Rab. Jun 26th, 2019

FAIR RIAU

Bridging the gaps, revealing the facts

Narasi yang Melanggengkan Kekuasaan

12 min read

Poster oleh (IG)vicefaarizi

Negara, yang dijustifikasi oleh kontrak sosial, dianggap sebagai institusi yang menjaga ketertiban dan kesejahteraan rakyatnya. Menurut Thomas Hobbes ataupun John Locke, untuk lepas dari keadaan alamiah manusia, walaupun keadaan alamiah itu buruk atau baik, kontrak sosial tetap harus diciptakan. Negara dibentuk dengan cara rakyat menyerahkan sebagian kebebasannya kepada negara dengan harapan negara dapat menjamin kedamaian dan kehidupan yang layak bagi mereka. Namun, siapa sangka, ternyata negara hanya akan merepresi kebebasan seorang individu dengan dominasi yang dimilikinya. Dalam tulisan ini, saya akan memaparkan bagaimana sejarah dari kontrak sosial terbentuk, dengan menekankan kepada teori Thomas Hobbes dan John Locke. Lalu, saya akan memperlihatkan bagaimana Gilles Deleuze berargumen bahwa hasil dari kontrak sosial ini, yaitu negara, sebenarnya hanya akan memanipulasi dan menekan seorang individu sampai ke hasrat terdalam individu tersebut.

Tiga Konsepsi Keadaan Alamiah

Dalam A Politics of Things yang berisi materi-materi ajaran tentang Jean-Jacques Rousseau, Gilles Deleuze menyampaikan ada tiga konsepi state of nature atau keadaan alamiah. Pertama, konsep keadaan alamiah kuno (status naturae). Konsep ini berkembang dari zaman Yunani Kuno sampai Abad Pertengahan. Filsuf-filsuf yang memikirkan keadaan alamiah pada masa ini adalah Plato, Aristoteles, para filsuf Stoa, Cicero, dan Thomas Aquinas.

Keadaan alamiah didefinisikan sebagai tata tertib yang sudah ajek. Keadaan alamiah saat itu memiliki hubungan dengan hak alami. Sistem masyarakatnya merupakan bagian dan ditetapkan oleh tata tertib yang ajek tersebut. Keadaan alamiah saat itu tidak disebut sebagai keadaan pra-sipil atau pra-politik.

Bagi masyarakat saat itu, masalah sosial bukanlah pembentukan masyarakat melalui kontrak atau sejenisnya. Rakyat mencari pemerintah terbaik yang ideal. Masalahnya, orang yang bijaksana tidak lagi mempunyai keinginan untuk memerintah, dan rakyat pun tidak ingin orang yang bijaksana memerintah mereka. Jadi, apa yang dibutuhkan adalah pemerintah yang bisa menggantikan tempat orang yang bijaksana. Masalah yang timbul adalah bentuk rezim apakah yang paling terbaik. Konsep ini berkembang sampai filsafat politik modern.

Konsepsi keadaan alamiah yang kedua datang dari Thomas Hobbes. Keadaan alamiah, dalam pemikiran Hobbes, disebut mekanisme dari kekuatan. Hak, yang dipahami sebagai sistem kekuatan, menggantikan tata terbit yang sudah ajek dalam konsep pemikiran lampau. Hak dengan demikian menjadi absolut. Hobbes menentang pendahulunya, sebagian besar tradisi Aristotelian, dengan berpendapat bahwa manusia bukan seutuhnya makhluk sosial. Dengan konsep keadaan alamiah ini, setiap orang menjadi hakim bagi dirinya sendiri. Filsafat Hobbes menghapuskan keistimewaan orang bijaksana. Pemikiran Hobbes ini selanjutnya ditanggapi oleh John Locke dan Jean-Jacques Rousseau.

Konsepsi keadaan alamiah yang ketiga muncul pada pertengahan abad ke-18. Filsuf dari konsep yang bernafas ulititarian dan positivis ini contohnya David Hume dan Jeremy Bentham. Pemikiran-pemikirannya bertentangan dengan teologi Thomist (pengikut aliran Thomas Aquinas) dan metafisika kuno. Di konsep keadaan alamiah ketiga ini, Hume menolak total keadaan alamiah. Menurut Hume, dalam pemikiran Hobbes, hak alamiah adalah sesuatu yang diperoleh dari Tuhan untuk semua orang. Ini tidak bisa dijadikan pijakan, karena menurut Hume, universalitas hak alamiah tidak mungkin karena butuh pengamatan tanpa putus-putusnya. Dengan demikian, hak alamiah dan keadaan alamiah patut dipertanyakan kebenarannya.

