Sel. Sep 29th, 2020

FAIR RIAU

Bridging the gaps, revealing the facts

Belt Road Initiative sebagai Poros Ekonomi Dunia

15 min read

Pendahuluan

Gejolak perekonomian dunia umumnya bersifat dinamis. Berbagai pusat dan kekuatan perekonomian baru dunia bermunculan dan berusaha mengembangkan hegemoninya sendiri. Penguasaan terhadap perekonomian global menjadi salah satu tolak ukur utama dari kekuatan suatu negara dewasa ini. Dengan berakhirnya Perang Dingin, pola hubungan internasional menjadi lebih intens dan connective. Pada dasarnya, regional-regional di dunia memiliki pusat kekuatan tersendiri yang secara tradisional memiliki andil yang besar terhadap perkembangan regional lainnya semisal Eropa, Asia, dan Amerika Utara (Dunia Baru). Eropa dan Asia merupakan “pemain lama” sebab kedua daerah ini merupakan pelaku perekonomian kuno yang penting. Keberadaan Amerika Utara sebagai kekuatan dunia baru mulai diperhitungkan semenjak upaya kolonialisme oleh bangsa Eropa, dan beberapa peristiwa bersejarah setelahnya.

Regional Asia memiliki beberapa negara (bangsa) dengan popularitas kekuatan yang diakui, bahkan di antaranya semenjak zaman peradaban kuno. Beberapa negara, seperti Mesopotamia, Persia, Abbasid, Mamluk, Ottoman, Cina, India, dan Jepang menjadi sorotan utama dari regional Asia. Meski demikian, beberapa negara tersebut telah hancur dan gagal mempertahankan eksistensinya. Hanya ada beberapa negara yang masih memiliki kekuatan di perpolitikan dunia modern, yaitu Cina, Jepang, dan India.

Pada saat ini, Cina merupakan salah satu negara di kawasan Asia yang memiliki potensi untuk bisa rising kembali dengan menekankan laju perkembangan perekonomiannya dan berupaya untuk menyebarkan pengaruh ekonomi melalui Belt Road Initiative atau disingkat BRI.

Perkembangan Perekonomian Cina

Perkembangan perekonomian negara Cina merupakan sejarah yang panjang antara dikotomi sistem perkonomian liberal dengan sosialis. Jika diperiodisasikan, dinamika perekonomian negara Cina dapat dilacak semenjak tahun-tahun pertama pendirian negara tersebut. Buku Economy of China karangan Linda Yueh menyebutkan beberapa periodisasi dari perekonomian Cina.

Periodisasi pertama terjadi dari tahun 1949 hingga tahun 1952 dengan perekonomian sosialis[1]. Fase pertama ini ditandai dengan peristiwa reformasi agraria. Reformasi agraria tersebut menjadikan hak kepemilikan tanah pertanian di negara Cina menjadi mutlak milik petani kecil[2]. Sebelumnya, tanah-tanah pertanian di negara Cina dimiliki dan dikuasai oleh beberapa tuan tanah. Dengan kata lain, sistem pertanian di Cina masih bercorak feodalisme pada masa tersebut. Keterangan dari laman China menjelaskan bahwa proyek ini berhasil secara pemahaman dasar. Data yang dihimpun laman tersebut menyebutkan bawa terdapat 300 juta petani miskin yang menjadi bagian dari proyek ini. Petani-petani miskin tersebut menggarap tanah seluas 47 juta hektar lahan pertanian. Selain memberdayakan petani miskin, proyek ini juga melibatkan masyarakat sebanyak 300 juta orang di dalam upaya pembukaan lahan baru pertanian.

Periodisasi perekonomian Cina terjadi dari tahun 1952 hingga tahun 1959 dengan istilah gerakan kooperatif. Di dalam kosakata kebijakan negara Cina, gerakan kooperatif ini dikenal juga dengan istilah gu ho, yang memiliki arti ‘bekerja bersama.’ Gerakan ini merupakan suatu organisasi yang bertujuan mempromosikan ekonomi, kewirausahaan, dan demokratisasi[3]. Gerakan ini pada umumnya efektif di daerah pedesaan.

Tidak banyak sumber berkonten historis berkaitan dengan konsepsi gu ho ini. Beberapa sumber sekunder yang didapatkan hanya menjelaskan bahwa konsepsi gu ho mengalami kebangkitan pada tahun 1987. Pada tahun tersebut, konsepsi ini didaftarkan secara resmi di Kementerian Dalam Negeri Cina sebagai organisasi nirlaba[4]. Dari sumber yang sama, dijelaskan bahwa gu ho memiliki program berjangka lima tahunan. Program tersebut memuat beberapa tujuan-tujuan berkaitan dengan konektivitas kegiatannya dan upaya memperkuat kooperasi di negeri Cina.

Keterangan yang didapatkan dari laman resmi gu ho menjelaskan sedikit detail mengenai periodisasi perkenomian negara Cina pada tahun 1952-1959. Dijelaskan bahwa prinsip kooperasi yang disosialisasikan pada masa tersebut bertujuan mendorong produksi barang-barang agrikultur[5].Sementara itu, reformasi ketiga gu ho yang terjadi di dekade 80-an menghasilkan sistem kontrak tanah oleh rumah tangga.

Periodisasi selanjutnya dikenal dengan sebutan The Great Leap Forward, atau dapat dialihbahasan menjadi Lompatan Besar. Periodisasi perekonomian negara Cina ini berlangsung dari tahun 1958-1961. Kebijakan ini merupakan tiruan dari kebijakan serupa yang diterapkan terlebih dahulu di negara soviet[6]. Ide dasar dari kebijakan ini adalah upaya dari negara-negara berhaluan komunis mengejar ketertinggalan perekonomian dari negara-negara berhaluan kapitalisme.    

Lompatan Besar berupaya mengelola massa dalam jumlah besar agar bekerja dan memercepat proses industrialisasi dan memercepat proses produksi bahan pertanian[7]. Proses ini tidak menekankan kepada upaya mekanisasi maupun upaya pengumpulan kapital dalam jumlah besar. Namun, harapan akan upaya pengonversian hasil pertanian menjadi modal perindustrial dalam jangka panjang mengalami kegagalan. Salah satu penyebab dari hal ini adalah kecurangan birokrasi yang tidak melaporkan hasil panen pertanian yang sesuai dengan fakta lapangan. Dengan kata lain, kebijakan ini diasumsikan berjalan baik sehingga tidak ada evaluasi berarti.

Dampak dari kegagalan Lompatan Besar sangat letal, yaitu bencana kelaparan besar yang terjadi di awal tahun 1960-an. Bencana kelaparan ini sebagai dampak langsung dari pelaporan hasil pertanian yang tidak jujur di ranah birokrasi. Kecurangan tersebut menjadikan banyak hasil pangan yang dijadikan komoditas perdagangan tanpa cadangan dalam jumlah yang cukup untuk dimakan. Bencana kelaparan ini mengakibatkan 45 juta warganegara Cina tewas kelaparan[8]. Salah satu laporan menjelaskan bahwa dari 45 juta korban tersebut, 10,6 juta di antaranya merupakan warga Provinsi Sichuan. Selain itu, dua atau tiga juta orang juga diperkirakan tewas akibat hukuman dan penyiksaan yang terjadi di era ini.

Periodisasi perekonomian selanjtunya merupakan upaya Mao Zedong (pimpinan autoritas tertinggi negara Cina) untuk mempertahankan legitimasi kekuasaannya. Kegagalan dari kebijakan Lompatan Besar menjadikan legitimasi Mao Zedong dipertanyakan dan diragukan. Periodisasi setelah Lompatan Besar ditandai dengan pemberlakuan program Revolusi Kebudayaan yang disahkan pada bulan Agustus di tahun 1966.

