Sen. Sep 23rd, 2019

FAIR RIAU

Bridging the gaps, revealing the facts

Mewujudkan Kesadaran Kelas dan Orientasi Gerakan pada Kaum Buruh

10 min read
Mewujudkan Kesadaran Kelas dan Orientasi Gerakan pada Kaum Buruh

Mewujudkan Kesadaran Kelas dan Orientasi Gerakan pada Kaum Buruh

Bulan Mei selalu diartikan dengan Kaum Buruh dan gerakannya, tetapi bagaimana agar kesadaran kelas benar-benar tercipta untuk permasalahan ini.

Kenaikan upah selalu menjadi isu yang selalu melekat ketika terjadi aksi mogok kerja serikat buruh di Indonesia pasca reformasi. Isu ini selalu menjadi masalah tunggal yang dipejuangkan kaum buruh ketika melakukan aksi mogok kerja, aksi blokade jalan, dan aksi demonstrasi.

Kata “buruh” dan “upah” adalah dua kata yang mempunyai kedekatan yang sangat dekat pada masa dulu dan pada masa kontemporer ini. Keduanya seperti melekat satu dengan yang lain antara makna dan definisinya. Kalau berbicara tentang buruh selalu akan dikonotasikan berbicara tentang upah sehingga pemerintah dan khalayak publik sering terjebak dalam penyempitan isu ketika berbicara tentang buruh. Buruh terlihat seperti pengemis yang meminta-minta kepada tuannya (pemerintah).

Kemudian asumsi itu pun mulai meruncing pada hubungan isu kebijakan pemerintah dengan kaum buruh hanya sebatas membicarakan dan berkutat pada masalah penetapan Upah Minimum Provinsi/Kabupaten (UMP/UMK). Kita mengetahui bahwa upah buruh merupakan satu hal utama yang diperjuangkan kaum buruh untuk menghidupkan kebutuhan keluarganya akan tetapi hal ini bukanlah menjadi sebuah isu tunggal saja dari perjuangan gerakan buruh.

Penuntutan kenaikan upah buruh menjadi semakin memanas ketika berhadapan dengan pasar dan negara. bila kita sedikit mundur ke masa orde baru, kasus Marsinah menjadi titik hitam bagi sejarah indonesia dan menjadi titik awal mula pergolakan perjuangan kaum buruh memuncak dimana pada waktu itu kaum buruh menjadi tumbal untuk ”Cukong” dari proses kongkalikong antara negara dan pasar. Marsinah menjadi saksi bisu dari kejamnya kerjasama negara dengan pasar dalam membungkam aksi perjuangan pergerakan buruh di Indonesia dimana tatkala mereka menuntut kenaikan upah sebagai salah satu hak perburuhan. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) saat itu menjadi representasi negara dalam merepresi kaum buruh, sedangkan asosiasi pengusaha menjadi representasi pasar untuk menekan pemerintah.

Isu perjuangan kaum buruh semasa Orde Baru tidak hanya semata masalah kenaikan upah tetapi perjuangan hak sipil politik atas eksistensi organisasi mereka. Rezim Orde Baru sangat represif atas eksistensi organisasi serikat buruh. Mereka dicap sebagai antek-antek Partai Komunis Indonesia (PKI) tetapi juga dianggap sebagai penghambat pembangunan. Aksi yang mereka lakukan selalu dianggap subversif melawan negara ketimbang dimaknai sebagai realitas politik demokratis. Peletakan posisi kaum pemodal sebagai mitra pembangunan Orba menjadi ancaman tambahan bagi nasib kaum buruh. Oligarkisme ekonomi yang di-backing kekuatan militer menjadi sebuah struktur politik yang harus dihadapi oleh serikat buruh saat itu. Oleh sebab itu, isu utama yang diperjuangkan kaum buruh semasa Orde Baru lebih banyak mengarah pada masalah tuntutan hak sipil dan hak politik, yaitu eksistensi dan independensi politik serikat organisasi kaum buruh1.