Kelahiran Kontrak Sosial

Sebelum adanya kontrak sosial, manusia hidup dalam keadaan ilmiah. Manusia tidak punya pemerintah dan hukum yang mengatur. Terdapat kesulitan dan opresi di berbagai aspek sosial. Untuk mengatasi kesulitan dan opresi ini manusia membuatdan pakta pengabdian (pactum subjections).

Dalam pakta berserikat, rakyat mencari perlindungan untuk hidup dan properti mereka. Hasilnya, tercipta masyarakat yang menghargai satu sama lain, yang hidup dalam keadaan damai dan harmoni. Dalam pakta pengabdian, rakyat bersatu dan berjanji setia dan menyerahkan segala atau sebagian kebebasan mereka kepada penguasa/otoritas. Penguasa menjamin hidup, properti, kebebasan pada tingkat tertentu untuk rakyat.

Dengan kata lain, untuk keluar dari keadaan alamiah, manusia harus setuju untuk hidup di bawah payung hukum yang sama, dan menciptakan sekaligus melaksanakan hukum yang mengkonstitusi kontrak sosial tersebut. Jadi, penguasa atau pemerintah atau kedaulatan atau negara berasal dari dua perjanjian ini.

Thomas Hobbes adalah yang pertama kali mencetuskan teori kontrak sosial dalam bukunya Leviathan. Sebelum ada kontrak sosial, menurut Hobbes, manusia hidup dalam keadaan alamiah. Hidup manusia saat itu dipenuhi rasa takut dan keegoisan. Manusia hidup dalam keadaan kacau yang diikuti perasaan takut terus menerus. Hidup dalam keadaan alamiah merupakan hidup yang tersendiri, malang, kotor, brutal, dan singkat.

Hobbes berpendapat terdapat hak alamiah untuk hidup dalam keadaan alamiah yang mencekam. Landasan dari hak alamiah ini adalah hak setiap manusia untuk melindungi hidupnya sebisa mungkin. Tapi, hak ini akan kehilangan arti kecuali kita diberi kesempatan yang penuh untuk mencapainya. Jadi, hak alamiah merupakan alasan kita untuk menggunakan cara apa saja untuk mempertahankan diri kita.

Manusia, menurut Hobbes, memiliki hasrat untuk mendapatkan rasa aman dan keteraturan. Agar tercapainya perlindungan diri dan pelestarian diri, dan untuk menghindari kemalangan dan rasa sakit, manusia menciptakan kontrak. Gagasan untuk melindungi diri ini inheren terdapat dalam keadaan alamiah manusia, dan agar untuk mencapainya, manusia secara sukarela menyerahkan seluruh haknya dan kebebasannya kepada yang berkuasa menurut kontrak.

Hasil dari kontrak ini, kekuasaan tertinggi bertugas untuk menjaga dan melindungi hidup dan properti orang-orang. Hal ini menyebabkan munculnya lembaga yang mengatur atau monarki, yang menjadi penguasa absolut. Manusia tidak boleh menentang kekuasaan absolut dan ia harus patuh dalam situasi apa pun. Hobbes menaruh kewajiban moral untuk patuh terhadap penguasa yang terikat oleh hukum alam.

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa Hobbes merupakan pendukung dari absolutisme. Menurutnya, hukum yang berlaku tergantung dari penguasa. Ia menegaskan hukum sipil adalah hukum yang sesungguhnya karena hukum tersebut diperintah dan diberlakukan oleh penguasa. Jadi, Hobbes memegang prinsip bahwa penguasa selalu benar.

Hobbes menyimpulkan, lewat teorinya tentang keadaan alamiah manusia, bahwa manusia selalu dan secara eksklusif mementingkan diri sendiri. Manusia hanya mengejar apa yang mereka anggap terbaik bagi mereka. Sebagai tambahan manusia makhluk yang mementingkan diri sendiri, Hobbes juga berpendapat bahwa manusia merupakan makhluk berakal. Manusia memiliki kapasitas rasio untuk mencapai hasrat mereka secara efisien dan maksimal sebisa mungkin.

