Sen. Jul 13th, 2020

FAIR RIAU

Bridging the gaps, revealing the facts

Menyoal Klaim Cina di Laut Natuna Utara

5 min read
Menyoal Laut Natuna Utara

Menyoal Laut Natuna Utara

Baru-baru ini terjadi lagi. Cina mengklaim Laut Natuna Utara dengan alasan “Traditional Fishing Right” yang merupakan hak untuk mengambil hasil laut bagi sebuah negara kepulauan di laut internasional. Traditional Fishing Rights adalah mekanisme antarnegara yang mengatur hak-hak nelayan di perairan yang berbatasan/berdampingan. Sedangkan Traditional Fishing Area adalah daerah penangkapan ikan yang diberikan kepada nelayan tradisional dalam batas-batas konservasi laut diperairan nasional ataupun daerah.

Karena Cina “ngotot” dengan Nine Dash Line nya, artinya, Cina “merasa” berhak untuk mengambil hasil laut di perairan Laut Cina Selatan dan Laut Natuna Utara. Tapi klaim tersebut “lemah” jika dilihat dari sudut pandang Hukum Laut Internasional UNCLOS.

Pertama, apa yang disebut Cina sebagai Traditional Fishing Grounds is nonsense. Sebab, merujuk pada status Traditional Fishing Grounds tidak (boleh) bersifat unilateral sepihak. Seperti yang tertera dalam UNCLOS pasal 51,

“Without prejudice to article 49, an archipelagic State shall respect existing agreements with other States and shall recognize traditional fishing rights and other legitimate activities of the immediately adjacent neighbouring States in certain areas falling within archipelagic waters. The terms and conditions for the exercise of such rights and activities, including the nature, the extent and the areas to which they apply, shall, at the request of any of the States concerned, be regulated by bilateral agreements between them. Such rights shall not be transferred to or shared with third States or their nationals”.

Berdasarkan pasal 51, Cina tidak ada urusan dengan Traditional Fishing Rights/Grounds di wilayah Laut Natuna Utara dan seluruh wilayah klaim lainnya karena tidak ada kesepakatan bilateral antara Cina dan negara-negara tersebut berkaitan dengan Traditional Fishing Right di perbatasan perairan. Lagipula, kalau memang Cina merasa Laut Natuna Utara adalah wilayah Traditional Fishing-nya, kenapa harus membawa-bawa kapal Coast Guard segala?

Kedua, Indonesia akan melayangkan Nota Protes kepada Cina terkait hal tersebut. Jika Indonesia mau menggunakan peta dalam nota protesnya, maka, Indonesia jangan sekali-sekali mencantumkan peta Nine Dash Line untuk menunjukkan wilayah persengketaan karena ini berarti bahwa Indonesia secara tidak langsung mengakui bahwa Nine Dash Line itu ada. Jika mengakui bahwa Nine Dash Line itu ada, maka otomatis Traditional Fishing Ground/Rights menjadi berlaku.

Ketiga, tuntutan yang perlu dilayangkan oleh Indonesia tidak boleh menggunakan kata “Hak Kedaulatan (Sovereignty Rights)” tapi seharusnya menggunakan kata “Hak Berdaulat (Sovereign Rights)”. Dikarenakan sengketa terjadi di wilayah “ZEE” (200 mil dari garis pantai), bukan wilayah “Teritorial” (12 mil dari garis pantai).

Dua Pendekatan Memandang Laut Cina Selatan

Perubahan sistem internasional ikut merubah konstelasi politik negara-negara besar di kawasan sehingga negara-negara ASEAN dihadapkan pada situasi harus mengambil peran kunci. ASEAN mau tidak mau tetap harus memikirkan penguatan Komunitas Keamanan melihat bahwa masih ada beberapa permasalahan di kawasan yang menuntut kesiapan di bidang pertahanan dan persenjataan ketika berhadapan dengan negara-negara besar, salah satunya ialah permasalahan di kawasan Laut Cina Selatan. Menurut Ralf Emmers, Perimbangan kekuatan di kawasan Laut Cina Selatan menunjukkan adanya pertumbuhan asimetris kekuatan laut yang menguntungkan Cina.[1] Emmers kemudian melihat bagaimana negara-negara pengklaim menghadapi pertumbuhan kekuatan laut yang asimetris tersebut. Cara yang efektif untuk mengimbangi Cina adalah dengan memperkuat Komunitas Keamanan ASEAN sebagai bentuk mekanisme perimbangan institusional terhadap Cina [dan negara besar lainnya].[2]

Laut Cina Selatan adalah Ujian bagi ‘Persatuan ASEAN’ yang juga berpengaruh pada ‘Sentralitas ASEAN’. Masalah Laut Cina Selatan adalah ujian pertama bagi ASEAN dalam agenda penguatan integrasinya. ASEAN seharusnya bisa menjadi penengah yang betul-betul berdaulat dalam menyelesaikan konflik di Laut Cina Selatan. ASEAN memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas keamanan kawasannya karena konflik ini mengikutsertakan sejumlah negara anggota ASEAN melawan Tiongkok, yang notabene bukan anggota ASEAN. Tidak ada alasan bagi ASEAN untuk tidak “turun tangan” dalam konflik Laut Cina Selatan. Oleh karena itu diperlukan Persatuan ASEAN (ASEAN Unity) pada kasus ini.

