Jum. Mei 29th, 2020

FAIR RIAU

Bridging the gaps, revealing the facts

Menolak Lupa: Catatan Karir Pemerintahan Tony Blair

16 min read
Menolak Lupa: Catatan Karir Pemerintahan Tony Blair

Menolak Lupa: Catatan Karir Pemerintahan Tony Blair

Tulisan ini merupakan Bagian Pertama dari tulisan “Seputar Tony Blair dan Wajah Paradigma Kontra-Terorisme Indonesia.

Pendahuluan

Bapak Tony Blair juga sama, memiliki reputasi yang baik di bidang pemerintahan,” begitu kira-kira alasan Jokowi ketika ditanyakan alasan menggaet beberapa nama untuk menjadi penasehat dalam konteks pembangunan dan pengembangan Ibu Kota baru.[1]

Pernyataan ini nampak mengabaikan track record Tony Blair dalam keikutsertaannya memeriahkan Perang Irak tahun 2003 bersama Amerika Serikat beserta segala konsekuensi-konsekuensi yang membuntutinya, mulai dari melonjaknya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah hingga kelahiran ISIS: “anak haram” dari hubungan segitiga Amerika Serikat – Inggris – A-Qaeda. Pernyataan diatas juga menunjukkan ketidakpedulian terhadap opini rakyat Tony Blair sendiri, yang berdasarkan poling YouGov tahun 2017, 1/3 rakyat Inggris menginginkan agar mantan Perdana Menterinya itu diseret ke pengadilan dengan dakwaan penjahat perang, sebelum akhirnya tuntutan tersebut “diblokir” oleh Pengadilan Tinggi.[2]

Sekalipun telah diketahui oleh publik bahwa Tony Blair bertanggung jawab atas bencana kemanusiaan yang menimpa rakyat Irak dan Timur Tengah secara umum (sebagai konsekuensi berantai pasca invasi ke Irak tahun 2003) sebagaimana yang dapat dilihat pada Chilcot Report yang mengupas keterlibatan Inggris pada perang tersebut dengan didasari oleh arahan keliru Intelijen Inggris (sebagaimana telah diakui oleh Tony Blair sendiri), namun ketika fakta ini dihadapkan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, informasi ini dimentahkan dengan ungkapan “Itu bukan urusan kami.[3]

Benarkah bahwa Tony Blair memiliki reputasi yang baik di bidang pemerintahan sebagaimana yang disebutkan Presiden Jokowi? Disini, penulis menolak pernyataan tersebut dan dengan hati yang sadar mengajukan pernyataan yang bertolak belakang: Tony Blair adalah penjahat perang, dan aktor intelektual yang mendorong munculnya ISIS serta penyebaran ekstremisme hingga ke berbagai pelosok dunia, termasuk Indonesia.

Bagaimana “bentuk” keterlibatan Tony Blair dalam kemunculan ISIS dan penyebaran ekstremisme? Bagi penulis, tidak ada cara singkat untuk menjawab hal ini. Sehingga diperlukan penelurusan mendalam tentang Tony Blair dan kebijakan-kebijakan vital yang diambilnya beserta implikasi kompleks yang diakibatkannya.

Dari Pro-Buruh menjadi Pro-Perang

Cukup banyak pertanyaan muncul berkaitan dengan keputusan fatal yang diambil oleh Tony Blair sehingga selain mendukung legitimasi intervensi, tetapi juga turut serta dalam tindakan tersebut. Sebagian, sebagaimana yang secara tidak langsung diakui Tony Blair, menyalahkan informasi keliru yang diberikan intelijen berkaitan keberadaan senjata pemusnah massal di Irak. Sebagian lain berpendapat bahwa semenjak pertama kali Tony Blair naik menjadi Perdana Menteri, dirinya memang telah berhasrat mengamankan suara untuk Partai Buruh kedepannya, setelah untuk 18 tahun Partainya ini tidak menduduki kekuasaan[4] maupun memperoleh kepercayaan publik. Tentu, argumentasi ini masih masuk akal dan dapat dipahami sebagai kecenderungan yang kerap muncul di kepala pemimpin partai. Namun, menengok bagaimana respon publik maupun partainya sendiri ketika dirinya mengusung dukungan bagi hasrat kampanye militer Bush, alasan ini tidaklah lagi menjadi masuk akal. Banyak penentangan muncul dari rakyatnya sendiri, bahkan dari partainya.