Hobbes memaksa seorang individu untuk menyerahkan segala hak dan kebebasannya kepada penguasa/kekuasaan untuk mendapatkan kedamaian hidup dan kesejahteraan. Dengan cara ini hukum alam menjadi panduan moral atau petunjuk dari penguasa untuk pelaksaan hak alamiah seorang individu. Menurut Hobbes, semua hukum bergantung pada sanksi dari penguasa. Semua hukum yang nyata merupakan hukum sipil. Hukum diperintah dan diberlakukan oleh penguasa dan diciptakan tidak lain hanya untuk membatasi kebebasan manusia, dalam artian manusia yang berada di bawah hukum tersebut tidak menyakiti satu sama lain dan bersatu bersama untuk melawan musuh mereka. Hobbes, dengan demikian, menganjurkan tatanan yang mapan. Oleh karena itu, terdapat individualisme, materialisme, utilitarianisme, dan absolutisme yang terjalin dalam pemikiran Hobbes.

Pemikiran Thomas Hobbes mempengaruhi filsuf setelahnya, yaitu John Locke. Sependapat dengan Hobbes, Locke mengatakan bahwa manusia pernah mengalami masa keadaan alamiah, tetapi konsep Locke berbeda dengan teori Hobbes. Pemikiran Locke tentang keadaan alamiah tidaklah sesuram Hobbes.

Menurutnya, keadaan alamiah cukup bagus dan menyenangkan, tetapi harta benda/kekayaan manusia tidak terjamin. Ia menganggap keadaan alamiah adalah Zaman Keemasan; dipenuhi dengan kedamaian, niat baik, bantuan satu sama lain, dan kerukunan. Dalam keadaan alamiah tersebut, manusia memiliki hak yang bisa diberikan alam. Locke membenarkan ini dengan mengatakan bahwa dalam keadaan alamiah, kondisi natural manusia merupakan keadaan yang sempurna dan terdapat kebebasan penuh untuk menyalurkan sesuai apa yang manusia inginkan. Dalam hal ini, manusia bebas dari intervensi orang lain.

Dalam keadaan alamiah, semua manusia setara dan independen. Meski begitu, ini bukan berarti manusia dapat berkehendak semaunya. Keadaan alamiah, walaupun merupakan keadaan yang tidak memiliki otoritas sipil atau pemerintah yang dapat menghukum, bukanlah keadaan tanpa moralitas.

Keadaan alamiah merupakan keadaan pra-politik, tapi tidak pra-moral. Manusia diasumsikan setara satu sama lain, yang sama-sama dapat menemukan dan disatukan oleh hukum alam. Jadi, keadaan alamiah adalah keadaan kebebasan, manusia bebas mengejar ketertarikan mereka, manusia bebas dari interfensi, dan karena hukum alam dan pembatasan yang diberlakukan untuk mereka, maka keadaan saat itu cenderung damai.

Harta benda punya peran penting dalam argumen Locke tentang pemerintahan sipil dan kontrak yang berlaku. Menurut Locke, harta pribadi tercipta saat seseorang mencampurkan tenaganya dengan materi mentah dari alam. Mengingat implikasi dari hukum alam, terdapat batasan yang dapat dimiliki oleh seseorang: orang tersebut tidak boleh mengambil sesuatu dari alam melebihi apa yang dia akan gunakan, yang dapat menyebabkan ketidakcukupan bagi orang lain, karena alam dimiliki oleh semua manusia dalam hidupnya.

Seseorang tidak boleh mengambil sesuatu secara berlebihan. Harta benda merupakan landasan bagi argumen kontrak sosial dan pemerintahan sipil Locke, karena hal tersebut memberikan perlindungan terhadap harta benda manusia, termasuk harta yang terdapat dalam tubuh manusia, yang manusia cari ketika mereka memutuskan untuk meninggalkan keadaan alamiah.

Oleh karena itu, manusia dalam keadaan alamiah merasa perlu untuk menjaga harta benda mereka, dan demi mencapai tujuannya, manusia menciptakan kontrak sosial. Dalam kontrak ini, manusia tidak menyerahkan segala haknya kepada seorang individu, tetapi mereka menyerahkan hanya untuk menjaga ketertiban dan menegakkan hukum alam. Manusia tidak melepaskan hak mereka yang lain, contohnya hak untuk hidup, kebebasan, harta kepemilikan, karena hak-hak ini dianggap alami dan tidak dapat dicabut dari manusia.