Setelah lepas dari kekangan Orde Baru selama hampir 32 tahun, gerakan buruh bangkit lagi dengan memunculkan orientasi dan isu baru agar bisa eksis dalam situasi sosial politik yang baru. Perubahan orientasi dan isu kaum buruh ini mulai nampak tatkala mereka harus berhadapan dengan intervensi pasar yang kian kuat mencengkram negara akibat derasnya laju neoliberalisme pasca reformasi. Isu dominan mereka bukan lagi represif negara tetapi lebih mengarah pada tekanan pasar internasional dibawah bendera Multi National Corporation (MNC), World Trade Organization (WTO), dan World Bank. Pasar menjadi musuh nyata gerakan buruh dan pemerintah kian bingung ketika harus mediasi antara kepentingan buruh dengan pengusaha. Pengusaha dan buruh sama-sama membangun kekuatan dan jejaring politik agar kepentingan mereka bisa terakomodir dalam proses pembuatan kebijakan.

Salah satu keberhasilan politik yang pernah didapatkan oleh Kaum buruh di masa pasca reformasi di ranah kebijakan publik yaitu dikeluarkannya Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Undang-undang yang keluar ini menjadi sebuah ancaman yang serius bagi para pengusaha atau pemilik modal. Karena didalam undang-undang tersebut adalah tentang sanksi yang akan diberikan oleh negara kepada perusahaan yang mencoba melanggar ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP). Pengusaha yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan UMP dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi penjara dari satu hingga empat tahun dan denda minimal Rp 100 juta dan maksimal Rp 400 juta. UMP yang ditetapkan merupakan gaji pokok bagi pekerja yang masih belum menikah dan punya masa kerja 0-12 bulan2.

Setelah 15 tahun reformasi, gerakan buruh seakan-akan dilihat hanya sebagai kumpulan massa pragmatis yang hanya berjuang menuntut kenaikan upah saja ketimbang gerakan yang punya root ideologi dan platform politik. Dalam tulisan ini semoga bisa mencerahkan pandangan para pembaca.

Dalam tradisi Old Left atau Old Marxist, isu perjuangan buruh pada awalnya hanya seputar masalah hubungan produksi antara kaum pemodal dengan kelas pekerja. Kenaikan upah dan pengurangan waktu jam bekerja menjadi isu yang diperjuangkan oleh kaum buruh. Nilai lebih atas sebuah barang yang berbanding terbalik dengan nilai upah pekerja menjadi isu kritis yang selalu diangkat oleh kaum buruh.  Jika para ahli ekonomi borjuis melihat hubungan antar-benda (pertukaran antarkomoditi), Marx dalam Das Capital-nya memperhatikan hubungan antar-manusia3.

Pertukaran komoditi mencerminkan hubungan-hubungan di antara para produser individual yang terjalin melalui pasar. Uang memperlihatkan bahwa hubungan itu menjadi semakin erat, yang tanpa terpisahkan menyatukan seluruh kehidupan ekonomi dari para produser. Modal (kapital) memperlihatkan suatu perkembangan lanjutan dari hubungan ini: tenaga kerja manusia menjadi suatu komoditi.

Para pekerja menjual tenaga kerjanya kepada pemilik tanah, pemilik pekerja dan alat-alat kerja.  Seorang pekerja menggunakan sebagian waktu kerjanya untuk menutup biaya hidupnya dan keluarganya (mendapat upah), sebagian lain waktu kerjanya digunakan tanpa mendapat upah, semata-mata hanya mendatangkan nilai lebih untuk para pemilik modal. Nilai lebih merupakan sumber keuntungan, sumber kemakmuran bagi kelas pemilik modal. Akibatnya ada eksploitasi besar-besaran kaum borjuis (pemilik alat produksi) atas kaum proletar (kelas buruh). Untuk lepas dari ekploitasi kaum borjuis, Marx menganjurkan kepada kaum buruh untuk melakukan sebuah revolusi proletariat.