Tampaknya, ada satu rasionalisasi yang jauh lebih masuk akal terkait keputusan Tony Blair dalam mendukung Amerika Serikat (AS), bahkan sampai menjadi pendukung paling dipercaya oleh George W. Bush Jr. Rasionalisasi paling masuk akal tersebut adalah adanya perubahan doktrin intervensi kemanusiaan yang dipegang oleh Tony Blair sebagai Perdana Menteri Inggris. Hal ini, karena sifatnya berada dalam dimensi Super-Ego, dalam artian merupakan konstruksi yang sifatnya teoritis dalam memandang bagaimana seorang individu bersikap, maka diperlukan dasar argumen yang mapan untuk sampai pada kesimpulan tersebut. Beruntungnya, kesimpulan bahwa dorongan Tony Blair untuk mendukung kampanye militer Bush ini dapat kita telusuri ke inner circle terpercaya Tony Blair.

Tidak lama setelah keputusan keterlibatan Inggris dalam perang Afghanistan, yang merupakan sebuah momen penting dalam  menentukan tonggak awal doktrin baru intervensi kemanusiaan yang dipegang Tony Blair sehingga membatasi sedemikian rupa kedaulatan negara, Robert Cooper yang merupakan Diplomat Senior sekaligus penasehat khusus Tony Blair dalam bidang hubungan Luar Negeri, menuliskan sebuah “manifesto”, entah secara sadar atau tidak, yang memperkuat argumentasi terkait doktrin intervensi kemanusiaan yang dipegang Tony Blair.

Dalam sebuah esai yang ditulis sendiri oleh Robert Cooper dan dirilis oleh The Guardian pada April 2002—tidak lama setelah “kemenangan” sekutu mengusir Taliban—Robert Cooper secara vulgar menjelaskan doktrin yang dipegangnya, dan nampak jelas di adopsi oleh Tony Blair. Dalam tulisannya yang membahas tentang negara di era post-modern tersebut, Cooper menekankan pentingnya (apa yang ia sebut sebagai) imperialisme liberal baru (new liberal imperialism) beserta legitimasinya terhadap standar ganda yang (baginya) merupakan sesuatu yang diperlukan dalam politik luar negeri, sebagaimana dituliskannya:

“… Among ourselves, we operate on the basis of laws and open cooperative security. But when dealing with more old-fashioned kinds of states outside the postmodern continent of Europe, we need to revert to the rougher methods of an earlier era – force, pre-emptive attack, deception, whatever is necessary to deal with those who still live in the nineteenth century world of every state for itself.

Mudahnya, dapat dipahami bahwa Cooper berusaha untuk mengadvokasikan legitimasi untuk “bertindak sesuai jalur hukum” dan “keamanan kooperatif” dalam lingkup domestik, dan sesama negara-negara Eropa (ditambah beberapa negara “Postmodern” di luar Eropa seperti Kanada dan Jepang) namun di sisi lain harus bersikap “lebih kasar” kepada negara-negara di luar benua Eropa. Cooper menyorot bahwa sekalipun negara-negara “premodern” tersebut tidak memiliki power untuk menghadapi negara-negara “postmodern”, tetapi negara-negara yang lebih lemah tersebut dapat menjadi semacam inkubator bagi aktor-aktor non-negara yang berpotensi mengancam negara-negara “postmodern” dalam dimensi tertentu, seperti terorisme, aktivitas pengedaran obat-obatan dan lain-lain. Untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya ancaman inilah, maka bagi Cooper intervensi dapat terlegitimasi dengan sendirinya.

Intervensi ini bertujuan untuk membawa semacam keteraturan baru dalam bentuk “imperialisme” yang tidak sebagaimana “imperialisme” yang dipahami kebanyakan orang. Imperialisme post-modern yang berusaha dia justifikasi adalah yang bertujuan untuk membawa keteraturan (order) dalam tatanan yang luas. Untuk imperialisme gaya baru ini pun, Cooper menyodorkan 2 bentuk Imperialisme, yakni voluntary imperialism (imperialisme sukarela) dalam dimensi ekonomi global yang diwakilkan oleh organisasi-organisasi keuangan semacam IMF dan Bank Dunia, serta jenis kedua adalah apa yang ia sebut sebagai imperialism of neighbours (imperialisme tetangga), yakni imperialisme yang ditujukan pada negara atau kawasan tetangga yang tidak stabil sehingga dirasa akan mendatangkan berbagai bentuk ancaman.[5]

Dari paparan diatas, penulis mencoba memberikan keterangan lebih awal sehingga kita mampu menemukan kesan-kesan bahwa doktrin intervensi kemanusiaan ini diadopsi oleh Tony Blair sehingga dengan yakin berusaha “menciptakan” keteraturan dengan turut menginvasi negara-negara lain dan dengan beragam cara, berusaha menjustifikasinya, sebagaimana yang akan segera penulis paparkan.