Setelah menciptakan masyarakat politik dan pemerintahan melalui persetujuan, manusia mendapat tiga hal yang tidak ada dalam keadaan alamiah: hukum, hakim untuk mengadili hukum, dan kekuatan eksekutif yang meneggakan hukum ini. Setiap manusia dengan demikian menyerah terhadap kekuatan hukum untuk melindungi diri mereka dan menghukum pelanggar hukum ini lewat pemerintah.

Jadi, menurut Locke, tujuan dari pemerintahan dan hukum adalah untuk melindungi hak alami dari manusia. Selama pemerintah mencapai tujuan ini, hukum yang berlaku akan valid dan mengikat. Tetapi, ketika pemeritahan dan hukum gagal mencapai tujuan ini, maka hukum tersebut tidak punya validitas dan pemerintahan dapat diruntuhkan. Dalam pandangan Locke, kekuasaan yang tidak terbatas bertentangan dengan hukum alam.

Penolakan Atas Negara

Kontrak sosial adalah justifikasi bagi terbentuknya suatu negara atau kedaulatan. Negara, menurut Hobbes maupun Locke, berperan sebagai pengawas bagi rakyatnya. Negara, dengan demikian, menjamin ketertiban dan keteraturan di wilayahnya dengan menerapkan hukum-hukum. Akan tetapi, negara dapat membatasi gerak-gerak rakyatnya lewat hukum tersebut.

Hal-hal di dalam negara yang berusaha menekan rakyatnya agar bertindak sesuai kehendak negara ini adalah alasan timbulnya anarkisme. Sebuah pandangan yang percaya bahwa poin utama dari bermasyarakat adalah untuk memperluas pilihan individu. Anarkisme tidak menyetujui kontrak sosial sebagai landasan untuk bermasyarakat.

Peter Kropotkin adalah pemikir yang namanya sering disebut ketika kita membahas anarkisme klasik. Menurutnya anarki yang ideal adalah masyarakat tanpa adanya negara. Keharmonisan masyarakat didapatkan oleh masyarakat itu sendiri, tidak lewat pengabdian pada hukum dan pemerintah, tapi dengan persetujuan yang terdapat di berbagai kelompok masyarakat yang ada. Negara, menurut anarkisme, mempunyai logika opresif yang melanggengkan dirinya sendiri, yang sangat luas jangkauannya, dan otonom dari masalah ekonomi dan kelas.

Kecaman untuk negara juga akrab di kalangan filsuf-filsuf pasca-stukturalis, salah satunya adalah Gilles Deleuze. Deleuze merupakan anti negara dan anti otoriter. Ia, bersama Michel Foucault dan Jacques Derrida, dianggap sebagai induk dari pemikir pasca-strukturalis. Karya-karya Deleuze adalah tamparan bagi tradisi Hegelianisme. Jalur yang ditempuhnya beragam dan berbeda, yaitu lewat politik dan psikoanalisis, hingga sastra dan film.

Deleuze, seperti pemikir anarkis, juga menenkankan adanya otonomi konseptual negara. Ia berpendapat bahwa negara merupakan sebuah abstraksi yang mentransendenkan manifestasi konkritnya yang berbeda-beda, tetapi secara bersamaan beroperasi melaluinya. Negara lebih dari sekedar institusi yang ada dalam tahap sejarah tertentu. Negara adalah prinsip abstrak kekuasaan dan otoritas yang selalu ada dalam berbagai wujud, tetapi negara juga bukan hanya sekedar aktualisasi ini.

Bagi Deleuze, negara merupakan sebuah mesin abstrak alih-alih institusi yang konkrit, yang pada dasarnya memerintah melaui institusi yang lebih kecil dan praktik dominasi. Apa yang penting dari mesin abstrak ini bukanlah bentuk wujudnya, tapi fungsinya, yang merupakan tempat konstitusi kedaulatan politik dapat dilaksanakan. Jadi, negara dapat dilihat sebagai sebuah proses penangkapan.

Dominasi negara, menurut Deleuze, berasal dari teori kontrak sosial liberal. Negara melegitimasi kekuasaannya dengan menuntut rakyat secara sukarela untuk menyerahkan sebagian kebebasan mereka kepada kekuasaan abstrak di luar diri mereka, untuk mendapatkan keamanan. Jadi, kontruksi tersebut menjadikan negara suatu hal yang perlu dan tidak dapat dielakkan.