Revolusi Kebudayaan merupakan suatu upaya memurnikan kembali semangat bangsa Cina di dalam komunisasi negara tersebut. Di dalam upaya mencapai hal tersebut, semua unsur-unsur borjuis harus dihapuskan secara mutlak dari Cina Daratan[9]. Tindakan ini juga dipandang sebagai upaya Mao Zedong untuk menyingkirkan beberapa rival politik yang dicurigai menyebarkan pandangan perekonomian yang berbeda dibandingkan pandangan dirinya. Dalam upaya mencapai tujuan revolusi ini, Mao Zedong menutup sekolah-sekolah dan memobilisasi massa muda untuk menghapuskan pengaruh borjuinitas[10]. Para pemuda ini kemudian disatukan ke dalam satuan paramiliter, dan diberi tugas menyerang dan menghancurkan properti intelektualitas. Selain itu, mereka juga ditugaskan menyerang para intelektual, revisionis, tradisionalis, dan tenaga pendidik. Sama halnya dengan Lompatan Besar, program ini memiliki jumlah kausalitas besar, yaitu diperkirakan antara 500 ribu orang hingga dua juta orang.

Perubahan besar di dalam periodisasi perekonomian negara Cina terjadi selepas kematian Mao Zedong. Penggantinya, Deng Xiaoping mengangendakan suatu perubahan mendasar di dalam sistem perekonomian negara Cina. Dengan agenda reformasi perekonomian yang diagendakan oleh Deng Xiaoping, negara Cina memulai penetrasi sistem pasar ke dalam sistem perekonomiannya.

Perubahan yang dilakukan oleh Deng Xiaoping menjadi shift terbesar di dalam sejarah perekonomian negara Cina. Data dari buku Economy of China karangan Linda Yueh menjelaskan bahwa rerata pertumbuhan ekonomi negara Cina mencapai angka sembilan persen semenjak era reformasi ekonomi (1979)[11]. Selain pertumbuhan perekonomian yang besar, bahkan selamat dari goncangan perekonomian dunia pada tahun 2008 (8,7% di tahun 2009), negara Cina juga berhasil mendapatkan dana investasi asing besar. Dana investasi asing yang memasuki negara Cina dari tahun 1990-1994 mencapai nilai 24 miliar Dollar (setara nilai Dollar tahun 2014)[12]. Nilai ini meningkatkan empat kali lipat di tahun-tahun berikutnya.

Sejarah Proyek Belt Road Initiative

Proyek BRI merupakan suatu proyek ambisius yang dicanangkan oleh pimpinan tertinggi negara Cina saat ini, yaitu Xi Jinping. Proyek ini merupakan suatu cara dari pemerintah Cina untuk membangkitkan kembali Jalur Sutra yang pernah menghidupkan perekonomian Kekaisaran Cina di masa kerajaan kuno[13]. Jalur Sutra merupakan jalur yang menempuh berbagai daerah di sekitaran sub-regional Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Barat, dan Eropa Bagian Timur. Jalur kuno ini sejatinya menjadi penghubung antara pedagang dunia Timur dengan pedagang dunia Barat kuno melalui jalur darat. Selain Jalur Sutra, juga terdapat Jalur Keramik yang menghubungkan pedagang Timur dengan Barat melalui rute laut.

Wacana BRI pertama kali didengungkan oleh Xi Jinping ketika berkunjung ke Kazakhstan pada tahun 2013. Pada tahun yang sama, Xi Jinping kembali mensosialisasikan proyek ambisius tersebit di hadapan parlemen Indonesia. Di antara kedua upaya sosialisasi tersebut, terdapat perbedaan esensi yang disampaikan. Pada pertemuan di Kazakhstan, Xi Jinping mengumumkan proyek “Silk Road Economic Belt.” Sementara itu, di Indonesia Xi Jinping mengumumkan proyek “21st Century Maritime Silk Road.[14]

Proyek BRI dipandang memiliki keuntungan di dalam perkembangan iklim perekonomian domestik negara Cina sendiri. Salah satu luaran yang diharapkan dari proyek ini adalah pemerataan perekonomian di setiap wilayah di negara Cina. Dengan demikian, wilayah-wilayah pedesaan diharapkan dapat distimulasi perekonomiannya[15]. Selain itu, proyek ini berupaya menghilangkan citra buruk terhadap produksi berlebihan dari negara Cina. Selama ini, produk-produk tersebut dipandang dijual oleh negara Cina dengan cara dumping. Rencana ini mendapat sambutan baik dari berbagai kalangan di negara Cina, baik para akademisi maupun para politisi.