Secara politik, titik terpenting Tony Blair sebagai politisi Partai Buruh adalah ketika dia berhasil mengungguli John Prescott dan Margaret Beckett sehingga meraih posisi sebagai pemimpin oposisi pasca kematian mendadak John Smith (pemimpin Partai Buruh sebelum Tony Blair) pada tahun 1994. Tiga tahun kemudian, Blair memenangkan kursi Perdana Menteri dan bertahan hingga tahun 2007.[6] Setelah mengukuhkan dirinya sebagai tokoh politik terkemuka di Inggris maupun skala global, dirinya dikenal sebagai ahli negosiasi yang cukup mapan secara keahlian retorik. Opini publik terhadap Tony Blair cukup baik, sehingga mengantarkannya ke kursi Perdana Menteri untuk kedua kalinya pada tanggal 7 Juni 2001, beberapa bulan sebelum 9/11.

Setelah serangan 9/11, Tony Blair adalah satu dari sedikit pemimpin negara yang yakin bahwa wajah dunia tidak akan lagi sama seusai serangan langsung ke jantung masyarakat Amerika Serikat, hal yang bahkan tidak terjadi pada Perang Dunia 2. Kebanyakan pemimpin negara-negara Eropa yang sekalipun menunjukkan simpati atas tragedi tersebut, tetapi tidak mendukung tindakan militer sebagai jawabannya.

Namun, Tony Blair adalah satu dari sedikit yang mendukung tindakan militer untuk mengejar A-Qaeda dan Osama bin Laden, aktor utama yang disinyalir sebagai pelaku serangan 9/11, ke Afghanistan. Rezim Taliban, kelompok militan yang menguasai Afghanistan dan memberikan semacam suaka pada Osama bin Laden karena memiliki hubungan mertua-menantu dengan Mullah Umar, berhasil digulingkan dengan bantuan negara-negara Eropa lain beserta milisi domestik yang menjadi oposisi Taliban. Terhitung awal tahun 2002, Taliban dianggap telah berhasil diusir dari Afghanistan, sekalipun Osama bin Laden luput diringkus ataupun dibunuh. Perang heroik melawan Taliban ini mengakibatkan kurang lebih 2000 masyarakat sipil tewas sepanjang bulan Oktober hingga akhir 2001.

Ternyata, kampanye perang melawan teror yang dikumandangkan Bush tidaklah cukup sampai di Afghanistan. Pada tahun yang sama, pembicaraan tentang perlunya pergantian rezim di Irak telah menjadi perbincangan hangat. Tuduhan kepemilikan senjata massal dijadikan legitimasi atas rencana penyerangan ini. Sekalipun disebutkan bahwa Tony Blair sebenarnya tidak menginginkan perang melawan Irak, namun “sumpahnya” untuk mendampingi Bush dalam memerangi teror menuntutnya untuk terus mengekor kepada keinginan Bush yang bernafsu menggulingkan Saddam Husein dari kursi kepemimpinan Irak. Bulan April 2002, Tony Blair mengadakan kunjungan menemui Bush di peternakan pribadi miliknya di daerah Texas, sebuah gestur yang dianggap oleh banyak pihak sebagai “war council”.[7]

Setahun pasca serangan 9/11, tepatnya 12 September 2002, Bush menghadap ke Dewan Keamanan PBB dan menuntut dikeluarkannya resolusi untuk menekan Saddam Husein agar membuka kembali akses inspeksi persenjataan atas negaranya. Tawar-menawar berjalan selama lebih dari 2 bulan, hingga pada tanggal 8 November 2002, Resolusi PBB 1441 berhasil disepakati. Resolusi tersebut menetapkan bahwa Saddam Husein diberikan satu kesempatan terakhir untuk membuka akses inspeksi persenjataan dari PBB untuk Irak sehingga dapat dipastikan bahwa memang tidak ada senjata pemusnah massal disana.[8] Catatan masa lalu Saddam Husein yang gemar mempersekusi rakyatnya sendiri dengan gaya kepemimpinan yang opresif sedikit banyak menjadi retorika utama Amerika Serikat dan Inggris dalam menekan negara lain untuk menyetujui resolusi tersebut.[9]

Secara berkala, Amerika Serikat terus mengirimkan tentara maupun persenjataannya ke Timur Tengah untuk bersiap-siap melancarkan operasi militer. Saddam tampaknya cukup tertekan melihat persiapan militer besar-besaran di negara-negara tetangganya, sehingga pada bulan Desember menyerahkan laporan yang berisikan laporan pelucutan persenjataan yang telah dilakukan sebagaimana arahan PBB, serta mempersilahkan inspeksi untuk membuktikan keberadaan senjata pemusnah massal yang disebut-sebut telah dimiliki oleh Irak.

