Sen. Sep 23rd, 2019

FAIR RIAU

Bridging the gaps, revealing the facts

Jejak Politik Klientelisme di Indonesia

4 min read
Jejak Politik Klientelisme di Indonesia

Jejak Politik Klientelisme di Indonesia

Kita selalu mendengar perkara-perkara politik Indonesia selalu berada di tangan para elit politik. Tentu, di meja-meja para oligark. Dalam Ilmu Politik, fenomena ini disebut sebagai Politik Klientelisme. Permasalahan yang terus mencuat ini pada dasarnya membuat kita jengah. Sebab, tanpa perlu penjabaran yang panjang, kultur politik yang seperti ini tidak membuah hal baru apa pun secara progresif.

Seusai pemilihan umum 2019, Indonesia, yang memang harus diakui, masih menjalankan demokrasi yang setengah-setengah atau semi-demokrasi mengakibatkan banyak para penggiat kampanye, atau aktor-aktor lain menyediakan dukungan elektoral bagi para politisi dengan menggunakan imbalan berupa bantuan atau manfaat secara material. Singkatnya, politik klientelistik yang bersifat quid pro quo, sesuatu untuk sesuatu, atau sebagaimana sering digambarkan dalam pustaka keilmuan “pertukaran yang kontingen” (Stokes et al. 2013:7; Hicken 2011: 291).

Selama ini kita mungkin hanya memahami politik atau pemilu hanya dengan melihat dari institusi-institusi formal atau bahkan dari kita hanya melihat dari apa yang diberitakan oleh media-media arus utama. Namun, sesungguhnya, politik elektoral merupakan pertarungan di antara partai-partai politik, gerakan-gerakan politik dan pemimpin-pemimpin karismatik yang menawarkan visi ataupun program dalam kontestasi politik secara elektoral. Di Indonesia kita bisa melihat interaksi antara rakyat biasa, pengurus partai, pemimpin masyarakat dan tokoh-tokoh politik hanya memfokuskan pada “politik perut”. Di mana para aktor politik dari berbagai kalangan mencoba menyuling keuntungan material dari sistem politik yang ada (Bayart, 1993).

Politik informal lebih baik dijadikan fokus untuk menganalisis fenomena ini. Hal itu dikarenakan yang menjadi permasalahan dalam politik di Indonesia yaitu jalannya politik informal yang masih pada tahap relasi dan jejaring politik yang terpersonalisasi, kesepakatan yang dilakukan secara rahasia, jual beli bantuan, serta korupsi yang telah merajalela di Indonesia. Hal-hal tersebutlah yang menjadi budaya yang telah mengakar dari tingkat masyarakat hingga pejabat-pejabat publik di Indonesia.
Untuk mengetahui klientelisme politik di Indonesia kita bisa melihat secara historis sejak Orde Baru, Orde Lama, hingga reformasi yang saya kutip dari buku “Democracy for Sale” karya Edward Aspinall dan Ward Berenschot.

Pada masa Orde Lama yang diawali oleh Demokrasi Parlementer (1950-1957), terlihat bahwa Indonesia pada masa itu berkembang ke arah sistem klientelisme yang berbasis secara partai. Menurut Aspinall, dengan banyaknya partai politik pada masa Orde Lama bahwa ini merupakan sistem klientelisme berpilar. Karena pada masa itu setiap partai besar memiliki serangkaian afiliasi ataupun underbouw. Maka inilah yang menjadi cikal bakal klientelisme politik di Indonesia.

