubah sebagai respon terhadap perkembangan internal dan eksternal suatu negara. Perubahan tersebut dapat dilihat sebagai invasive atau heretical, yang menunjukkan ancaman atau dapat diterima sebagai bagian dari evolusi identitas. Kemampuan dalam mempertahankan dan mereproduksi bahasa, sekumpulan tradisi, atau konsepsi kesucian etnik, dapat dikategorikan dalam sektor sosial ini. Dalam sektor lingkungan, object referent-nya mulai dari hal-hal yang relatif konkret, seperti kelangsungan hidup spesies individu (harimau, ikan paus, manusia) atau jenis habitat (hutan hujan, danau), hingga pada masalah berskala besar, seperti pemeliharaan iklim planet dan biosfer di dalam cakupan peradaban manusia.

Kesimpulan

Studi Hubungan Internasional merupakan studi lintas disiplin, memiliki beragam kerangka berpikir dalam ilmu sosial, dapat memengaruhi dan membentuk identitas tertentu, serta antardisiplin ilmu tersebut saling melengkapi dalam membentuk khazanah studi HI yang komprehensif. English school, Frankfurt school, dan Copenhagen school, sebagai primary school of thought dalam studi HI, berupaya dalam memberikan paradigma baru dalam menyingkap sisi lain dinamika hubungan internasional yang belum diketahui.

Mazhab Inggris, berawal dari munculnya kesadaran akan dominasi studi Hubungan Internasional a la Barat, mencoba keluar dari kungkungan paradigma konvensional—idealisme, realisme, liberalisme—dengan gagasan via media—masyarakat internasional. Alih-alih memberontak terhadap paradigma konvensional, para pemikir English school telah mengembangkan pendekatan pluralistis terhadap subjek HI, sehingga secara ontologis—sistem internasional, masyarakat internasional, dan masyarakat dunia—menghasilkan metodologi yang berbeda pula dengan ciri khas masing-masing.

Mazhab Frankfurt, bermodalkan kekecewaannya dengan janji Marx tentang bangkitnya negara Komunisme (tentu saja melalui revolusi proletar), yang malah terjadi di Rusia—dengan Revolusi Bolshevik—namun tidak di Jerman—dengan bangkitnya Nazisme. Muncul dengan menggandeng critical thinking, tidak hanya membuat Frankfurt school sebagai salah satu pemasok akademis yang mumpuni, namun juga proyek emansipatori yang berkomitmen dalam pembentukan dunia berdasarkan kesetaraan dan keadilan. Kritik terhadap kesesuaian kehidupan politik, mekanisasi culture industry, dan rasionalitas instrumental, yang mendorong manusia di bawah bayang-bayang kapitalisme maju, menguatkan eksistensi Frankfurt school sebagai pembebas manusia—dengan kontribusinya dalam studi HI—melawan false needs yang diciptakan oleh kapitalisme akhir, penekanan atas sensusal dan estekita sebagai sumber pengetahuan, dan pengenalan ruang publik multidimensional yang demokratis.

Mazhab Kopenhagen, menawarkan perluasan agenda studi keamanan internasional dalam studi HI. Berangkat dari keinginan Barry Buzan dalam menyempurnakan teori Regional Security Complex, dalam menjawab tantangan studi keamanan internasional yang semakin teregionalisasi dan terdesentraliasasi pasca runtuhnya Uni Soviet. Bagi kaum tradisionalis, perluasan agenda studi keamanan internasional dianggap mengancam koherensi politik-militer sebagai subjek utama dalam studi keamanan internasional. Alih-alih melakukan perluasan agenda keamanan  tersebut ke dalam lima sektor—militer, politik, ekonomi, sosial, lingkungan—Buzan tidak menghilangkan tabiat state-centric tradisionalis dalam memberikan kerangka analisis baru, sehingga perluasan agenda keamanan ini tidak serta merta menghilangkan paradigma tradisional sebagai core analysis.

[1] Barry Buzan, An Introduction to the English School of International Relations, (Cambridge: Polity Press, 2014), 6.

[2] Barry Buzan, “The English School: an Underexploited Resource in IR,” Cambridge University Press: Review of International Studies, 27, (Juli 2001), 474—476.

[3] Thomas Bottomore, The Frankfurt School, (Abingdon: Routledge, 2003), 12—13.

[4] Martin Jay, The Dialectical Imagination, (Berkeley: University of California Press, 1973), 25.

[5] Ibid, hal. 296.

[6] Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde, Security: A New Framework for Analysis (London: Lynne Rienner Publishers, 1998), 1.

[7]  Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde, Security: A New Framework for Analysis (London: Lynne Rienner Publishers, 1998),  hal. 5—6.

[8] Ibid, hal. 24.

_____

Reza Vahveli bergiat di FAIR Riau sebagai peneliti. Beliau juga mahasiswa jurusan Ilmu Hubungan Internasional di FISIP, Universitas Riau angkatan 2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *