Ming. Nov 17th, 2019

FAIR RIAU

Bridging the gaps, revealing the facts

Muslim Indonesia: Menjadi Jarum di Tumpukan Jerami

7 min read
Muslim Indonesia: Menjadi Jarum di Tumpukan Jerami

Didapat dari https://carano.info/perbedaan-idul-adha-tidak-perlu-dipermasalahkan/

Menjelang Lebaran atau Idulfitri, ada dua suasana yang tersaji—dan keduanya baik: seorang bapak beriktikaf di masjid dan menangis sesenggukan, sementara seorang bapak lain menahan air mata menyaksikan kebahagiaan anaknya menerima baju baru dari sisa uang Tunjangan Hari Raya (THR) yang dicukup-cukupkan. Ilustrasi itu mungkin nyata kita temukan pada sepuluh malam terakhir Ramadan yang segera berakhir atau tidak sama sekali, tetapi poinnya adalah kedua situasi itu memang sudah menjadi kebiasaan muslim—bukan Islam—(di) Indonesia, bahkan dunia (?). Dua ilustrasi itu penting dihadirkan sebagai jendela bagi orang di luar Islam, atau bahkan untuk kalangan muslim sendiri, untuk melongok dan kemudian menyadari bahwa memang sulit menemukan Islam di Indonesia.

Saya melihat muslim di Mesir, tapi saya tak melihat Islam di sini,” ucap Muhammad Abduh, sang pembaharu Islam Mesir, sebagaimana saya kutip dari tulisan Husein Ja’far Al Hadar di sebuah kolom pada situs Geotimes. Ia meneruskan, “Adapun di Eropa saya tak melihat muslim, tapi saya melihat Islam di sana.” Kalimat itu sering saya dengar, tapi baru kali ini saya mengerti esensinya—di samping sosok yang mengucapkannya: Islam lebih “hidup” di negara-negara minoritas muslim. Namun, hal itu tentu memantik senarai pertanyaan baru: “Apakah Islam tidak ada di rumahnya sendiri, di Arab Saudi? Indikator apa yang membuat sebuah negara dianggap lebih Islami ketimbang yang lainnya? Bagaimana sang pembaharu Islam bisa sampai kepada kesimpulan yang demikian itu?

Ketiga pertanyaan itu beroleh jawab dari tulisan yang sama milik Husein Ja’far, dengan redaksi saya: ini justru bukan soal kesalehan ritual, melainkan kesalehan sosial, dan karena itu Islami atau tidaknya sebuah negara juga dapat kita pandang dari indikator itu. Husein Ja’far sendiri menyatakan hal itu dengan mengutip penelitian Scheherazade S Rehman dan Hossein Askari dari The George Washington University. Adapun hasil dari penelitian bertema “How Islamic are Islamic Countries” itu adalah negara dengan minoritas muslim jutsru menempati tingkat teratas dari 208 negara yang diteliti untuk tahun 2010 dan 2014.

Lalu kita lihat ke dalam, ke “Indonesia” yang kita ciptakan dari pertautan antardaerah ini: berapa banyak konflik atas nama agama dan sentimen berbasis itu yang disemai-tumbuhkan sampai hari ini dan relasi macam apa yang terjalin di dalamnya? Melalui tulisan yang sama, Husein Ja’far mengabarkan bahwa kesimpulan hasil penelitian Maarif Institute dengan kurun waktu 8 Januari—31 Maret 2018 dengan judul Indeks Kota Islami (IKI) di Indonesia adalah provinsi yang menerapkan syariat Islam, seperti Nanggroe Aceh Darussalam, justru peringkatnya berada di jauh bawah provinsi dengan mayoritas penduduk bukan muslim, semisal Bali. Menariknya, dari riset yang sama, Husein Ja’far menggarisbawahi fenomena Yogyakarta sebagai provinsi yang berada di urutan teratas “di tengah toleransi keberagamaan, bahkan ‘kebermadzhaban’ (madzhab) di sana yang masih buruk.”

Dari fenomena Aceh, Bali, sampai Yogyakarta itu sejatinya kita bisa melihat dua hal sekaligus—andai spektrum persoalan ini memang harus hitam dan putih. Pertama, tingkat toleransi yang dicap buruk di permukaan karena eskalasi pelarangan atau bentrokan atas nama agama yang tinggi—entah hadir lewat media massa atau apa pun itu—ternyata tidak membuat provinsi sekaligus kerajaan ini menempati urutan terbawah sebagai kota Islami. Kedua, kota dengan penerapan syariat Islam rupanya juga tidak menjamin tingginya nilai kesalehan sosial di masyarakatnya.

Penelitian itu tentu menggunakan metodologi yang jelas dapat dipertanggungjawabkan, tapi mari lihat ke sekeliling kita: bayangkan ini adalah sebuah lingkungan komunitas muslim dengan kompleksitas yang semenjana—perbedaan, di sini, cuma soal suku dan etnisitas. Lantas, apa yang terjadi? Kita akan menjawab cepat, “Semua baik-baik saja sampai orang beragama lain mulai masuk ke mari.”

Gambaran itu tentu saja terlalu sederhana untuk menarik sebuah aksioma, semisal: “Orang Islam tidak akan terusik di antara sesamanya sampai orang dari agama lain hidup di lingkungan yang sama.” Akan tetapi, dari ilustrasi kecil itu—yang kadang-kadang kita rasakan juga di mana pun nanti akan berumah—ada hal menarik yang sering luput dibicarakan, yakni soal keberagamaan dalam keberagaman, bukan sebaliknya.

Agak jauh dari sini, kita punya KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan selalu mengingatnya karena dua hal: perayaan Imlek di Indonesia dan perjuangan membela minoritas di tanah air. Ketika mendaras percikan-percikan pikirannya, kita akan menemukan esensi dari sesuatu yang selalu kita sebut dan bela yang bernama Indonesia itu: keberagamaan dalam keberagaman adalah pondasi kebangsaan di sini—di samping nasionalisme—sehingga “Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi sila pertama Pancasila. (Kita tahu, jauh pula sebelum Gus Dur, Soekarno atau Bung Karno juga sudah hadir dengan pergulatan keislaman tersendiri yang dapat kita simak dari telaah-telaah dan “perang pemikiran”-nya dengan tokoh-tokoh Islam pada zaman itu.)

Ketika ia menjabat sebagai presiden Republik Indonesia (RI) untuk periode 20 Oktober 1999—23 Juli 2001, langkah besar yang diambil Gus Dur adalah “kampanye keliling dunia”: ia datang ke beberapa negara dengan jumlah bepergian sebanyak 80 kali. Ada yang bertautan di situ: upaya Gus Dur mengunjungi negara-negara lain—meski ia dicibir membuang anggaran dan “numpang jalan-jalan”—adalah langkah untuk meyakinkan negara-negara lain bahwa Indonesia, sebagai republik, baik-baik saja setelah krisis ekonomi dan peralihan kekuasaan pada 1998 dilakukan oleh Soeharto yang berkuasa 32 tahun lamanya. Bukan itu saja, “piknik” Gus Dur juga bermakna sebagai sinyal kepada dunia internasional bahwa Islam, yang menjadi mayoritas di sini, dan provinsi-provinsi dengan jumlah penduduk muslim yang banyak, tetap bersatu di bawah panji nasionalisme Indonesia—hal itu dilakukan Gus Dur setelah Timor Timur (Timor Leste) merdeka pasca-referendum 1999, sementara Aceh dan Papua mulai “bernyanyi” untuk hak yang sama.

Penting untuk menghadirkan langkah Gus Dur itu di sini karena kenyataan bahwa Islam kita selalu berorientasi (keras) ke luar, kepada sesuatu yang di sini disebut non-muslim, merupakan cerita lama—bahkan sejak tahun 1970/80an orang sudah mulai membahas itu—yang sampai hari ini masih terjadi di Indonesia, contohnya penyegelan tempat ibadah agama lain (oleh masyarakat sekitar, bukan pemerintah), yang menjadi fabrikasi kebencian atas nama agama di Indonesia dan kerap berujung gesekan. Populasi muslim sebagai mayoritas di sini akhirnya mendapat cap buruk akibat tindakan ugal-ugalan segelintir oknum tersebut: toleransi Islam dituding tak ada lagi. Islam kini ditulis, diucapkan, dan dibayangkan dengan, serta penuh, tanda seru, padahal ini bukan soal Islam, melainkan muslim.

Tapi tak selamanya begitu, tentu. Masih banyak muslim di luar sana yang menahan diri untuk tidak terlibat dalam kegiatan “nahi munkar” berupa razia atau sweeping; tidak semua orang Islam juga, di sini, yang berpedoman kepada seseorang yang dijadikan anutan dalam soal-soal kegamaan, kecuali ia Nabi Muhammad SAW. Kita masih punya orang-orang kecil di luar sana, para mualim miskin, sekelompok kecil guru mengaji yang sederhana kehidupannya, atau para fakir yang kadang-kadang tak kita hiraukan kehadirannya, yang justru menjadi wajah Islam paling murni: ikhlas dan menyerukan ajaran keselamatan ini dengan memperhatikan pendengarnya. Merekalah jarum di tumpukan jerami: muslim yang tak pernah mau membicarakan kesalahan orang lain karena justru selalu melihat hal-hal yang menyiksa batin itu terjadi dalam diri dan kehidupannya sendiri.

Kita juga tentu menemukan mereka di mana pun, apalagi pada bulan Ramadan ini: di masjid, mereka adalah ustaz dan dai yang dengan merendah menyebut kalau puasa ini bukan soal ketaatan kepada Allah SWT semata, melainkan juga tentang merasakan kepedihan orang miskin—andai saja ia menyebut dirinya adalah salah satu dari orang yang pantas menerima santunan itu. Di tempat lain, mereka adalah para janda atau kaum ibu yang menarik upah ratusan ribu per tiga bulan atas keringat yang mereka kucurkan saat mengajarkan anak-anak kita meng(k)aji Alquran. Di terminal atau bahkan di lokalisasi, mereka berdakwah soal agama ini tanpa berniat mengubah pandangan orang lain soal Tuhan, melainkan hanya membimbing para pendengar untuk meraba wajah-Nya.

Orang-orang semacam itu juga yang, agaknya, sebagian kecilnya ditemukan oleh Muhammad Abduh di Mesir, sedangkan nyaris penuh dan utuh ia dapatkan di Eropa—sehingga Islam pun, kata dia, “Saya temukan di sini.” Kita berangkat dari kesimpulan ini, “Kaum mayoritas menjadi lebih depresif dan agresif di mana ada sedikit saja kaum minoritas yang melakukan protes maka akan ditindak dengan hukum maksimum, seperti Negara Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Perancis, dan Cina…” (Fazio, 2001), dan melihat: Islam yang (dibayangkan) ada di Eropa oleh Muhammad Abduh adalah muslim yang menguatkan barisan kelompok mereka tanpa niat untuk bersinggungan dengan persoalan yang memancing represi di negara tempatnya tinggal. Sementara itu, di Mesir, atau di Indonesia, Islam yang kita saksikan adalah ritual yang berkembang di lapisan bawah dengan esensi menjaga tradisi atau agam sebagai warisan leluhur—tanpa pernah mengulas alih-alih mengkritiknya. Kepercayaan yang besar terhadap sosok, tapi tidak disertai bekal ilmu yang cukup itulah yang membuat wajah Islam kita terasa esktrem: muslim mengacungkan parang jika permintaan mereka tidak dipenuhi atau lemparan batu menyasar pemeluk agama lain andai ada ritual Islam yang disinggung—meski sebatas di tataran lisan.

Di sisi lain, tentu kita menyadari bahwa kata-kata Muhammad Abduh di atas pada akhirnya kembali menjadi khitah: Islam akan suci-murni sampai hari kiamat di dua kota ajaib itu, Mekah dan Madinah, sementara orang-orang yang berpegang kepada agama tersebut, dari seluruh penjuru dunia, sedang berjuang me-muslim-kan diri mereka. Dalam arti, Islam sebagai agama telah selesai, sedangkan muslim sebagai perorangan adalah laku pencarian saban hari.

Di sini pula kita kenal corak khas yang datang dari dua organisasi Islam besar di Indonesia: pada Nahdlatul Ulama ada “Islam Nusantara”, sementara Muhammadiyah menyebutnya “Islam Berkemajuan”. Keduanya menolak kejumudan dan garis besarnya sama: progresivitas Islam di tanah air tak bisa dilepaskan dari nasionalisme—tatanan yang merangkum masyarakat semua etnis, ras, agama, dan golongan. Di samping itu, kedua organisasi itu juga kembali menegaskan bahwa perbedaan pendapat atau mazhab sekalipun tak akan menggeser setapak pun bangunan Islam yang sudah selesai sejak zaman Rasulullah SAW itu. Singkatnya, itu soal keberagaman dalam keberagamaan.

Di luar itu semua, tentu saja di antara kita tak semuanya yang membenarkan kata-kata Muhammad Abduh tadi, sebagaimana tidak sedikit pula yang menumpang berteduh di bawahnya. Memang, patut menjadi cetak-tebal bagi kita bahwa muslim dan Islam jelas bagai kulit dengan daging, tetapi tetap tak boleh dilupakan: di Mesir, Indonesia, atau Eropa, keislaman selalu tak bisa diukur—ia berasal dari pencarian yang tak sebentar dan termanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai rangkaian ritual dan sosial, sebagai kesalehan yang saling melengkapi.

Ketika Muhammad Abduh gagal menemukan Islam dan hanya bersua muslim di wilayah Mesir yang juga kampung halamannya itu, apakah kita di Indonesia juga akan seperti itu? Mungkin, tapi kita, lagi-lagi, selalu tak punya jawaban pasti untuk persoalan agama di sebuah negeri yang tak sedikit dari orang-orang berilmunya gemar mengutip ayat suci untuk kepentingan politik mereka. Selamat berlebaran!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved | Newsphere by AF themes.