Laporan ini membelah negara-negara anggota PBB dalam 2 kubu, yakni kubu yang mulai meragukan informasi keberadaan senjata terkait dan yang satu kubu dengan Bush dan Tony Blair; yang mengungkapkan bahwa laporan tersebut adalah dokumen lama, sehingga mengambil kesimpulan bahwa Saddam Hussein memang tidak berkendak untuk mundur dari tekanan pelucutan senjata yang sedang diarahkan padanya.

Telah tiba waktunya untuk mengkonfrontasi tirani, kediktatoran, dan teroris yang mengancam hidup mereka,”

Selama beberapa waktu lamanya, Tony Blair dipercaya oleh Bush untuk menjalin komunikasi dengan negara-negara di Dewan Keamanan PBB agar memberikan legitimasi perang. Hal ini mengimplikasikan tekanan politik pada Blair dari partainya sendiri. Blair baru berhasil meyakinkan partainya sendiri pada pada 18 Maret 2003, ketika mayoritas anggota partai setuju untuk (sebagaimana pidato Blair dalam meyakinkan partainya) “telah tiba waktunya untuk mengkonfrontasi tirani, kediktatoran, dan teroris yang mengancam hidup mereka,” dari voting tersebut, masih ada 139 anggota yang menolak memberikan dukungan kepada Blair untuk ikut serta dalam kampanye militer Amerika Serikat. Namun, walau bagaimana pun, voting telah dimenangkan, sehingga pada tanggal 19 Maret, Inggris turut mengirimkan pasukannya ke Irak untuk bersama-sama dengan Amerika Serikat[10] mengerjakan salah satu bencana kemanusiaan terbesar di abad 21, menjadikan Pemimpin Partai Buruh tersebut sebagai seorang Warmonger[11].

ISIS: “Anak Haram” A-Qaeda–Amerika Serikat–Inggris (?)

Ketika Noam Chomsky ditanyakan terkait dugaan bahwa ISIS adalah buatan Amerika Serikat, Noam Chomsky menjawab secara berhati-hati. Jika yang dikatakan “buatan Amerika Serikat” adalah dalam artian secara struktural dibentuk dan dibiayai, maka itu tidak. Namun, jika yang dimaksud adalah politik luar negeri Amerika Serikat yang agresif sebagai penyebab munculnya ISIS, maka itu benar.

Apa yang disampaikan Chomsky adalah tepat, ketika kita melihat secara historik dan holistik tentang Invasi “pembebasan” Irak yang terhitung lebih singkat dibandingkan perkiraan banyak pihak. Tidak lebih dari sebulan, tepatnya pada tanggal 9 April, Baghdad jatuh ke tangan koalisi, mengakhiri rezim Saddam Husein yang sudah berkuasa selama lebih dari 20 tahun. Tujuan utama invasi, yakni penumbangan Saddam Hussein, berhasil. Namun, keberhasilan tersebut diikuti dengan krisis baru yang muncul sebagai dampak invasi tersebut.

Patut penulis sebutkan, bahwa dalam “Chilcot Report” yang menjadi bekal bagi penuntutan Tony Blair, sejatinya berjumlah 12 jilid[12], tetapi untuk mempersingkat waktu, Executive Summary terkait laporan tersebut juga dirilis oleh pemerintah Inggris[13]. Dalam poin 340 dan 341, disebutkan disana bahwa Tony Blair telah mendapatkan konsul bahwa intervensi terhadap Irak akan berkemungkinan menyebabkan eskalasi ancaman terhadap Britania Raya dari kelompok-kelompok teror semacam A-Qaeda, tetapi ia mentahkan begitu saja. Hal ini pada akhirnya terbukti, karena momen tersebut dimanfaatkan oleh Osama bin Laden sebagai validitas perlawanan mereka terhadap negara-negara Barat dan menghimbau mobilisasi bersenjata dari Kaum Muslimin di seluruh penjuru dunia untuk datang ke Irak.