Kebangkitan dari rute perdagangan kuno ini diinisiasikan dengan tujuan bahwa negara Cina berusaha menyeimbangkan pengaruh dirinya antara negara dunia pertama (Eropa dan Amerika Utara) dengan negara dunia ketiga (Asia dan Afrika). Di dalam hal ini, beberapa ahli berpandangan bahwa negara Cina mengalami “Jebakan Thucydydes”, yaitu suatu terma yang menyatakan bahwa negara-negara yang sedang emerging cenderung menghadapi tantangan dari negara-negara maju yang telah mapan terlebih dahulu[16]. Di dalam perpolitikan dunia kekinian, negara Cina menghadapi dua kekuatan digdaya perekonomian dunia, yaitu Eropa dan Amerika Serikat. Bahkan, di dalam kasus yang lebih kontemporer, negara Cina menghadapi perang dagang dengan Amerika Serikat.

Proyek ambisisum BRI juga dapat dipahami di dalam skala pemikiran perspektif neo-realisme. Di dalam pandangan offensive realism¸ proyek BRI didaulat sebagai upaya negara Cina mencari dukungan, baik secara politik maupun ekonomi, dari negara-negara Asia setelah Krisis Moneter tahun 2008[17]. Proyek BRI diduga sebagai bentuk respon pemerintah Cina terhadap perubahan iklim perekonomian dan perpolitikan dunia pasca krisis tersebut.

Tujuan lain dari pendirian wacana BRI sebagai upaya negara Cina di dalam komitmennya terhadap sistem perekonomian yang lebih terbuka[18]. Di dalam menanggapi pernyataan tersebut, terdapat pandangan tersendiri dari pemikir perspektif Liberalisme. Para pemikir tersebut berpandangan bahwa negara Cina tidak memiliki alternatif lain di dalam upaya mengugurkan sistem perekonomian dunia saat ini[19]. Dengan kata lain, pilihan rasional yang tersedia bagi negara Cina hanyalah membentuk suatu  kerjasama integrasi wilayah baru dengan cakupan negara yang banyak. Proyek BRI sendiri mencakup 70 negara, atau setengah dari jumlah negara dunia saat ini.

Tujuan dari wacana BRI memang dipertanyakan. Apakah proyek BRI ini memang murni sebagai upaya negara Cina membentuk suatu korporasi pasar bebas, hal ini masih dipertanyakan dan diperdebatkan di dalam tatanan akademis. Salah satu pandangan ahli, yaitu William Overholt yang dikutip oleh Leonard K. Cheng[20]. Overholt (pertama kali menjelaskan pandangan ini di dalam salah satu tulisannya di tahun 2015) menjelaskan bahwa Cina memiliki keingingan membentuk kerjasama ekonomi yang terinspirasi dari tindakan Amerika Serikat pasca Perang Dunia II. Perbedaan antara kondisi negara Cina dengan kondisi Amerika Serikat (pada masa itu), negara Cina tidak memiliki cukup kekuatan militer di dalam upaya mendirikan kerjasama tersebut. Dengan kata lain, negara Cina mesti melakukan pendekatan berbeda di dalam membentuk kerjasama antar wilayah tersebut.

Tujuan lain dari proyek BRI berkaitan dengan aspek keamanan, yaitu upaya negara Cina menghalangi penyebaran paham radikalisme teroris ke dalam teritorial negara mereka[21]. Ketidakstabilan yang terjadi di Asia Barat (Timur Tengah ) menjadi suatu kekhawatiran tersendiri bagi para pengambil keputusan di negara Cina. Ketakutan bahwa paham tersebut menginfiltrasi kehidupan masyarakat Cina (terutama yang beragama Islam) menjadi dorongan kuat agar negara bertindak menghalangi penyebarluasan paham tersebut. Selain itu, jika ditilik dari segi perekonomian, keberadaan para radikalis teroris menghalangi iklim perekonomian yang baik. Dengan kata lain, negara-negara di sekitaran Asia Barat yang bermitra ekonomi dengan Cina terancam tidak mampu memaksimalkan potensi perekonomiannya.

