Sen. Des 9th, 2019

FAIR RIAU

Bridging the gaps, revealing the facts

Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dalam Perspektif Pertahanan dan Keamanan

8 min read

Pemerintah Indonesia dalam beberapa hari yang lalu mengumumkan pemindahan ibukota Indonesia yang berawal dari Provinsi DKI Jakarta akhirnya pindah ke Provinsi Kalimantan Timur tepatnya dikota Kutai Kartanegara ataupun Penajam Paser Utara. Ada beberapa kajian yang membahas mengenai pemindahan ibukota ini dimulai dari kajian bidang ekonomi, keamanan dan pertahanan ataupun mengenai keadaan geogarafi dan etnologinya. Selain itu pro dan kontra terus mencuat ke permukaan publik dengan berbagai argumen yang dimiliki masing-masing kepala.

Namun dalam tulisan ini kita akan mengupas kasus pemindahan ibukota dari kacamata pertahanan dan keamanan. Dari perspektif ilmu pertahanan, salah satu pertimbangan penetapan Ibu Kota yakni pengendalian keamanan nasional, termasuk di dalamnya pengendalian pertahanan negara. Ibu Kota suatu negara akan menjadi markas komando militer yang mampu bereaksi menghadang kekuatan musuh saat bergerak memasuki wilayah terluar.  Apabila kita melihat sisi geografisnya, posisi Kaltim relatif lebih mendekati center of gravity dari segi geografis Indonesia melalui perhitungan silang garis hubung Sabang-Merauke dan garis hubung Pulau Miangas-Pulau Rote, sehingga relatif semua media komunikasi mulai radio low frequency hingga ultra high frequency dapat mengendalikan alat utama sistem senjata atau alutsista di darat, laut dan udara.

Dari segi kontur alam Kaltim juga tidak dikelilingi oleh gunung tinggi sehingga tidak menggangu pancaran frekuensi berkekuatan tinggi. Posisinya di pinggir pantai juga memudahkannya untuk membangun pangkalan militer modern yang terintegrasi untuk semua kekuatan baik darat, laut maupun udara. Model pangkalan militer seperti ini sangat efektif dan efisien dalam menghadapi peperangan modern di masa depan.

Bila kita berkaca dengan sistem pertahanan yang dianut Indonesia yaitu Sishankamrata (Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta), hal ini akan cocok sekali sebagai pusat komponen cadangan dan komponen pendukung untuk komponen utama. Jadi, Sishankamrata adalah sistem pertahanan yang menyeluruh untuk melindungi kesatuan NKRI dan Komponen Sishankamrata adalah Pertahanan militer (TNI dan POLRI), dan Non Militer (Rakyat Indonesia). TNI berfungsi sebagai alat pertahanan NKRI sedangkan POLRI berfungsi sebagai alat keamanan dan ketertiban masyarakat. TNI dan POLRI ini adalah komponen utama dari Sishankamrata sedangkan rakyat Indonesia merupakan komponen pendukung dari sistem Sishankamrata.

Ada beberapa kriteria Calon ibukota bila kita melihat dari dimensi Pertahanan dan Keamanan. Dari dimensi keamanan, kriterianya ialah mempertimbangkan corak sosial serta budaya masyarakat penduduk calon ibukota baru, sehingga tidak memiliki resistensi dan potensi konflik terhadap dinamika perpindahan ibukota, indikator terkaitnya ialah Indeks demokrasi Indonesia, indeks kerukunan beragama dan indeks pembangunan manusianya. Kemudian bila kita mengulik dari dimensi Pertahanan, kriteria kota yang cocok adalah atas dasar posisi geografis dan infrastruktur pertahanan ibukota baru sehingga tidak rentan dari serangan eksternal maupun bencana alam, indikatornya diantara lain indeks rawan bencana, Global Firepower Index (GFP) dan Global Cybersecurity Index.

