Sen. Jul 13th, 2020

FAIR RIAU

Bridging the gaps, revealing the facts

Liberalisme dan Relasinya terhadap Lingkungan

10 min read
Liberalisme dan Relasinya terhadap Lingkungan

Liberalisme, sebagai suatu payung pembahasan, memiliki arah dan perkembangan yang tidak dapat disederhanakan. Namun, satu hal yang menjadikannya liberalisme adalah advokasi akan kebebasan yang dimiliki setiap individu (Gerald dkk, 2018). Kebebasan yang dibicarakan oleh liberalisme kerap mengalami penyesuaian makna dan konteks sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban. Akan tetapi, satu hal yang jarang berubah dalam pergolakan liberalisme sebagai filsafat adalah penempatan dan peranan alam dalam liberalisme, yakni sebagai sumber daya dan properti bagi manusia.

Subordinasi atas alam kerap terjadi ketika liberalisme mengambil alih suatu ‘kondisi’. Secara kesejarahannya, liberalisme memang tercipta dengan berpijak pada penyematan alam sebagai hak bagi manusia dan kebebasannya. Rujukan paling awal (dan tentunya penting) dalam melihat pijakan ontologis dari liberalisme secara jelas menunjukkan hubungan tersebut; melalui konsep state of nature yang dikembangkan oleh Thomas Hobbes dan John Locke. State of nature atau keadaan alamiah adalah suatu rumusan tentang kondisi mendasar manusia sebelum mereka memasuki wilayah sosial. State of nature sebagai poin penting dalam bahasan liberalisme pasca renaisans juga menandai kelahiran liberalisme klasik. Hobbes dan Locke sebagai dua figur dari liberalisme klasik kerap disandingkan karena perbedaannya dalam melihat keadaan alamiah; Hobbes cenderung sinis dan Locke sangatlah optimis.

Telaah atas konsep state of nature sebagai versi masing-masing dari Hobbes dan Locke tidak hanya akan menjelaskan perbedaan, tetapi juga akan menunjukkan persamaan. Bagi Hobbes, keadaan alamiah adalah kebebasan yang penuh keterancaman. Menurutnya manusia hanya berpikir tentang dirinya sendiri dan dikarenakan itu semua, tindakan dan pilihannya adalah demi kemaslahatannya sendiri (Smith, 2014). Dalam bukunya, Leviathan (Hobbes, 1651: 334), Keterancaman tersebut dijelaskan sebagai kondisi yang sangat bergantung pada lingkungan. Alam menjadikan setiap manusia setara dalam kemampuan tubuh dan pikiran; sehingga walaupun ada seseorang yang lebih jasmaninya, dan lebih cerdas akalnya daripada orang lain, tetap saja ketika menelaah perbedaan antara seseorang dengan orang lainnya, tidak ada perbedaan yang begitu besar. Hobbes beranggapan bahwa seseorang tidak serta merta dapat meraup keuntungan yang lebih besar daripada orang lain. Orang-orang terlemah pun dapat membunuh orang yang kuat dengan perencanaan, atau dengan kerja sama dengan orang lain yang sama-sama merasa diancam oleh kehadiran orang yang lebih kuat.

Dengan demikian, Hobbes percaya bahwa kesetaraan antara manusia itu alamiah. Karena itu manusia bebas untuk melakukan segala sesuatu demi keberlangsungan hidupnya, dengan cara apapun yang ia rasa perlu. Keabsahan penggunaan segala cara demi mempertahankan hidup sangat bergantung dengan alam, sebagai sumberdaya. Hobbes percaya bahwa secara alamiah manusia akan bertarung demi mendapatkan sumber daya. Manusia berebut sumber daya yang terbatas sehingga tidak mungkin semua orang memiliki sumber daya secara bersamaan; maka Hobbes menawarkan proposisi ‘perlunya penempatan kekuasaan di tangan suatu pihak untuk mencegah semua orang saling menghancurkan’ (Hobbes, 1651:334-340).

State of nature dalam pandangan Hobbes adalah keadaan yang primitif. Hobbes sendiri adalah seorang Inggris yang tumbuh dengan menyaksikan perang saudara, yang menurutnya merupakan manifestasi dari keadaan alamiah manusia. Masyarakat yang berfungsi dalam keadaan alamiah adalah malapetaka, sehingga sebuah kekuasaan (atau penguasa) absolut yang berada di atas manusia adalah jalan keluar dari kekacauan tersebut (Piirimae, 2006: 4). Hobbes percaya bahwa sifat manusia yang senantiasa memperebutkan sumber daya tersebut mengharuskan keberadaan suatu leviathan, suatu entitas dengan kekuasaan besar demi mencegah terjadinya peperangan terus menerus demi sumber daya.