Kondisi ini menambah daftar panjang rasionalisasi yang disebarkan oleh Osama kepada pendukungnya secara khusus maupun kepada kaum Muslimin secara umum untuk melancarkan serangan demi serangan terhadap Barat. Untuk menjelaskan bagaimana keputusan Tony Blair berdampak pada “lahirnya” ISIS, mungkin akan cukup panjang, karena semuanya harus dirunut secara kronologis-historis agar kita mampu memahami dampak demi dampak yang ditimbulkan oleh doktrin Intervensi yang dipegang oleh Tony Blair sehingga menyeret Inggris untuk turut serta dalam kampanye militer yang dipimpin oleh Amerika Serikat.

Himbauan “global jihad” pertama dapat ditemukan saat Uni Soviet melakukan invasi terhadap Afghanistan tahun 1979. Dari medan tempur inilah bermunculan tokoh-tokoh jihadis yang secara terus menerus berusaha mengobarkan perang dan kebencian kepada Barat. Himbauan untuk mendatangi Afghanistan dalam rangka mengusir penjajah dikumandangkan, menjadi tonggak awal istilah “global jihad” dikenal. Bersamaan dengan perjuangan yang murni mengusir penjajah ini, muncul juga dikalangan Jihadis yang bercita-cita ingin membebaskan seluruh wilayah kaum Muslimin yang “terjajah”. Perjuangan di Afghanistan ini berhasil, ditandai dengan tunggang langgangnya Uni Soviet meninggalkan Afghanistan, dengan bantuan Amerika Serikat yang mempersenjatai pejuang-pejuang disana karena memiliki musuh yang sama, yakni Uni Soviet. CIA secara diam-diam turut merekrut, mempersenjatai, dan membiayai kelompok-kelompok milisi perlawanan bersama-sama dengan intelijen Pakistan. Sekalipun, apakah Osama bin Laden sendiri pernah memiliki kontak langsung dengan CIA atau tidak masihlah merupakan pertanyaan yang tidak terjawab.

Namun, bagi Amerika Serikat, kemenangan ini bukanlah kemenangan yang gratis. Dengan berbekal persenjataan dan pelatihan militer yang sebelumnya ia dapatkan dari Amerika Serikat, seorang pemuda dari keluarga konglomerat Arab Saudi yang bernama Osama bin Laden membentuk sebuah kelompok bersenjata yang bernama “A-Qaeda”. Osama bin Laden makin lama mulai memunculkan paradigma ekstremnya, dimana dia telah memandang bahwa kekuasaan Arab Saudi (negara asalnya) telah jauh dari nilai-nilai Islam dan telah terkorupsi serta meninggalkan kewajiban jihad. Realitas bahwa Amerika Serikat telah meletakkan tentaranya di Arab Saudi membuat Osama semakin memendam rasa benci, khususnya dikarenakan dukungan Amerika Serikat yang begitu berkomitmen dalam melindungi kepentingan Israel di kawasan Timur Tengah. Semenjak tahun 1991, Osama mulai secara tajam mengkritik Arab Saudi dan melarikan diri ke Sudan, dimana dirinya mendirikan kemah pelatihan milisi.

Sekitar pertengahan tahun 1990-an, A-Qaeda memberikan bantuan persenjataan dan pelatihan militer kepada pemberontak di Aljazair[14] dan Mesir, yang berakhir dengan kekalahan. A-Qaeda menyalahkan Amerika Serikat dan untuk pertama kalinya mendeklarasikan perang tak berkesudahan (bahkan sepeninggal Osama bin Laden yang terbunuh pada tahun 2011) episode pertumpahan darah ini sampai pada titik puncaknya ketika Gedung Kembar WTC runtuh pada 11 September 2001, memancing pemburuan terhadap Osama bin Laden dan anasir-anasirnya yang diketahui bersembunyi di Afghanistan, dibawah perlindungan pemimpin Taliban, Mullah Umar, yang merupakan mertua Osama. Bersama dengan Inggris, Amerika Serikat melakukan pengejaran dan berbagai operasi militer di Afghanistan sebagaimana yang telah dijelaskan dibagian sebelumnya.