Dimensi keamanan Kaltim dari segi Indeks Demokrasi Indonesia, provinsi Kaltim pada tahun 2017 72,86%, dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan angka IDI 2016 yang sebesar 73,64. Capaian kinerja demokrasi Kalimantan Timur tersebut masih berada pada kategori “sedang”. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni “Baik” (indeks lebih dari 80), “sedang”( indeks antara 60 – 80), dan”Buruk” (indeks kurang dari 60). Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kalimantan Timur adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan Demokrasi di Kalimantan Timur. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil (Civil Liberty), Hak-hak politik (Political Rights) dan Lembaga-lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).[1]

Dalam indeks kerukunan agama Kaltim, Provinsi Kalimantan Timur menjadi bagian daerah provinsi paling rukun. Setelah Provinsi Kalimantan Utara dan Sulawesi Barat. Hal itu berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 1 Tahun 2019 yang dibacakan saat Upacara Peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama RI. Ada tiga kriteria pemberian harmoni award, pertama, hasil penelitian Balitbang Kementerian Agama tentang indeks kerukunan, kedua, penelusuran berita media tentang program pembinaan kerukunan di daerah dan ketiga, kajian kasus intoleransi di daerah tersebut.[2]

Dari segi Indeks pembangunan manusia Kaltim, pada tahun 2018 IPM Kaltim menempati peringkat 3 nasional dibawah Provinsi  DKI Jakarta dan D.I.Y dengan pencapaian 75,83 naik berada tahun sebelumnya pada pencapaian 75,12 dengan pertumbuhan sebesar 0,95%.  Sehingga bisa dikatakan Provinsi Kaltim sangat pantas bila dijadikan Ibukota baru bagi Indonesia.[3]

Selanjutnya kita akan ulas dari dimensi pertahanan dari sisi indikator indeks rawan bencana provinsi kaltim, provinsi Kaltim adalah provinsi yang memiliki indeks rawan bencana dalam kategori rendah mau itu bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Pada tahun 2019, Kaltim mengalami 11 kejadian bencana dengan akumulasi dari 1 kejadian banjir, 1 kejadian gelombangan pasang/abrasi, dan 9 kejadian kebakaran hutan.[4] Dari data tersebut dapat disimpulkan provinsi Kaltim menjadi kota yang relatif aman untuk dijadikan ibukota negara walaupun masih ada pekerjaan rumah untuk meminimalisir bencana kebakaran hutan. Untuk mewujudkan pusat pemerintahan yang layak huni dan aman , aspek alam dan kebencanaan perlu diperhatikan secara cermat. Perlu dipilih lokasi Ibukota baru yang tidak rawan bencana, minim resiko bencana.kepadatan dan kontur tanah juga merupakan sesuatu yang vital. Dalam kacamata keamanan wilayah , ibukota pemerintahan tidak selayaknya dibangun diatas wilayah dengan kontur tanah yang terlalu berbukit.  Wilayah yang lain pun tidak boleh terlalu jauh dari kota yang lain yang akan menjadi kota pendukung. Selain itu, idelanya sebuah ibukota berlokasi dekat pantai.