Apabila Thomas Hobbes melihat alam sebagai entitas yang kerap menghasilkan keterancaman, John Locke kemudian hadir di penghujung abad ke-17 untuk berkata sebaliknya. Locke menyodorkan proposisi baru dalam tradisi liberalisme klasik. Menurut Locke (1988: 269), pada dasarnya manusia memiliki kebebasan yang sempurna untuk melaksanakan kehendak dan memperlakukan propertinya dengan hukum alam sebagai batasannya. Keadaan tersebut juga memiliki asas kesetaraan dari kebebasan itu sendiri; kesetaraan yang dimungkinkan karena keadaan tersebut dikendalikan oleh rasionalitas manusia. Rasionalitas memungkinkan setiap orang untuk memiliki akses akan kebebasan yang setara tanpa adanya subordinasi. Dengan proposisi demikian, Locke percaya bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk ‘baik’ yang dapat bekerja sama.

Hakikat manusia yang baik, dengan kemampuannya untuk mengolah kebaikan secara rasional, adalah bekal untuk mengolah sumber daya secara adil. Menurut Locke, pengolahan atas sumber daya adalah hak individual dalam skema proprietarian. Pemikiran tersebut bukan tanpa dasar. Locke percaya bahwa ia memiliki alasan biblikal yang sangat kuat. Konsep keadaan alamiah manusia yang dirumuskan oleh Locke (1988: 286-287) adalah interpretasinya atas Mazmur 115:16. Ayat tersebut menjelaskan bagaimana Tuhan memberikan bumi kepada anak manusia; diberikan kepada seluruh manusia secara sama rata. Pada ayat 26 di pasalyang sama disebutkan bahwa Tuhan telah memberikan manusia akal untuk dipergunakan demi keuntungan dalam kehidupan di dunia. Dunia, dan segala yang ada di dalamnya adalah pemberian Tuhan kepada manusia untuk dipergunakan.

            Locke menulis tentang bagaimana pemberian Tuhan harus diolah manusia secara adil. Locke percaya bahwa kebaikan yang menjadi hakikat manusia akan menuntun manusia kepada tiga hal (Gaba, 2007: 551):

  • Hak kepemilikan individu yang didasari oleh rasa hormat atas kesamaan universal yang ada sebelum terjadinya akuisisi atau privatisasi properti.
  • Hak kepemilikan individu yang didasari oleh rasa hormat atas hak kepemilikan yang didapatkan melalui kondisi alamiah.
  • Hak kepemilikan yang ditentukan oleh hukum positif dari pemerintahan yang berlaku kepada siapapun yang menjadi bagian civil society.

Manusia sebagai individu terhubung melalui sumber daya alam dan bagaimana sumber daya tersebut diolah. Hakikat manusia Lockian juga memungkinkan terjadinya rasa hormat antar individu. Rasa hormat tersebut kemudian menjelma menjadi sebuah kontrak sosial. Kontrak sosial adalah perwujudan dari mutual understanding atau rasa saling memahami antar individu. Semua orang bebas, saling menghormati satu sama lain, dan hukum tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah manifestasi dari kontrak sosial.

Kontrak sosial adalah suatu keniscayaan. Menurut Locke, manusia pada akhirnya akan menyadari bahwa kebebasan individu yang ada secara alamiah tidak akan cukup (Dienstag, 1996: 992).  Dalamtulisannya Two Treatises of Government (1689: Sec. 89), Locke menjekaskan bahwasanya sejumlah individu yang membentuk masyarakat akan menyerahkan keadaan alaminya  kepada publik demi kepentingan politis, untuk menciptakan masyarakat yang beradab. Keterlibatan individu pada akhirnya akan menciptakan sebuah tubuh politik seperti pemerintahan. Tubuh politik tersebut akan menciptakan regulasi, hukum dan peraturan positif, demi kemaslahatan bersama.