Pada masa Orde Baru, arah klientelisme politik berubah dari yang awalnya dipegang oleh banyak partai berubah menjadi ke arah patronase satu partai yaitu Golongan Karya (Golkar) dan militer sebagai pelindungnya. Rezim Orde Baru membangun sistem Korporatisme, membatasi partai-partai politik dan perkumpulan-perkumpulan independen dengan cara penindasan. Politik klientelisme semakin terlihat pada masa Orde Baru khususnya ketika politik mendapatkan karakter oligarkisnya, dengan elit menggunakan kontrol mereka terhadap institusi-institusi negara untuk membangun kekuasaan ekonomi mereka (Hadiz & Robinson 2004). Sedangkan klientelisme politik rezim orde baru terlihat pada tingkat akar rumput (grass root) seperti melibatkan elite-elite kecil di wilayah pedesaan dan kampung-kampung kecil di perkotaan. Lalu pada rezim Orde Baru juga melibatkan organisasi-organisasi sosial yang terkoneksi langsung untuk memperlancar politik klientelisme ke seluruh lapisan.

Runtuhnya rezim Orde Baru yang digantikan dengan masa Reformasi, sebagian kita pasti berasumsi bahwa inilah awal untuk membangun Indonesia ke arah yang lebih baik. Akan tetapi, masih kuatnya akar Orde Baru tetap membuat politik klientelisme masih memengaruhi perpolitikan Indonesia karena tidak lagi terpaku pada kontrol pusat yaitu Golkar dan militer. Hal ini terlihat pada pemilu 1999 ketika 48 partai berkontestasi pada pemilihan umum. Tatanan demokratik yang muncul ini dikenang oleh Dan Slater sebagai sebagai pemerintahan yang membentuk “demokrasi kolusif” atau pembagian kekuasaan yang campur aduk.

Jika kita melihat pada tahun 2014, ketika Jokowi-JK memenangkan kontestasi politik elektoral, klientelisme politik pun masih kental—ketika proses koalisi yang dibangun di atas pondasi pragmatisme. Bagi-bagi kekuasaan (power sharing) menjadi bahasa komunikasi politik yang mempertemukan antar elit partai. Ketika perolehan suara secara popular vote dianggap tidak mencukupi karena fragmentasi politik hasil Pemilihan Legislatif 2014 membuat selisih suara antar partai tidak lagi signifikan. Di sinilah kita melihat electoral vote, terutama kepastian kursi yang diperoleh masing-masing partai, menjadi alat menentukan tawar-menawar politik. Di sini kita melihat politik dagang sapi dimana negosiasi, tawar-menawar, dan kompromi menjadi bahasa pengantarnya. Tukar-menukar insentif material menjadi mata uangnya (Muhtadi 2019). Politik klientelisme pada akhirnya menjadi landasan ketika partai-partai politik nir-ideologi dan nir-gagasan.

Pemilu 2019 telah berakhir dengan kembali terpilihnya Jokowi (meski masih ada pertikaian pada Mahkamah Konstitusi) untuk kedua kalinya di kursi presiden yang kali ini ditemani oleh wakilnya Ma’ruf Amin. Melihat koalisi yang gemuk pada kubu 01 dan akan masuknya beberapa partai dari kubu 02 semakin terlihatnya klientelisme politik semakin menjadi jalan politis yang dipilih. Hal ini disebabkan oleh partai-partai yang tidak berjalan secara linier. Nafsu politik yang begitu kuat untuk selalu berada di dalam gerbong kekuasaan akan membuat peta koalisi rentah berubah. Inilah yang disebut oleh Burhanudin Muhtadi pada bukunya “Populisme Politik Identitas & Dinamika Elektoral” sebagai teater koalisi yang menjemukan.

Maka, untuk melihat politik klientelisme kita tidak bisa hanya melihatnya sebagai penyimpangan-penyimpangan aturan formal dan pola-pola yang diberikan sanksi terhadap perilaku yang kita perkirakan menentukan sistem politik di suatu negara. Maka untuk mendalami politik informal seperti politik klientelisme ini dibutuhkan analis secara mendalam dan tidak sekadar melihat sebagai penyimpangan atau epifenome. Dibutuhkannya perangkat-perangkat konseptual untuk berpikir secara sistematik dan komparatif tentang variasi pola dari politik informal terkhusus politik klientelisme.

Namun, meski demikian, bukan kita memang jengah dengan perpolitikan yang semacam ini?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved | Newsphere by AF themes.