Kemudian dalam Global Firepower Index, Indonesia menempati peringkat 16 dunia dengan power index sebesar 0,2804 dibawah negara Iran dan Pakistan dan menjadi peringkat pertama di Kawasan Asia Tenggara diatas dari Vietnam dan Thailand yang menempati peringkat 2 dan 3 di kawasan Asia Tenggara. Pemeringkatan ini tidak hanya mengandalkan jumlah senjata yang tersedia untuk satu negara; ada juga fokus pada keragaman senjata. Indikator pemeringkatan GFP diantara lain Senjata / cadangan nuklir Tidak diperhitungkan; kekuatan nuklir yang diakui / diduga diberikan bonus, Status Dunia Pertama, Dunia Kedua, dan Dunia Ketiga dipertimbangkan. Faktor geografis, fleksibilitas logistik, sumber daya alam, dan industri lokal berpengaruh terhadap pemeringkatan akhir, Jumlah tenaga kerja yang tersedia adalah pertimbangan utama karena secara langsung memengaruhi banyak kategori lainnya, Negara-negara yang terkunci daratan tidak dihukum karena kurangnya angkatan laut yang berdiri; kekuatan laut adalah dihukum karena kurangnya keragaman dalam aset yang tersedia, Sekutu NATO menerima bonus karena pembagian teoritis sumber daya perang, Stabilitas / kesehatan keuangan suatu negara diperhitungkan, dan yang terakhir adalah Kepemimpinan politik / militer saat ini tidak diperhitungkan.[5] Hal ini menjadi acuan Indonesia untuk lebih meningkatkan indikator tersebut dalam pembangunan kekuatan pertahanan setelah pemindahan ibukota. Karena ibukota negara adalah kota yang siap menghadapi ancaman, sebagai pusat pemerintahan ibukota baru ini harus disiapkan sedemikian rupa agar mampu menghadapi dua jenis ancaman yakni, ancaman tradisional dan ancaman non-tradisional.

Ancaman tradisional dapat berupa ancaman militer dari aktor negara yang ingin mengganggu, mengancam, atau merusak kesatuan serta kedaulatan NKRI. Selain itu, Ibukota baru siap menghadapi Ancaman Non-tradisional dapat berupa ancaman aktor non-negara berupa terror, perampokan, kriminalitas, penyelundupan obat-obat terlarang dan lainnya yang dapat menimbulkan rasa tidak aman di tengah masyarakat.

Dalam Global Cybersecurity Index, Indonesia berada diperingkat 41 dunia dengan perolehan 0,776 berada dibawah Israel dan Kazakhstan.[6] Indikatornya ialah dari langkah-langkah hukum, langkah-langkah teknis, langkah-langkah organisasi, membangun kapasitas, kerjasama,.indikator pemindahan ibukota juga melihat indeks cybersecurity Indonesia yang tertinggal jauh dari negara lain dan lebih rentan terancam. Pencegahan terhadap kejahatan siber perlu dilakukan dengan membuat pusat data yang memadai dan perancangan perangkat lunak maupun perangkat keras untuk memastikan keamanan siber.

Namun bila melihat geografisnya, Ibukota Baru di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, berada di pulau yang ditempati tiga negara, yakni Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Berbeda dengan Jakarta, Ibukota baru berada satu daratan dengan negara tetangga oleh karena itu harus diantisipasi ancaman keamanan dan pertahanan yang kemungkinan datang dari  negara-negara tetangga dan ancaman lainnya adalah Ibukota baru berhadapan dengan jalur laut internasional yang rawan akan konflik karena berhadapan dengan beberapa negara ASEAN yang terdekat adalah Malaysia dan Filiphina.Pemerintah mempertimbangkan kembali rencana luas wilayah ibu kota baru yang direncanakan mencapai 180.000 hektare. Ibu kota negara tidak boleh terlalu luas karena untuk menjaga aspek keamanan. Semakin tidak luas maka semakin mudah sistem keamanannya. Selain itu personel penjaga pertahanan juga harus diperbanyak, Mabes TNI memproyeksi 5.737 personel TNI akan pindah tugas ke Mabes TNI di ibu kota baru. Sebanyak 506 prajurit TNI antara lain berasal dari satuan Pusat Pembinaan Mental (Pusbintal), Pusat Kesehatan (Puskes), Badan Pembinaan Hukum (Babinkum), Badan Pembekalan (Babek), Pusat Keuangan (Pusku), dan Satuan Siber. Sementara itu 626 personel Mako Akademi TNI, 447 personel Sesko TNI, 157 personel Pusjarah TNI, 1.779 personel Bais TNI, dan 419 personel Kogartap I tetap tinggal menempati satuan lama. Lainnya adalah 279 personel Kogartap II, 3.441 personel Kogartap III, 230 personel PMPP TNI, 52 personel Pusjianstra TNI, 577 personel Kodiklat TNI, 291 personel Koopsus TNI, 268 personel Paspampres Grup D, dan 13 personel LF TNI Mabes.