Perkembangan Proyek Belt Road Initiative

Perkembangan proyek BRI dimulai dari perdebatan di tahun 2013, ketika para akademisi dari negara Cina mempertanyakan arah-haluan dari kebijakan luar negeri negaranya sendiri. Pembahasan mengenai arah-haluan kebijakan luar negeri tersebut diarahkan menuju hubungan relasi antara negara Cina dengan negara-negara tetangganya sendiri.

Negara Cina, meski merupakan suatu negara besar dan kuat di regional Asia, menghadapi banyak tantangan keamanan dari negara-negara tetangga. Tensi negatif tersebut mengalami puncak ketika konflik berkepanjangan mengenai garis perbatasan di sektor Laut Cina Selatan menjadi headline[22]. Tensi hubungan yang memburuk tersebut dikhawatirkan memperlemah pengaruh dan reputasi dari negara Cina di mata negara tetangganya sendiri. Selain itu, negara Cina masih berhadapan dengan perebutan pengaruh dari negara-negara Eropa (terutama Eropa Barat) dan Amerika Serikat.

Kebijakan Diplomasi Periferal menjadi jawaban dari permasalahan negara Cina dengan negara tetangganya. Kepentingan dari kebijakan diplomasi ini didasarkan kepada anggapan bahwa negara-negara yang berdekatan secara geografis dengan negara Cina memiliki potensi perekonomian yang bernilai tinggi[23]. Xi Jinping juga menegaskan bahwa upaya mempererat hubungan diplomasi dengan negara tetangga merupakan suatu langkah utama di dalam upaya membangun integrasi regional di bidang ekonomi.

Asumsi bahwa negara-negara tetangga Cina memiliki potensi perekonomian besar merupakan suatu fakta ilmiah. Salah satu yang terdekat dari negara Cina adalah sub-regional Asia Tenggara. Di dalam beberapa kajian ilmiah, kawasan Asia Tenggara dipandang sebagai pasar utama dan terdekat dari negara Cina.

Sub-regional Asia Tenggara merupakan suatu kawasan dengan populasi sebanyak 662,011,806 jiwa[24]. Jumlah penduduk Asia Tenggara ini merupakan komposisi 8 persen dari total penduduk dunia. Jika dibandingkan dengan total penduduk negara Cina, sub-regional Asia Tenggara memiliki proporsi setengah dari populasi negara Cina. Dengan kata lain, Asia Tenggara merupakan salah satu tempat dengan potensi pasar yang luas bagi kelebihan produk manufaktur Cina.

Alasan lain dari penguatan diplomasi periferi negara Cina adalah asumsi bahwa penguatan perekonomian bukan sekedar disusun dari penguatan stabilitas perekonomian domestik, melainkan juga mesti melibatkan upaya stabilisasi perekonomian periferal[25]. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kekhawatiran terhadap penyebaran paham ekstrimis menjadi salah satu pertimbangan utama agar Cina memperluas pengaruhnya ke negara tetangga.

Mengapa tindakan ekstrimis dikhawatirkan mengganggu stabilitas perekonomian negara Cina? Secara sederhana, terdapat dua indikator yang mesti dibahas lebih lanjut:

  1. Kekacauan di negara-negara periferal disebabkan oleh tindakan ekstrimis dikhawatirkan mengurangi iklim perekonomian yang bersahabat. Penulis mengira bahwa tindakan-tindakan ekstrimis menyebabkan pengembangan infrastruktur perekonomian terganggu. Hal ini dapat dilihat dengan jelas di perpolitikan negara-negara Asia Barat. Selain itu, beberapa negara Asia Tenggara juga dicurigai sebagai basis dari kegiatan ekstrimis. Bahkan, beberapa di antaranya berani melakukan kegiatan pembajakan terhadap kapal-kapal perdagangan. Tentu hal ini menjadi hambatan di luar sistem perdagangan yang berpotensi menganggu hubungan perdagangan antar negara yang dinamis.
  2. Kelengahan di dalam upaya pencegahan penyebaran, hal ini dikhawatirkan berpotensi menyusup ke dalam sistem kemasyarakatan negara Cina sendiri. Ikatan keagamaan yang selalu dikambinghitamkan atas upaya penyebaran paham ekstrimis menjadi isu hangat. Di dalam kasus komtemporer, tindakan represif pemerintah Cina terhadpa etnis Uyghur di Xinjiang menjadi headline pemberitaan dunia. Di balik respon ancaman keras dari berbagai aktor di luar negara Cina, pemerintah Cina sendiri menyatakan bahwa tindakan represif tersebut dibutuhkan agar penyebaran paham ekstrimis dapat dicegat.