Ada dua pendekatan yang penulis afirmasi sebagai strategi dalam menyelesaikan masalah di Laut Cina Selatan. Pertama, perimbangan kekuatan. perimbangan kekuatan antar negara-negara pengklaim merupakan peningkatan kapasitas militer masing-masing negara untuk menyiapkan diri menghadapi konfrontasi militer langsung (perang) yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi. Tentunya skenario ini tidak diinginkan oleh ASEAN baik negara-negara anggotanya maupun ASEAN sebagai sebuah entitas kesatuan regional. Konfrontasi akan menimbulkan banyak kerugian dan pastinya mengancam terjadinya perang yang lebih besar dan berkepanjangan.

Pendekatan yang kedua, keamanan maritim (maritime security). ASEAN bisa menggunakan pendekatan keamanan maritim dalam menghadapi isu Laut Cina Selatan. Pendekatan ini memiliki dua mekanisme yaitu komunitas keamanan maritim (maritime security community)dengan membentuk rasa percaya diri (confidence building measures) menempatkan Laut Cina Selatan sebagai wilayah kedaulatan bersama; dan rezim keamanan maritim (maritime security regime)dengan membentuk aturan-aturan terkait lalu lintas bersama, manajemen bencana, dll.

ASEAN telah menggagas dibentuknya Declaration of Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) yang pada artikel ke-10 mengamanatkan pembentukan aturan dan mekanisme yang lebih jelas dan operasional lewat sebuah Code of Conduct (COC) terkait Laut Cina Selatan. Indonesia pada tahun 2013 lewat Menlu Marty Natalegawa telah mengusulkan “Zero Draft“ sebagai draft awal pembentukan COC Laut Cina Selatan yang berisi tiga tujuan inti: membangun rasa saling percaya; mencegah insiden; dan pengelolaan insiden yang terjadi.[3] Namun, Tiongkok hingga saat ini menolak COC karena dianggap tidak sesuai dengan kepentingan dan identitas nasional Tiongkok. Ini juga berhubungan dengan masalah kedaulatan Taiwan yang juga ikut andil dalam isu Laut Cina Selatan.  Tiongkok merasa dirugikan atas perundingan COC yang dilakukan. Secara tidak langsung Tiongkok akan mengakui Taiwan sebagai negara yang berdaulat jika mau duduk berunding soal Laut Cina Selatan.

Baik DOC maupun COC sebetulnya bukanlah instrumen penyelesaian konflik, melainkan cara untuk mengatur perilaku negara-negara yang berada di konflik untuk menghindari terjadinya ketegangan. Namun pendirian COC dapat menjadi simbol politik untuk membangun rasa percayabagi masing-masing negara yang berkonflik. ASEAN harus mengupayakan terus dibentuknya COC untuk menghindari konfrontasi langsung atau konflik terbuka antar negara pengklaim.

Tiongkok juga harus menghormati konstelasi politik internasional yang ada. Semua tahu bahwa Tiongkok secara militer jauh lebih kuat, namun Tiongkok juga harus menyadari dan menghormati ASEAN sebagai salah satu mitra terbesar Tiongkok di bidang ekonomi. Tiongkok perlu menyadari dan menghormati bahwa segala bentuk penahanan diri, pengendalian diri, dan rasa percaya (self constraint, self restraint, and trust)harus ditunjukkan oleh negara yang lebih besar.

ASEAN perlu membangun COC yang absah sebagai simbol politikyang mencerminkan langkah dan inisiatif paling rasional bagi ASEAN dalam menengahi konflik Laut Cina Selatan. ASEAN diprediksikan mampu menyelesaikan masalah Laut Cina Selatan lewat dialog-dialog diplomasi karena dialog adalah kekuatan ASEAN sejak lahir. Posisi ASEAN sangat strategis dan menentukan. Jika ASEAN dapat menengahi dan mendorong penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan, ASEAN akan semakin kuat sebagai integrasi regional. Selain itu juga, kepercayaan terhadap ASEAN akan meningkat baik dari negara-negara anggotanya maupun dari mitra wicara ASEAN.


[1] Ralf Emmers, “The Changing Power Distribution in The South China Sea: Implications for Conflict Management and Avoidance”, Political Science, vol. 62, no. 2 (2010), hlm. 118-131, Sage Publications.

[2]Ibid., hlm. 120-122.

[3] Leszek Buszynski & Christoper B. Roberts, The South China Sea Maritime Dispute: Political, Legal, and Regional Perspectives (New York: Routledge, 2015), hlm. 136.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © Fairtalks 2020 | Newsphere by AF themes.