Dua pandangan keadaan alamiah menurut Thomas Hobbes dan John Locke kelak berkembang sendiri-sendiri. Thomas Hobbes percaya bahwa sifat alami manusia mengharuskan keberadaan leviathan, sementara itu John Locke percaya bahwa rasionalitas alami manusia akan mendorong manusia untuk bekerja sama demi mencapai persebaran sumber daya yang sesuai dengan kemanusiaan.

Meskipun keduanya memiliki pandangan yang berlawanan, keduanya sama-sama meliyankan alam dengan narasi kodrati keadaan alamiah. Keadaan alamiah, baik yang dikemukakan oleh Hobbes maupun Locke, hanyalah awal mula dari liberalisme. Menurut liberalisme, kebebasan yang dimiliki oleh manusia adalah landasan untuk bagaimana manusia  seharusnya berlaku dan diperlakukan. Liberalisme berkembang dan berubah mengikuti zaman. Liberalisme bukan lah sebuah proposisi saintifik akan realitas politik, menurut Eric Voegelin (1974: 506), liberalisme lebih pantas untuk dilihat sebagai serangkaian opini dan tindakan politis yang bergantung  pada motivasi dan situasi.

Perkembangan liberalisme lanjutan menunjukkan keterikatan yang kuat antara filsafat dan praktik politik liberal. Sebagai filsafat yang lahir dan tumbuh di Eropa, liberalisme tidak dapat dipisahkan dengan peradaban Barat, sebagaimana yang terjadi pada abad ke-19. Pada tahun 1812, Cortes menyematkan dirinya sebagai partai liberales pertama di Spanyol. Masuknya liberalisme ke dalam ranah politik praktis tersebut merupakan penanda dari liberalisme yang semakin terintegrasikan dengan peradaban Barat (Voegelin, 1974: 506). Liberalisme dan peradaban Eropa, secara historis dan politis, memiliki hubungan resiprokal.

Selain menjadi semangat suatu partai politik, peranan liberalisme juga memiliki implikasi dan pengaruh dalam terbentuknya Amerika Serikat sebagai peradaban barat nan epitomik. Buktinya, dua pendiriAmerika Serikat Thomas Jefferson dan John Adams adalah pengikut dari pemikiran John Locke (Dienstag, 1996: 1006). Kedua tokoh tersebut mempercayai dan berupaya untuk menerapkan konsep kebebasan individu dan kontrak sosial yang dikembangkan oleh Locke dalam perumusan Amerika Serikat. Termasuk merujuk pada keadaan alamiah Locke sebagai raison d’etre dari Declaration of Independence.

Namun, interpretasi Lockean Jefferson dan Adams atas keadaan alamiah dan kontrak sosial tetap menempatkan properti (alam) sebagai bagian penting dari kerja. Interpretasi tersebut terlihat pada bagaimana Jefferson menggagas Proviso Lockean yang membatasi akumulasi tanah selagi ada sisa untuk orang lain. John Adams juga melakukan interpretasinya atas Locke dalam permasalahan individu, sosial dan properti. Adams percaya bahwa terdapat hak dan kondisi pribadi yang mendahului hak dan kondisi sosial (Dienstag: 994). Maka dari itu kepemilikan atas alam sebagai hak adalah kemutlakan yang diberikan oleh Tuhan.

Singkat cerita, Amerika menjadi tempat bagi berkembangya liberalisme modern setelah liberalisme klasik masuk dalam proses kelahirannya. Dan pada perkembangan berikutnya, kecenderungan yang sama dalam memandang alam  kembali muncul, bahkan menguat. Secara garis besar, liberalisme modern adalah liberalisme welfare-state, yang mencita-citakan kesetaraan sosial dan ekonomi bagi penduduknya. Tidak seperti liberalisme klasik yang percaya bahwa secara universal manusia adalah sama, liberalisme modern mengafirmasi adanya perbedaan yang dimiliki setiap individu (Conway, 1995: 26). Secara ekstensif liberalisme berkembang menjadi lebih inklusif dalam semenjak liberalisme modern. Akan tetapi apakah inklusivitas tersebut mampu memandang alam sebagai entitas yang memiliki hak untuk diperjuangkan?