Tindakan yang dipandang berlebihan dari pemerintah Cina, hal ini dapat dipahami sebagai salah satu respon dari kekhawatiran negara Cina terhadap paham ekstrimis. Fakta-fakta tentang kekacauan yang terjadi di daerah Asia Barat menjadi pertimbangan yang patut dipahami lebih lanjut. Perekonomian suatu negara cenderung mengalami penurunan performa ketika stabilitas politiknya juga mengalami penurunan.

Kegiatan demonstrasi besar yang terjadi di Hong Kong dalam kurun waktu beberapa bulan belakangan, hal ini juga sepatutnya diperhatikan oleh pemerintah Cina. Proyek BRI merupakan suatu proyek yang ambisius yang membutuhkan anggaran besar di dalam upaya realisasinya. Kekacauan yang terjadi di berbagai negara tetangga merupakan salah satu variabel yang berpotensi mengganggu realisasi proyek BRI.

Stabilitas dari perpolitikan merupakan langkah awal dari pelaksaaan proyek BRI. Setelah stabilitas dapat dicapai, haluan-haluan di dalam proyek BRI dapat diimplementasikan. Beberapa haluan dari proyek BRI memiliki keterkaitan kuat dengan aspek perekonomian.

Pembangunan dan pengembangan infrastruktur merupakan salah satu haluan proyek BRI. Pengembangan infrastruktur merupakan salah satu upaya realisasi konsepsi konektivitas. Sekali lagi, proyek ini merupakan upaya membangkitkan jalur perdagangan kuno yang pernah menjadi sarana utama perdagangan di zaman kuno[26].

Konsepsi konektivitas dari proyek BRI diperjelas dari berbagai pernyataan Xi Jinping[27]. Konsepsi konektivitas merupakan suatu upaya menghubungkan kembali negara Cina dengan beberapa sub-regional yang dahulu pernah menjadi mitra dagang Cina (era kuno), dan sub-regional tersebut memiliki performa perekonomian yang kuat. Salah satu cara dari realisasi konsepsi konektivitas tersebut adalah pembangunan dan pengembangan infrastruktur.

Pengembangan infrastruktur dalam proyek BRI sejatinya menguntungkan pelaku perekonomian dari dalam negeri Cina sendiri. Di dalam pelaksanaannya, kebanyakan tender proyek-proyek pembangunan infrastruktur dari BRI dikerjakan oleh badan usaha milik negara Cina[28]. Selain melibatkan badan usaha negara, proyek ini juga melibatkan banyak badan usaha swasta dari negeri Cina. Hanya saja, keterlibatan badan usaha swasta dibatasi secara ketat di dalam pelaksanaan proyek BRI. Pekerjaan yang dipimpin oleh badan usaha swasta asal negara Cina kebanyakan tidak menyentuh langsung proyek pembangunan infrastruktur. Keterlibatan dari pelaku perekonomian negeri Cina ini diharapkan semakin menstimulasi pergerakan performa perekonomian dari negeri Cina sendiri.

Pengembangan infrastruktur di dalam proyek BRI membutuhkan banyak biaya. Dari aspek ini, negara Cina kembali mendapatkan keuntungan sebab banyak dari bank-bank asal negaranya menjadi penyumbang dana utama dari proyek BRI ini. Secara lengkap, berikut penjabaran kontribusi dana bank-bank asal negara Cina di dalam realisasi proyek BRI[29]:

  1. Bank of China, menyumbangkan dana dengan perkiraan nilai sebesar 100 miliar Dollar.
  2. Silk of Road, menyumbangkan dana dengan perkiraan nilai sebesar 40 miliar Dollar.
  3. China Construction Bank, menyumbangkan dana dengan perkiraan nilai sebesar 10 miliar Dollar.
  4. New Development Bank, menyumbangkan dana dengan perkiraan nilai sebesar 1,2 miliar Dollar.
  5. China Export and Credit Insurance Corporation, menyumbangkan dana dengan perkiraan nilai sebesar 570 miliar Dollar.