Namun, sebagaimana yang telah penulis sebutkan, kampanye militer Amerika Serikat tidak cukup sampai disana. Dengan bantuan dan dukungan Tony Blair, Amerika Serikat seakan mendapatkan angin segar untuk melakukan penyerangan, disusul oleh Inggris sehari setelahnya pasca keberhasilan Tony Blair menggalang dukungan dari Partainya sendiri. Irak dibuat tidak berkutik, dan Saddam Hussein terpaksa melarikan diri, sementara pemerintahannya berhasil digulingkan sebagaimana tujuan utama Bush dan Tony Blair.

Namun, sialnya, pasca penggulingan Saddam Husein, Osama bin Laden menggalang perlawanan kembali, mengumpulkan sisa-sisa kekuatan lamanya dan merekrut milisi-milisi baru yang kebanyakan dari Irak, dan mempropagandakan himbauan pembalasan dendam atas brutalitas tentara koalisi selama menggempur dan menduduki Irak. Disini, kesalahan perhitungan pasukan koalisi telah mulai nampak, yakni dengan menganggap bahwa kedatangannya akan disambut oleh seluruh elemen masyarakat Irak. Realitas berkata sebaliknya karena ada faktor yang tidak dipertimbangkan oleh Amerika Serikat, yakni rivalitas antara Sunni dan Syi’ah disana. Selain itu, bocornya informasi tentang penyiksaan (verbal, fisik dan seksual) di Penjara Abu Ghraib makin membakar kemarahan loyalis-loyalis Osama, baik yang lama atau pun baru.

Perhitungan koalisi Amerika Serikat benar-benar meleset. Ketika mereka masuk ke Irak, mereka memandang diri mereka sendiri sebagai pembebas, namun rupanya perlawanan muncul dari berbagai sisi. Setelah menumbangkan Saddam Husein, pemberontakan muncul dimana-mana. Tujuannya adalah mengusir tentara Amerika Serikat dan Inggris dari Irak. Usaha pembentukan pemerintahan transisi secara serta merta diusahakan oleh Amerika dan Inggris, tetapi dibalas dengan insurgensi dari kelompok-kelompok perlawanan kecil.

Salah satu yang paling menonjol diantara kelompok-kelompok perlawanan itu adalah Jama’at Tauhid wal Jihad yang dipimpin oleh Abu Mus’ab al Zarqawi, yang pada 2004 mengikrarkan sumpah setia kepada A-Qaeda dan secara tidak langsung menjadi “perwakilan” Al-Qaeda di Irak. Episode ini patut diperhatikan dengan seksama karena disinilah benang merah antara Al-Qaeda–Amerika Serikat–Inggris dalam ‘penciptaan’ ISIS.

Pemerintahan sementara baru bisa ditegakkan pada Januari 2005 setelah diadakan pemilu, sekalipun mendapat pemboikotan dari komunitas Sunni yang menganggap bahwa pemerintahan yang sedang dibangun adalah pemerintah boneka Barat. Pasca terbentuknya pemerintahan transisi ini, eskalasi konflik tidak kunjung menurun. Justru, kekerasan semakin menjadi-jadi hingga pecah kekerasan sektarian antara Sunni dengan Syi’ah dalam skala yang luas.

Pada bulan September, Amerika Serikat masih berusaha mempertahankan pemerintahan transisi yang “dibentuknya” dan melakukan serangan ke daerah Tal Afar bersama ribuan pasukan Irak untuk menyerbu daerah yang disinyalir sebagai basis pemberontak Sunni dan memperoleh kemenangan mutlak dengan keberhasilannya merebut kota ini. Namun, akibat penyerangan yang didalangi oleh pasukan koalisi ini, kelompok pemberontak yang dipimpin oleh Abu Mus’ab Zarqawi yang telah dikenal sebagai Pemimpin A-Qaeda Irak memaklumatkan perang total kepada komunitas Syi’ah di Irak yang telah dianggap bekerjasama dengan negeri-negeri Barat. Selanjutnya, A-Qaeda Irak membentuk Dewan Syuro Mujahidin untuk menggalang kerjasama dalam melakukan perlawanan terhadap pemerintah transisi yang didukung koalisi. Sekurang-kurangnya, Dewan ini berisikan 6 Jama’ah Jihad yang semulanya berbeda struktur kepemimpinan untuk kemudian melebur dalam satu hierarki kepemimpinan dalam naungan A-Qaeda.