Kelas buruh Indonesia belum mencapai kemandiriannya. Ia lahir dan terbentuk bukan karena peralihan dari masyarakat feodal ke industrial. Disini ikatan primordial khas masyarakat agraris demikian kental pada etnisitas, keagamaan dan kelompok. Dalam kondisi demikian, tidaklah heran bahwa partai buruh tidak mendapat suara signifikan dalam Pemilu di Indonesia.

Selain itu, program pemberdayaan kelas buruh masih terpaku pada hal pragmatis dan teknis seperti pengembangan minat untuk membuat serikat pekerja, penguatan kemampuan berorganisasi disertai pembelajaran tentang hukum perburuhan. Program demikian tentunya bermanfaat bagi buruh, tapi sama sekali tidak cukup. Pengukuhan suatu gerakan butuh kesadaran yang mengikat rasa solidaritas, dan untuknya buruh butuh ideologi.

Kajian ideologi jarang disajikan dalam pelatihan buruh. Dalam banyak kasus, kajian ideologi bahkan sering disepele­kan. Kalaupun dipelajari, berkutat pada materi sejarah sema­ta. Dalam praktiknya, kursi pimpinan sering hanya dikuasai oleh segelintir kaum elit, dan selebihnya anggota dijadikan objek mobilisasi semata. Tidak heran, banyak pihak meman­dang gerakan buruh tidak berideologi.

Reformasi telah berjalan sepuluh tahun. Gerakan buruh telah memiliki ruang bebas untuk mengekspresikan perjuangannya. Tetapi tetap saja belum ada perkembangan dan peran yang signifikan dalam dinamika perjalanan bangsa ini. Pertanyaannya, mengapa potensi besar buruh Indonesia tidak menjadikan mereka sebagai kekuatan yang diperhitungkan?

Ketiadaan dasar gerakan yang jelas membuat buruh Indonesia tidak punya cita-cita dan gagasan besar. Ibarat orang hidup tanpa ruh dan jiwa. Gerakan buruh mengalami involusi, bergerak ke dalam yang mengakibatkan konflik internal yang kronis. Antaraktivis saling hantam dan sikut di internal organisasi.

Kita tidak membicarakan posisi kita sebagai buruh kerah putih (white collar worker) hanya karena bekerja profesional didalam kantor dengan titel akademik tertentu. Kita juga tidak berbicara tentang buruh kerah biru (blue collar worker) yang mengedepankan ketrampilan. Tiap bulan kita dihantui oleh kebutuhan hidup yang terus meningkat. Sedangkan upah yang kita terima tidak mencukupi. Padahal kita telah bekerja keras. Prestasi dan komitmen kita pada perusahaan juga tidak mengecewakan.

kondisi kerja semacam ini belum keluar dari cangkang kebutuhan dasar (basic needs) di level dua, yaitu security of employment. Jenis kebutuhan yang kedua ini berhubungan dengan jaminan keamanan, stabilitas, perlindungan, struktur, keteraturan, bebas dari rasa takut dan cemas dan sebagainya yang tentu saja terkait dengan statusnya sebagai pekerja. Apabila safety needs ini tidak terpenuhi dalam waktu relatif lama, maka perilaku pekerja tentang dunianya bisa berkembang ke arah yang negatif, yaitu meta patologi seperti sikap apatis (karena nasib yang tidak kunjung berubah), bosan (potensi diri tidak berkembang karena rutinitas pekerjaan), putus asa (tidak punya alternatif pekerjaan), kehilangan rasa humor lagi (karena stres setiap hari), terasing (dengan alat produksinya), mementingkan diri sendiri (tidak peduli dengan pekerja lain yang bernasib sama), dan sebagainya. Perilaku khas pekerja yang berupah pas-pasan.