Di dalam urusan penginvestasian dana oleh bank, negara Cina sendiri mendirikan satu bank khusus berkaitan dengan proyek ini. Bank yang dimaksud adalah Asian Infrastructur Investment Bank (seterusnya disingkat AIIB)[30]. Bank ini dimotifkan dengan anggapan bahwa negara Cina memiliki tujuan yang mulia, yaitu menyatukan negara-negara Asia sebagai suatu kawasan “Komunitas Bersama.” Bank bentukan ini telah menyumbangkan dana sebesar 2,3 miliar Dollar.

Proyek BRI, pada akhirnya, merupakan suatu proyek ambisius inisiasi pemerintah Cina agar menintegrasikan wilayah dengan potensi perekonomian yang besar. Berbagai cara yang ditempuh oleh pemerintah Cina, pada akhirnya, ditujukan untuk memperkuat posisi dari negara Cina sendiri di ranah perpolitikan internasional. Bagaimanapun, proyek BRI memiliki daya tarik yang tinggi bagi negara-negara yang dilewatinya. Sektor perburuhan juga menjadi sektor yang diprediksi diperkuat melalui proyek ini[31]. Perdagangan dari produk teknologi negara Cina menjadi salah satu aspek yang menarik sebab harganya yang relatif lebih murah dibandingkan produk negara lain. Dana investasi yang besar juga berpotensi sebagai pisau berbilah dua. Dalam beberapa pendapat, dikhawatirkan bahwa dana investasi tersebut menjadi suatu jebakan hutang bagi negara-negara yang secara finansial dalam keadaan sulit.

Simpulan

Proyek BRI merupakan suatu proyek ambisius. Keberadaan negara Cina sebagai sposor utama dari proyek tersebut, hal demikian menjadikan suatu kewajaran jika banyak pemerhati perpolitikan internasional mencoba mencari tahu setiap informasi yang ada. Salah satu yang paling dibicarakan adalah motivasi asli dari negara Cina sendiri di dalam perumusan proyek besar ini.

Proyek BRI juga memiliki potensi sebagai poros perekonomian baru. Salah satu indikator yang mendukung adalah kenyataan bahwa proyek ini diikuti oleh 70 negara. Lebih dari itu, negara-negara yang dilewati oleh proyek BRI dikenal dalam kawasan dengan potensi perekonomian mumpuni. Di antara kawasan-kawasan tersebut adalah Asia Tenggara dan Asia Selatan. Potensi jumlah penduduk menjadi salah satu keunggulan utama dari kawasan yang dilewati oleh proyek BRI. Meski demikian, indikator penyebaran pendapatan dan kesejahteraan penduduk di kawasan-kawasan tersebut patut dipertimbangkan lebih lanjut.

Ancaman keamanan juga mengancam kelancaran dari proyek BRI. Beberapa negara di kawasan Asia Tenggara terlibat konflik langsung dengan negara Cina berkaitan dengan batas wilayah di Laut Natuna Utara. Beberapa negara di kawasan Asia Selatan terlibat perselisihan, utamanya India dan Pakistan di Kawasan Kashmir. Negara Timur-Tengah (Asia Barat) terlibat peperangan saudara panjang. Semua bentuk ketidakstabilan politik ini merupakan ancaman yang perlu dihilangkan agar proyek BRI dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Proyek BRI memiliki pertaruhan yang besar. Negara Cina telah melibatkan berbagai pihak dari dalam negerinya. Dana investasi yang ada telah dikerahkan dalam jumlah fantastis. Secara logis, keberhasilan dari proyek ini menjadi jaminan utama. Proyek BRI sebagai poros ekonomi dunia merupakan suatu hal yang mungkin secara teoritis. Akan tetapi, realisasi dari asumsi tersebut sangat ditentukan oleh dinamika perpolitikan dunia di masa mendatang.