Dewan Syuro Mujahiddin inilah yang nantinya akan mendirikan Islamic State of Iraq (ISI) yang dipimpin oleh Abu Umar Baghdadi sepeninggal Zarqawi dan direstui oleh Osama bin Laden. Kepemimpinan Abu Umar Baghdadi tidak berlangsung lama, karena ia akhirnya terbunuh dalam serangan udara yang dilakukan Amerika Serikat, yang kemudian digantikan oleh Abu Bakar al Baghdadi. Ketika perang sipil Suriah pecah, ISI yang kini dipimpin oleh Abu Bakar al Baghdadi bersikeras untuk menyeberang perbatasan hingga sampai ke daerah Suriah, mengabaikan instruksi dari Aiman Zwahahiri, pengganti Osama bin Laden dalam tampuk kepemimpinan A-Qaeda. Dari episode ini, muncul kelompok teror baru yang belum pernah ada sebelumnya, baik dari segi kekuatan, militansi hingga struktur, yang disebut dengan ISIS (Islamic States of Iraq and Syria).

Dari kronologi historis diatas, keputusan Tony Blair dalam menyeret Inggris masuk ke Afghanistan pasca 9/11 telah membuat posisi Osama bin Laden menguat dimata kelompok-kelompok jihadis. Lagi, ketika Tony Blair mendukung dengan setia brutalitas Amerika Serikat di Irak, Osama bin Laden memanfaatkan momen ini untuk kembali mempropagandakan legitimasi kebencian dan perlawanan terhadap Barat. Doktrin intervensi yang diadopsi oleh Tony Blair, secara tidak sadar telah melahirkan gerakan-gerakan milisi ekstrim yang menggunakan teror sebagai cara mereka berkomunikasi, hingga mentargetkan Inggris sebagai salah satu musuh yang harus dihancurkan. Hal ini terbukti, pada tahun 2005, ketika Ibu Kota Inggris, mendapatkan serangan teror bom bunuh diri, dimana A-Qaeda mengaku bertanggung jawab atasnya.[15]

Penutup

Sekarang pertanyaannya, bagaimana mungkin Presiden Jokowi menyebutkan bahwa reputasi Tony Blair di pemerintahan itu baik? Perang yang dibawa oleh Amerika Serikat dibawah kekuasaan Bush yang kemudian disokong oleh Inggris di bawah Tony Blair adalah bentuk invasi dan intervensi militer yang tidak terlegitimasi secara hukum Internasional. Secara teoritis, hanya ada dua kondisi ketika sebuah negara diperkenankan untuk melakukan serang ke negara lain, yakni kondisi mempertahankan diri, dan yang kedua ketika Dewan Keamanan PBB telah menyepakati keabsahan serangan tersebut. Dari 2 kondisi tersebut, tidak ada satupun yang dicapai oleh Bush dan Tony Blair.

Apakah melakukan serangan dan intervensi militer ke negara lain adalah sebuah bentuk reputasi baik dalam pemerintahan? Apakah perlu juga penulis ingatkan bagaimana sikap pemerintahan Indonesia dalam memandang intervensi militer Amerika Serikat dan koalisi ke Irak yang dalam banyak kesempatan ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu, Hassan Wirajuda?

Apakah laporan-laporan pelanggaran HAM di Irak pada masa pendudukan tidak dihiraukan oleh Presiden Jokowi atas nama pembangunan? Bagaimana dengan penggunaan senjata kimia yang dilaporkan oleh Human Right Watch? Bagaimana dengan laporan 10 tahun pasca invasi yang dikeluarkan oleh Amnesty International pada tahun 2013? Bagaimana dengan kejahatan kemanusiaan di penjara Abu Ghraib?

Tidakkah itu semua merupakan cela yang Tony Blair bagi bersama dengan Bush dalam riwayat pemerintahannya?

Tidakkah Indonesia menjadi negara paling terdampak atas meluasnya ekstremisme agama?

Tidakkah Presiden melihat garis merah penghubung bagaimana keputusan Tony Blair dengan doktrin intervensi kemanusiaannya yang baru itu telah menciptakan kondisi yang menyuburkan tumbuhnya gerakan-gerakan teror?

Apakah Presiden tidak melihat bahwa menjalin relasi dengan seseorang seperti Tony Blair bahkan memujinya dengan mengabaikan fakta yang ada telah sekali lagi membuat Indonesia nampak tidak mempedulikan catatan-catatan kejahatan HAM di masa lalu? Tidak hanya mengabaikan catatan-catatan kejahatan HAM masa lalu di dalam negeri, bahkan juga di luar negeri?

Lagi, Pak Luhut, anda salah. Hal itu  juga urusan kita.