Kita lahir, tinggal, dan bekerja di negeri yang terkenal makmur dan sejahtera, gemah ripah loh jinawi. Negeri kita dijuluki Zamrud Khatulistiwa, surga dunia yang sesungguhnya. Kandungan ikan, tani, kebun, dan tambang yang melimpah ruah. Konon, Nusantara adalah Kota Atlantis sebagaimana yang pernah ditulis filosof Yunani, Plato (427 – 347 SM). Tapi buruh tidak sumringah mendengar semua kisah tersebut. Kenyataan pada masa kini, Nusantara yang kini disebut Indonesia, menampilkan pemandangan ekstrem: orang kaya yang semakin kaya dan orang kebanyakan yang menjadi miskin dan dimiskinkan. Kelas buruh pada kelompok kedua. Uniknya kedua kelas ini berjalan ”secara harmonis”, seolah-olah tidak bersentuhan, tidak saling ganggu. Kelas pertama sibuk antri launching apartemen baru, shopping ke negeri jiran, atau nonton konser musik senilai satu bulan Upah Minimum Propinsi. Diluar perhelatan tersebut, orang-orang kebanyakan antri di halte busway, makan di warung nasi emperan jalan, dan berbagi bilik kontrakan di gang sempit.

Kebun, sawah, dan pemukiman warga tersingkir ke ping­giran kota, berganti cluster perumahan elit berhias padang golf mini, mal, apartemen, dan bangunan superblok. Semua berdiri gagah dengan view rumah-rumah kumuh dan sungai yang bau menghitam.

Tiada lagi lahan terbuka yang gratis tempat orang mera­sakan kesejukan pepohonan dan menghirup udara segar. Air tanah habis tersedot untuk pembangunan gedung. Pohon-pohon besar diganti bunga-bunga dalam pot demi memper­indah tampilan gedung. Tidak peduli, ketiadaan resapan air membuat permukaan tanah turun setiap tahun.

Pertentangan kelas tidak otomatis berakhir dengan revolusi. Kaum kapitalis selalu punya cara untuk mempermak wajah tamaknya dengan wajah lugu tanpa dosa. Mereka menyediakan berbagai sarana hiburan bagi kaum proletar. Setiap hari televisi menayangkan konser musik lipsync, program reality show dengan objek kaum papa, dan ajang pencarian bakat. Sinetron dengan aktorktris ganteng, cantik, putih dengan wajah blasteran siap membius penonton dari kesumpekan hidup.

Ibukota semakin sesak. Ruas jalan tidak bertambah. Tapi sedan-sedan mewah bersliweran dengan riangnya, berpapasan mesra dengan kaum miskin kota (urban poor) yang berserakan di sudut-sudut jalan. Semua maklum. Sudah ada pembagian tugas antarwarga: yang kaya silakan menghirup udara berpendingin, yang miskin silakan menghirup asap knalpot.

Kita tidak memaki kaum kaya dan berpunya. Kaya dan miskin itu sesuatu yang relatif dan dinamis. Orang kaya tidak otomatis jahat dan orang miskin tidak otomatis benar dan ha­rus dibela. Namun kita wajib tahu apa penyebab sesungguh­nya dari sistem yang tidak adil ini. Mengapa penindasan se­lalu menimpa kelas buruh, bukan pengusaha? Mengapa ada orang yang bisa hidup mewah tanpa bekerja keras? Tentu bu­kan sekadar karena mereka ”bekerja cerdas”. Mengapa ada orang yang selalu bekerja keras tapi tidak pernah sejahtera? Kita merasakan suatu sistem penghisapan, eksploitasi, dan penindasan di sekeliling kita. Dada kita terasa sesak oleh sistem ini. Sistem apakah, yang manakah?.

Untuk lebih memahami arah orientasi gerakan buruh semestinya kita harus lebih mengeti dahulu ideology yang kita anut dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh buruh. Ideologi berfungsi mengkonstruksi masalah manusia dan menawarkan pemecahan terbaik dalam praktiknya. Masalah tidak mesti kasat mata, seperti masalah keuangan atau masalah keluarga. Ia juga bisa berada diluar lingkungan sosial kita, melampaui dunia material kita. Hal-hal berkaitan dengan keyakinan, agama, kesadaran akan hak dan kewajiban adalah bagian dari masalah-masalah tak kasat mata.

Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa sadar atau tidak, setuju atau menolak, sesungguhnya setiap manusia berideologi, apa pun profesinya supir, presiden, kupu-kupu malam, pemulung, menteri, nelayan, polisi, atau petani. Meskipun kadang-kadang mereka tidak menyadarinya atau bahkan me­nyangkalnya dengan mengatakan, ”Saya tidak suka ideologi”, ”ideologi melulu soal politik”, atau ”ideologi tidak bisa me­nyelesaikan problem hidup saya dan saya lebih suka yang riil dan konkret didepan mata!” Alih-alih mengabaikan ideologi, sikap menolak ideologi adalah ideologi atau cara pandang4.

Sikap lemah terhadap cara pandang ini menjerumus­kan kaum buruh kepada kepasrahan atau keikhlasan hidup yang semu. Seolah-olah mereka tidak punya hak lagi untuk memperjuangkan nasibnya, karena ada anggapan bahwa bisa menjadi buruh saja sudah merupakan suatu berkah.

Alam pikiran buruh pada umumnya relatif sederhana, yaitu menuntaskan pekerjaan dalam satu bulan dan menerima upah berupa uang pada akhir bulan. Sebagai salah satu kelompok masyarakat menengah bawah, buruh merupakan profesi yang cukup aman dan membanggakan, apalagi dalam situasi ekonomi yang sulit. Aman dalam arti pendapatannya tiap bulan jelas dan berjangka panjang. Membanggakan dalam arti statusnya sebagai ”orang kantoran” atau ”kerja di PT” cukup prestisius sebab tidak semua orang bisa mendapatkannya.

Memiliki barang elektronikerkakas rumah tangga baru bukan monopoli orang kaya. Bagi buruh, setiap tanggal muda, semua harga barang di toko/mal terasa murah. Bagi yang upahnya pas-pasan pun tidak mengapa, mereka juga masih bisa bergaya seperti kelas menengah kebanyakan, cukup dengan sedikit menurunkan standar hidup menjadi sedikit  lebih sederhana. Mereka kumpulkan kepingan logam dari sisa upah tiap bulan untuk mudik menengok kampung halamannya pada hari raya keagamaan. Buruh hanya menanggung beban pribadi, tidak menanggung risiko sebesar perusahaan bila gulung tikar.

Konsepsi ini perlu kita ubah. Buruh itu profesi pilihan kita, apapun dalihnya. Sehingga, setiap individu buruh, pengurus buruh, atau pemodal, mestilah berideologi. Dengan ideologi buruh dipahamkan hak-hak dan kewajibannya didalam sistem masyarakat. Buruh dikembalikan kesadarannya akan nilai-ni­lai lebih dirinya baik itu dalam relasi ekonomi dengan pihak korporasi, politik dengan negara, dan sesama buruh sendiri. Buruh tidak boleh lupa bahwa nilai kemanusiaannya ditentu­kan oleh seberapa besar kesadaran mereka dalam menentu­kan posisi dalam hubungan-hubungan ini.

footnote:
  1. Muhammad Zuhdan, 2014 “Perjuangan Gerakan Buruh Bukan Sekedar Upah: Melacak Perkembangan Isu Gerakan Buruh di Indonesia Pasca Reformasi”. Diterbitkan oleh Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol.17, No.3, Hal. 3
  2. Ibid, hal.3
  3. Frederick Engel. (2007). Tentang Das Capital. Jakarta: Oey Rennesaince. Buku aslinya berjudul On Marx’s Capital yang ditulis oleh Frederick Engel lalu diterjemahkan ke dalambahasa Indonesia oleh Oey Hay Djoen.
  4. Soegiri Edi Cahyono DS.(2003). Gerakan Serikat Buruh: Jaman Kolonial Hindia Belanda Hingga Orde Baru. Jakarta: Hasta Mitra. Hal.23

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved | Newsphere by AF themes.