Mabes TNI rencananya akan berlokasi di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, bersama Balakpus TNI, instalasi militer, dan rumah sakit integratif TNI tipe A. Adapun Istana Presiden, Gedung MPR/DPR, kementerian atau lembaga negara, gedung kedutaan, kantor perwakilan Panglima TNI dan markas angkatan serta Paspampres Grup A, B, dan C di Penajam Paser Utara.[7]

Seperti dari beberapa  data yang menyatakan beberapa Mabes TNI akan dipindahkan juga, maka hal ini akan menimbulkan Security Dilemma bagi negara tetangga.[8] Pemindahan ibu kota ke Kaltim dapat menimbulkan kekhawatiran pertahanan-keamanan bagi negara tetangga, yaitu Malaysia, Brunei, dan Singapura. Kekhawatiran ini muncul karena pemindahan ibu kota Indonesia juga diikuti oleh pemindahan besar-besaran kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang selama ini terpusat di Pulau Jawa, untuk kebutuhan pertahanan ibu kota baru. Atau dengan kata lain, kekuatan TNI akan semakin mendekat ke Malaysia dan Brunei.

Menurut Ken Booth dan Nicolas J. Wheeler, dilema keamanan adalah suatu keadaan di mana peningkatan kapabilitas militer suatu negara menjadi sumber ketidakamanan bagi negara lain. Dilema terjadi karena suatu negara tidak dapat mengetahui apakah peningkatan militer yang dilakukan negara lain memiliki tujuan defensif atau ofensif.

Booth dan Wheeler kemudian menjelaskan bahwa dilema keamanan terjadi di dua level. Level pertama, yaitu bagaimana negara mengintepretasikan peningkatan militer negara lain, apakah akan dilihat sebagai suatu ancaman atau tidak. Level kedua, yaitu apa respon yang harus diberikan negara. Apakah negara akan merespon peningkatan militer negara lain dengan tenang atau meresponnya dengan turut serta meningkatkan kapabilitas militernya.

Dilema kemanan juga mungkin disebabkan oleh adanya perbedaan kondisi antara TNI dengan Angkatan Tentera Malaysia (ATM). Dalam empat tahun ke belakang anggaran pertahanan Malaysia mengalami penurunan hingga 21 persen. Pemotongan anggaran pertahanan ini berdampak negatif pada menurunnya tingkat kesiapan ATM, khususnya angkatan udaranya. Kondisi yang lebih baik dialami oleh TNI. Tahun ini pemerintah mengalokasikan Rp 108 triliun untuk pertahanan alias dua kali lipat dari anggaran pertahanan Malaysia. Bahkan tahun depan anggaran pertahanan Indonesia akan naik 17 persen menjadi Rp 127 triliun. Sehingga pemindahan Ibukota baru indonesia ini bisa menjadi masalah untuk negara tetangga.


[1] Diakses dari: https://kaltim.bps.go.id/ , diakses pada tanggal: 2 Agustus 2019.

[2] Diakses dari: https://kaltim.kemenag.go.id/ , diakses pada tanggal: 2 Agustus 2019.

[3] Diakses dari: https://www.bps.go.id/ , diakses pada tanggal: 2 Agustus 2019.

[4] Diakses dari: http://bnpb.cloud/dibi/ , diakses pada tanggal: 2 Agustus 2019.

[5] Diakses dari: https://www.globalfirepower.com/ , diakses pada tanggal: 2 Agustus 2019.

[6] International Telecommunication Union, “ Global Cybersecurity Index 2018” (ITU Publications:2018), hal: 71

[7] Diakses dari: https://nasional.sindonews.com/ , diakses pada tanggal: 2 Agustus 2019.

[8] Diakses dari: https://www.pinterpolitik.com/ , diakses pada tanggal: 1 Agustus 2019.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved | Newsphere by AF themes.