Dalam hal ini Deleuze sejalan dengan pendapat Max Stirner, yang mengatakan bahwa dari pada membebaskan seorang individu secara nyata, liberalisme sebenarnya membebaskan individu tersebut dari ikatan yang lain, seperti agama. Dengan demikian, individu tersebut dapat secara efektif didominasi oleh negara. Stirner menyerang kemunafikan liberalisme. Menurutnya liberasime adalah filsafat yang membenarkan segala bentuk kebebasan formal, tapi menolak untuk bebas dari tatanan dasarnya, seperti hukum, dan sejenisnya.

Menurut Deleuze, negara memiliki narasinya sendiri. Deleuze membuka kedok narasi bentuk dan struktur negara yang mengukuhkan kekuatannya. Narasi mempunyai andil besar bagi dominasi negara, yang memberikannya dasar legitimasi dan konsesus. Rasionalitas merupakan contoh narasi dari negara. Deleuze berpendapat wacana rasional dan moral adalah bentuk aktual yang membentuk negara. Negara tidak hanya kumpulan institusi dan praktik politik, tapi juga terdiri dari banyaknya norma, teknologi, wacana, praktik, berbagai macam gagasan dan struktur linguistik. Bukan hal ini yang memberikan justifikasi dari negara—hal ini adalah manifestasi dari negara dalam bentuk narasi.

Negara bersifat imanen dalam narasinya. Narasi ini memberikan dasar dan menyediakan bentuk yang mendefinisikan tujuan dan jalannya sebuah negara. Negara telah menyusup dan mengodekan narasi melalui gagasan rasional. Legitimasi dan fungsi negara bergantung pada wacana yang rasional. Rasionalitas merupakan filosofi dari negara. Menurut Deleuze, hanya dengan membebaskan diri dari moral dan rasional otoritarianisme ini kita dapat membebaskan diri kita dari negara.

Pikiran kita dalam narasi negara terkungkung dalam oposisi biner, seperti hitam/putih, laki-laki/perempuan, hetero/homoseksual. Pikiran harus selalui menuruti logika dialektika dan dengan demikian membuat pikiran berada dalam pembagian biner yang menolak perbedaan dan pluralitas. Bagi Deleuze, ini juga merupakan narasi yang mendukung kekuatan negara.

Sebagai ganti model pemikiran yang bersifat otoriter ini, Deleuze menawarkan bentuk pemikiran rhizomatic yang menjauhi esensi, ketunggalan, dan logika biner, yang mengejar keberagaman, pluralitas, dan pembentukan (becomings). Rhizome adalah alternatif, pemikiran yang tidak otoriter, berdasarkan metafor dari rumput, yang tumbuh sembarangan dan tidak kentara. Dengan kata lain, rhizome adalah bentuk pemikiran yang menentang kekuasaan dan kekuatan negara.

Menurut Deleuze, anarkisme yang mengkritik negara lewat landasan prinsip moral dan rasional hanya akan menegaskan kembali kekuatan dan kekuasaan negara. Anarkisme tradisional memandang negara sebagai suatu hal yang sangat tidak bermoral dan tidak rasional, dan membangun dikotomi antara negara dan moral yang sesungguhnya; subjek rasional yang melawan kekuatan negara. Bagi Deleuze, gagasan inti dari dasar rasional dan moral—prinsip yang digunakan anarkisme untuk mengkritik negara—memiliki struktur yang otoriter yang akan membawa diri mereka sendiri ke dominasi negara.

Deleuze menganggap manusia merupakan subjek yang terkena dampak dari kekuatan dan kekuasaan negara. Manusia bukan individu yang otonom. Subjektivitas terbentuk sedemikian rupa sehingga hasrat individu tersebut menjadi hasrat untuk negara. Menurut Deleuze, negara yang telah beroperasi melalui aparat represif yang masif, maka negara tidak membutuhkan operasi ini lagi. Operasi ini akan dilanjutkan dengan dominasi diri sendiri oleh subjek. Subjek menjadi legislator bagi dirinya sendiri. Semakin seorang individu patuh kepada kekuatan di luar diri yang mendominasinya, maka individu tersebut makin memerintahkan dirinya di dalam batinnya untuk patuh kepada dominasi di luar diri tadi, sampai akhirnya individu tersebut hanya menjadi patuh kepada dirinya sendiri. Bentuk baru perbudakan telah lahir, yaitu menjadi budak untuk diri sendiri.