Pandangan liberalisme modern akan kesetaraan memang berbeda dengan yang sebelumnya berkembang pada liberalisme klasik. Termasuk dalam pengolahan properti yang memiliki muatan sosio-ekonomis. Salah satu dari pemikir liberalisme modern yang mengadvokasikan bentuk kesetaraan berbasis kesejahteraan tersebut adalah Ronald Dworkin. Menurut Dworkin, upaya pemerintah untuk memperlakukan masyarakat secara setara tidak dapat berhenti pada penyuluhan hak akan hidup, kebebasan, dan pengelolaan properti. Apabila pemerintah ingin memperlakukan masyarakat secara setara, pemerintah harus memberikan hak kepemilikan yang setara, yakni hak untuk memiliki sumber daya yang tersedia bagi masyarakat. Dworkin  berpendapat bahwa perlakuan terhadap manusia secara setara juga berarti memperbolehkan setiap orang menggunakan sebagian sumber daya tersedia yang sama jumlahnya dengan orang lain, untuk tujuan yang mana ia mengabdikan hidupnya pada tujuan tersebut (Conway, 1995: 40).

Dworkin percaya bahwa pemerintah seharusnya memiliki tanggung jawab untuk mendistribusikan sumber daya dan kesempatan secara merata, agar ambisi individu setiap orang dapat terpenuhi. Apabila seseorang mendapatkan distribusi lebih, maka itu karena individu tersebut membutuhkannya. Pemerintah juga harus mengalokasikan pasar secara strategis agar beberapa orang yang jauh dari sumber daya juga mendapatkan kesempatan yang setara (Conway, 1995: 41). Pasar adalah instrumen yang penting dalam interaksi relasi manusia dengan properti. Ia memberikan ruang bagi bertemunya manusia dengan properti, sekaligus memiliki kemampuan untuk mengatur arah dari interaksi tersebut.

Lagi-lagi ketika istilah properti muncul dalam pembahasan liberalisme, maka ia akan mengacu pada alam sebagai hak manusia yang mutlak. Dengan demikian selepas berkembangnya liberalisme modern, ekonomi menjadi bagian penting dari perkembangan liberalisme itu sendiri. Selain karena kemunculan filsuf liberal yang merangkap sebagai ekonom dikemudian hari seperti Adam Smith atau Friedrich Hayek, liberalisme memang memiliki preferensi lebih atas ekonomi bahkan dari awal kemunculannya pada abad ke-16. Barangkali puncak dari signifikansi ekonomi dalam tatanan liberalisme adalah ketika neoliberalisme muncul setelah liberalisme modern.

Pada tahun 1930, Amerika mengalami masa Great Depression. Inflasi dan krisis ekonomi mewabah ke seluruh sektor penunjang kehidupan masyarakat. Seorang ekonom Inggris, John M. Keynes, kemudian muncul sembari menyodorkan sebuah tawaran; ekonomi yang menyerahkan ekonomi kepada pasar, tapi dengan campur tangan pemerintah. Model ekonomi liberal diadaptasi menjadi laissez-faire yang menuntut adanya pergerakan pasar secara bebas. Menurut Keynes, apabila pemerintah ingin equilibrium ekonomi, maka keberpihakan harus ditujukan kepada demand. Model ekonomi laissez-faire kemudian diterapkan di Amerika, dan negara tersebut terbebas dari mimpi buruk perekonomian dunia. Akan tetapi penerapan model tersebut juga menggeser model ekonomi yang bertumpu pada kemaslahatan sosial dan mendorong privatisasi dari industri dan properti (Perkins, 2017: 2-3). Kuasa penuh pasar dengan minimnya intervensi pemerintah, atau bahkan tanpa, merupakan interpretasi ekstrim dari liberalisme. Pada akhirnya, privatisasi sumber daya yang dilakukan oleh individu secara masif yang mungkin dilakukan dalam kondisi laissez-faire melahirkan kapitalisme yang semakin menguat seiring dengan majunya peradaban.

Lebih dari sekedar menguatkan kesenjangan antara alam dan manusia, ekonomi liberal justru memperparah hirarki yang ada. Alam dalam skema laissez-faire berpindah tangan kepada pasar sebagai properti yang bergerak sesuai dengan kepentingan pelakunya.