Footnote

[1] Linda Yueh, 2010, Economy of China, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, hal 10

[2] “1950: The Land Reform”, China, 15 September 2009, diaskes dari: https://www.china.org.cn/features/60years/2009-09/15/content_18530605.htm

[3] “Cooperative’ role in promoting economic development”, China, 4 Juli 2017, diakses dari: https://www.china.org.cn/opinion/2017-07/04/content_41147624.htm> [pada tanggal 19 Oktober 2019 pukul 22.01]

[4] “Gung Ho and Cooperative in China”, Grassroots Economic Organizing, 3 April 2011, diakses dari: https://geo.coop/node/603> [pada tanggal 19 Oktober 2019 pukul 22.05]

[5] “Cooperative’s Status and Role in Rural Area of China”, International Comitte for the Promotion of Chinese Industrial Cooperation, 29 April 2009, diakses dari: https://www.gungho.org.cn/em-info-show.php?infoid=644 [pada tanggal 19 Oktober 2019 pukul 22.13]

[6] Linda Yueh, Op.cit. lbid

[7] “Great Leap Forward”, Britannica, diakses dari: https://www.britannica.com/event/Great-Leap-Forward [pada tanggal 20 Oktober 2019 pukul 10.40]

[8] “Mao’s Great Leap to Famine”, The New York Times, 15 Desember 2010, diakses dari: https://www.nytimes.com/2010/12/16/opinion/16iht-eddikotter16.html [pada tanggal 20 Oktober 2019 pukul 10.47]

[9] “A Brief Overview of China’s Cultural Revolution”, Britannica, diakses dari: https://www.britannica.com/amp/story/chinas-cultural-revolution [pada tanggal 20 Oktober 2019 pukul 11.00]

[10] “Cultural Revolution”, History, 6 Juni 2019, diakses dari: https://www.history.com/.amp/topics/china/cultural-revolution [pada tanggal 20 Oktober 2019 pukul 11.04]

[11] Linda Yueh, Op.cit, hh 21

[12] “China’s Foreign Investment”, Federal Reserve Bank of Minneapolis, 26 Juli 2016, diakses dari: https://www.minneapolisfed.org/research/economic-policy-papers/chinas-foreign-investment [pada tanggal 20 Oktober 2019 pukul 14.40]

[13] Chaisse, Julien & Matsushita, Mitsuo. “China’s ‘Belt And Road’ Initiative: Mapping the World Trade Normative and Strategic Implications”. Journal of World Trade 52, no. 1 (2018): 163–186. hh 1

[14] Nadège Rolland. “China’s ‘Belt and Road Initiative’:

Underwhelming or Game-Changer?”. The Washington Quarterly (2017)  40:1, 127-142, hh 128

[15] Peter Chai, 2017, “Understanding China’s Belt and Road Initiative” Lowly Institute, hh 1

[16] William A Callahan. “China’s ‘‘Asia Dream’’:The Belt Road Initiative and the new regional order”. Asian Journal of Comparative Politics (2016): 1–18. hh 2

[17] Yong Wang. “Offensive for defensive: the belt and road initiative and

China’s new grand strategy”. The Pacific Review (2016), hh 1-2

[18] Julan Du, Yifei Zhang. “Does One Belt One Road initiative promote Chinese overseas direct investment?” China Economic Review 47 (2018) 189–205. hh 1

[19] William A Calahan, Op.cit

[20] Leonard K. Cheng. “Three questions on China’s “Belt and Road Initiative”. China Economic Review (2016). hh 2

[21] lbid, hh 3

[22] William A. Calahan, Op.cit, hh 5

[23] Peter Chai, Op.cit, hh 3

[24] “South Eastern Asia Population 2019”, World Population Review diakses dari: https://worldpopulationreview.com/continents/south-eastern-asia-population/ [pada tanggal 12 Oktober 2019 pukul 09.03]

[25] Nadège Rolland, Op.cit, hh 132

[26] Chaisse, Julien. Op.cit, hh 169

[27] “China’s Belt and Road Initiative in the Global Trade, Investment and Finance Landscape”, OECD Business and Financial Outlook 2018 hh 3

[28] Julan Du, Op.cit hh 192

[29] OECD, Op.cit, hh 19

[30] Nadège Rolland, Op.cit, hh 128

[31] Leonard K. Cheng, Op.cit, hh 5

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © Fairtalks 2020 | Newsphere by AF themes.