Dengan begitu, negara mendominasi bukan hanya melalui kontrak sosial dan wacana moral dan rasional, tapi secara fundamental melalui hasrat manusia itu sendiri. Lalu, jika kita demikian terikatnya erat dengan negara, bagaimana kita melawan dominasinya? Menurut Deleuze perlawanan kepada negara harus diletakkan pada tingkat gagasan, ide, dan yang paling mendasar, hasrat kita.

Jadi, bagi Deleuze, perlawanan terhadap negara harus melibatkan penolakan pada identitas yang padu dan esensial—identitas yang mengikat hasrat, bahasa, dan gagasan kepada negara. Deleuze memecahkan identitas persatuan menjadi kemajemukan. Perbedaan dan pembentukan diri yang terus menerus merupakan pelaksaan dari anti otoritas dan anti negara.

Berbeda dengan anarkisme klasik, Deleuze menganggap perlawan kepada negara tidak memiliki kesimpulan atau tujuan akhir. Perlawanan dianggap sebagai konfrontasi terus-menerus. Perlawanan adalah permainan tidak pasti yang dimainkan individu atau kelompok hari demi hari yang berjuang mengatasi dan melawan berbagai bentuk dominasi.

Deleuze, dengan demikian, tidak setuju dengan pemikiran Hobbes. Keadaan alamiah menurut Hobbes—keadaan yang tanpa otoritas negara—adalah keadaan perang, kemalangan yang soliter, kotor dan sebagainya. Menurut Hobbes, manusia memasuki keadaan yang damai dan sejahtera hanya ketika manusia setuju untuk menyerah di bawah kekuatan negara. Sementara itu, Deleuze menganjurkan manusia untuk hidup tanpa negara. Dalam keadaan ini manusia bisa memilih untuk berperang atau damai, memilih untuk bertahan hidup atau menghancurkan diri sendiri. Menurut Deleuze kehidupan tanpa negara dapat menjadikan manusia mampu melakukan berbagai hal secara lebih maksimal. Manusia tersebut akan menolak kontrak sosial dan menolak tunduk di bawah kekuasaan negara. Mereka akan menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk melakukan sesuatu sesuai hasrat mereka dan menyelesaikan masalah menggunakan kemampuan mereka sendiri.

Daftar Pustaka

Arjen. K. (n.d.). A Politics of Things: Deleuze’s Course on Rousseau. Diakses pada 30 Mei 2018. https://www.scribd.com/document/231076327/Deleuzes-Course-on-Rousseau-Arjen-Kleinherenbrink

Elahi, M. 2013. Summary of Social Contract Theory by Hobbes, Locke and Rousseau. SSRN Electronic Journal. doi:10.2139/ssrn.2410525

Deleuze, Gilles & Felix Guattari. 1977. Anti-Oedipus: Capitalism & Schizophrenia. New York: Viking Press.

Deleuze, Gilles and Felix Guattari. 1988. A Thousand Plateaus: Capitalism & Schizophrenia. London: Althone Press.

Gauthier, D. 2001. Hobbes: The Laws of Nature. Pacific Philosophical Quarterly, 82(3&4), 258-284. doi:10.1111/1468-0114.00128

Hartono, Agustinus. 2007. Skizoanalisis Deleuze & Guattari: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Jalasutra.

Kropotkin, Peter. 1943. The State: Its Historic Role. London: Freedom Press.

Newman S. 2001. War on the State: Stirner and Deleuze’s Anarchism. Anarchist Studies. Diakses pada 30 Mei 2018. https://theanarchistlibrary.org/library/saul-newman-war-on-the-state-stirner-and-deleuze-s-anarchism.pdf

Reid, J. 2003. Deleuzes War Machine: Nomadism Against the State. Millennium: Journal of International Studies, 32(1), 57-85. doi:10.1177/03058298030320010301

Rooum, D., & Richards, V. 2016. What is Anarchism?: An introduction. Oakland, CA: PM Press.

Sarup, Madan. 2008. Panduan Pengantar untuk Memahami Postruktruralisme dan Posmodernisme. Yogyakarta: Jalasutra.

Stirner, Max. 1993. The Ego and Its Own. (trans.) Steven Byington. London: Rebel Press.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved | Newsphere by AF themes.