Ketika properti bergerak dalam skema pasar, sesungguhnya bukan hanya manusia yang ikut mengambil bagian dalam dinamika tersebut. Properti itu sendiri, adalah bagian dari pasar yang jarang diperhitungkan kemaslahatannya. Absennya pertimbangan akan alam dalam kesejarahan liberalisme menunjukkan sebuah antroposentrisme yang kuat. Melalui penggunaan istilah “sumber daya” atau pun “properti” yang  secara konsisten merujuk kepada entitas non-manusia, subordinasi manusia atas alam terbangun secara mengakar dalam tradisi liberalisme.[1] 

Liberalisme memang tidak dapat disederhanakan menjadi satu kalimat. Akan tetapi liberalisme sebagai filsafat yang secara konsisten meliyankan alam justru terlihat mudah untuk disimpulkan. Dengan mengacu pada perkembangan historis-kontekstualnya, liberalisme  melihat alam secara ekonomis dan politis. Pertemuan manusia, kepentingannya, dan alam selalu berujung pada nilai ekonomis dan apa keuntungan yang akan dirasakan oleh manusia (de-Shalit, 1995: 287). Sebagai motor utama dari peradaban barat pasca Perang Dunia II, liberalisme memiliki andil dalam pembentukan narasi tersebut. Narasi antroposentris yang mensubordinasikan alam kemudian berkembang menjadi eksploitasi dalam nyata dan menyeluruh di seluruh sektor kehidupan manusia.

Eksploitasi terjadi ketika manusia secara berulang kali menentukan apa yang bernilai dan apa yang tidak bernilai bagi dirinya, dengan mengacu pada nilai ekonomis yang dimiliki oleh suatu entitas atau komoditas. Alam tereduksi keberadaannya menjadi objek pemenuhan kepentingan manusia. Perilaku reduksionis tersebut memiliki hubungan yang dekat dengan liberalisme secara umum; individu hanya memperhitungkan keuntungan dan efisiensi untuk dirinya tanpa memikirkan akibat ekologis dan sosial setelahnya (Mies dan Shiva, 1993: 24).

Eksploitasi atas alam melahirkan krisis ekologi, sebut saja pemanasan global, efek rumah kaca, polusi air, udara, dan tanah (Mies dan Shiva, 1993: 57). Krisis ekologi muncul karena kehidupan manusia yang secara universal disokong oleh perekonomian dengan pandangan reduksionis atas alam. Liberalisme dan krisis ekologis berkembang berdampingan. Hal tersebut masih menjadi tantangan yang dihadapi oleh manusia kiwari di dunia yang semakin panas ini.


Daftar Pustaka

  1. Conway, D. 1995. Modern Liberalism. “Classical Liberalism” London: Palgrave Macmillan. Doi: https://doi.org/10.1057/9780230372191_3
  2. de-Shalit, Avner. 1995. Is Liberalism Environment-Friendly? “Social Theory and Practice” Vol. 21, No. 2, Hlm. 287-314
  3. Dienstag, Joshua Foa. 1996. Between History and Nature: SOcial Contract Theory in Locke and the Founders. “The Journal of Politics” Vol. 58 No. 4 Nov. hlm 985-1009
  4. Gaba, Jeffrety M. 2007. John Locke and the Meaning of the Takings Clause, 72 Mo. L. Rev.  diunduh dari  http://scholarship.law.missouri.edu/mlr/vol72/iss2/3 pada 22 Juni 2019       
  5. Gaus, Gerald, Courtland, Shane D. dan Schmidtz, David. 2018. Liberalism, dalam The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2018 Edition) diunduh dari https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/liberalism/ pada 20 Juni 2019.
  6. Hobbes, Thomas. 1961. Leviathan diterbitkan kembali dalam bentuk e-book oleh Project Gutenberg pada 11 oktober 2009.
  7. Locke, John. 1988. Two Treatises of Government. Cambridge: Cambridge University Press
  8. Perkins, Harld A. 2017. Neoliberalism and the environment. “The International Encyclopedia of Geography”. John Wiley & Sons, DOI: 10.1002/9781118786352.wbieg0595
  9. Piirimae, Partel. 2006. The Explanation of Conflict in Hobbes’s Leviathan. “Trames” Vol.10 Edisi 60/55 hlm 3-21.
  10. Smith, George H. 2014. Self-Interest and Social Order in Classical Liberalism: Thomas Hobbes.  libertarianism.org Diunduh dari https://www.libertarianism.org/columns/self-interest-social-order-classical-liberalism-thomas-hobbes pada 20 Juni 2019
  11. Voegelin, Eric. 1974. Liberalism and Its History. “ The review of Politics” Vol. 36, No. 4. Oct. hlm 504-520.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © Fairtalks 2020 | Newsphere by AF themes.