[1] Lihat esai FAIR Riau tulisan Rifki Adha Hamizat yang berjudul Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dalam Perspektif Pertahanan dan Keamanan, dapat diakses di https://fairtalks.org/pemindahan-ibukota-negara-indonesia-dalam-perspektif-pertahanan-dan-keamanan/

2 Lihat laporan yang dirilis Koalisi Bersihkan Indonesia bertajuk Ibu Kota Baru buat Siapa? , dapat diakses di https://walhi.or.id/wp-content/uploads/Laporan%20Tahunan/FINAL%20IKN%20REPORT.pdf

3 Bisnis.tempo.co, “ Luhut Jelaskan Sebab Tony Blair jadi Dewan Pengarah Ibu Kota Baru”, (https://bisnis.tempo.co/read/1295481/luhut-jelaskan-sebab-tony-blair-jadi-dewan-pengarah-ibu-kota-baru)

4 Chloe Farand, “Third of British people want to see Tony Blair tried as a war criminal over Iraq, finds YouGov poll” (https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/tony-blair-war-criminal-iraq-trial-convicted-yougov-british-people-uk-prme-minister-wmds-dossier-a7870341.html )

5 Fajar Pebrianto, “Jejak Tony Blair, dari Invasi Irak ke Kibu Kota Baru Indonesia” (https://bisnis.tempo.co/read/1295838/jejak-tony-blair-dari-invasi-irak-ke-ibu-kota-baru-indonesia?page_num=2 )

6 Perdana Menteri terakhir dari Partai Buruh sebelum Tony Blair adalah James Callaghan yang masa jabatannya usai tahun 1979, untuk kemudian jabatan Perdana Menteri selama 18 tahun, dipegang berturut-turut oleh 2 politisi Partai Konservatf, yakni Margaret Thatcher dan John Major

7 Lihat tulisan Robert Cooper terkait di https://www.theguardian.com/world/2002/apr/07/1

8 Bonnie Hinman, Tony Blair, New York : Infobase Publishing, 2007, hal.57

9 Ibid. hal.96 & 97

10 “Decides, while acknowledging paragraph 1 above, to afford Iraq, by this resolution, a final opportunity to comply with its disarmament obligations under relevant resolutions of the Council; and accordingly decides to set up an enhanced inspection regime with the aim of bringing to full and verified completion the disarmament process established by resolution 687 (1991) and subsequent resolutions of the Council” dokumen resolusi dapat diakses di : https://www.un.org/Depts/unmovic/documents/1441.pdf , lihat hal.3

11 Untuk lebih lanjut memahami bentuk-bentuk penindasan, persekusi dan kebrutalan Saddam Hussein yang dia warisi dari gaya kepemimpinan partai Ba’th selama puluhan tahun yang menggunakan teror dan rasa takut untuk memastikan sikap tunduk warganya, dapat merujuk ke Saddam Hussein’s Ba’th Party : Inside an Authoritarian Regimet tulisan Joseph Sassoon. Selain itu, pembaca dapat merujuk ke buku State of Repression : Iraq under Saddam Hussein tulisan Lisa Blaydes. Penulis menganggap perlu untuk memberikan rujukan-rujukan ini agar tidak terjadi kesalahpahaman berupa anggapan bahwa penulis mendukung atau bersimpati pada Saddam Hussein dan pemerintahannya dikarenakan mengkritik intervensi bersenjata yang dilakukan koalisi Amerika Serikat untuk menggulingkan rezim Saddam. Rezim Saddam adalah salah satu rezim paling brutal yang dikenal di sejarah modern pasca Perang Dunia 2, namun hal tersebut tidak menutup realitas bahwa invasi terhadap Irak justru tidak menyelesaikan masalah, namun realitanya makin memperuncing eskalasi konflik di Timur Tengah dan menyuburkan gerakan Global Jihad A-Qaeda.

12 Opcit. Bonnie Hinman, hal. 103

13 Warmonger bermakna “seseorang yang menghasut pihak lain agar terjadi perang

14 Dapat diakses melalui https://www.gov.uk/government/publications/the-report-of-the-iraq-inquiry

15 Dapat diakses melalui https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/535407/The_Report_of_the_Iraq_Inquiry_-_Executive_Summary.pdf

16 Lihat : The Algerian Civil War, 1990-1998 tulisan Luis Martinez

17 https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/pakistan/4313740/Al-Qaeda-commander-linked-to-2005-London-bombings-led-attacks-on-Nato-convoys.html


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved | Newsphere by AF themes.