Sab. Mar 28th, 2020

FAIR RIAU

Bridging the gaps, revealing the facts

Politik Bebas dan Aktif Adalah Independensi

4 min read

Banyak pertanyaan beredar, apakah Politik Bebas Aktif yang semula disahkan pada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) tahun 1948 itu masih memiliki relevansi atau sebaliknya? Sebenarnya, miskonsepsi adalah buah dari pertanyaan tersebut. Selain itu, juga merupakan hasil dari pesimisme akan eksistensi Indonesia di arena internasional. Dalam semarak 74 tahun Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 24 Oktober, memahami kembali esensi politik bebas-aktif merupakan jawaban paling bijak.

Memandang Politik Bebas-Aktif tidak dapat dilakukan secara teks semata. Pemahaman kepada konteks adalah hal selanjutnya yang tidak dapat ditinggalkan. Lagi, memahami sikap politik itu, bukan semata-mata karena ketidakberpihakan Indonesia pada dua raksasa Blok Barat dan Timur lalu alih-alih ditafsirkan menjadi “netralitas”. Bergabungnya Indonesia dalam Gerakan Non-Blok, secara objektif dikatakan, merupakan tindakan politis untuk ‘melawan’ arus Perang Dingin. Tentu, meminjam perkartaan Hatta; mendayung di antara dua karang.

Dua Alasan Dasar

Banyak pendapat—yang pejoratif—mengatakan bahwa sikap politik luar negeri Indonesia adalah netral. Padahal, Indonesia tidak pernah netral sama sekali. Sekurangnya terdapat dua alasan; pertama, dari penjelasan UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, tepatnya pada Penjelasan Pasal demi Pasal untuk Pasal 3, secara verbatim dikutip bahwa “bebas aktif” adalah politik luar negeri yang pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan intemasional dan tidak mengikatkan diri secara apriori pada satu kekuatan dunia serta secara aktif memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa dan permasalahan dunia lainnya, demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kedua, Selain hasil keputusan KNIP dan UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, terdapat alasan kedua. Adalah Hatta, dalam tulisannya yang diterbitkan jurnal Foreign Affairs dengan judul Indonesia’s Foreign Policy pada tahun 1989. Lahirnya tulisan itu juga merupakan sebuah bentuk pemaknaan situasi Perang Dingin yang didominasi kekuatan politik dari Blok Barat dan Blok Timur.

Dalam tulisannya, sebenarnya Hatta menyindir semangat perdamaian dalam balutan politis dua blok raksasa Perang Dingin. Baginya, berbicara mengenai perdamaian abadi dalam atmosfer Perang Dingin sama saja dengan berbicara mengenai persaudaraan kemanusiaan dalam dunia yang dikemas oleh diskriminasi rasial yang kemudian melanggengkan rezim-rezim apartheid. Sebabnya, Indonesia menampik untuk terjun ke dalam Blok Kekuatan mana pun.

Dalam tulisannya, Hatta mengutip pendapat Phillip C. Jessup dalam karyanya Encyclopaedia of Social Sciences  bahwa sebenarnya Netralitas merupakan sikap imparsialitas dari negara-negara yang sedang dilanda perang. Penjelasan legal status tersebut barangkali terkesan baik, tetapi jika dihadapkan semangat solidaritas dunia, Netralitas tidak lain dari sikap anti-sosial. Singkatnya, independensi adalah fondasi utama dari Politik Bebas-Aktif. Atas dasar indepensi itulah Indonesia tetap menjalin persahabatan internasional kepada negara mana pun; apakah itu tergabung dalam blok, atau sebaliknya dengan dasar menghargai independensi negara-negara yang merdeka.

UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Indonesia’s Foreign Policy oleh Hatta sudah cukup logis untuk menjelaskan sikap politk luar negeri Indonesia. Tidak antipati terhadap lingkungan internasional dan menembus batas peradaban.

Hal ini perlu diingat; pemikiran Hatta mengenai Politik Bebas dan Aktif menempatkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat penuh atas kompleksitas perpolitikan global dan tidak pernah hentinya didominasi kekuatan politik. Lagi, politik luar negeri secara esensial merupakan refleksi dari kepentingan dalam negeri. Dengan memahami bahwa Politik Bebas dan Aktif bukanlah sikap netral, tetapi berdiri di atas independensi kedaulatan negara, maka sikap dalam negeri adalah membuang jauh-jauh harapan romantisme seandainya Indonesia merupakan negara persemakmuran atau dibawah kontrol Great Powers pasti akan maju. Bagi para Founding Fathers, terlebih Hatta, independensi lebih penting dari embel-embel “negara kuat”.

Masih Relevan

Penyakit kita adalah simplifikasi. Darinya lahir pemahaman-pemahaman miring dan terlebih pesimisme yang kuat. Independensi tidak pula dapat diartikan secara tekstual lalu dikaitkan pada semangat Berdikari dan alih-alih menjadi kendaraan politik anti-asing yang negatif.

Runtuhnya Uni Soviet menjadi momentum berakhirnya Perang Dingin dan menyisakan AS sebagai satu-satunya pemenang. Keruntuhan itu juga menyebabkan kompleksitas keamanan yang pada mulanya hanya ada dua kutub kekuatan (bipolar), sekarang banyak bermunculan kutub-kutub kekuatan yang baru (multipolar).

Dalam lanskap keamanan, keadaan yang multipolar juga menyebabkan perluasan dan pendalaman makna keamanan. Ancaman tidak lagi dipandang pada negara vis a vis negara, melainkan berkelindan di ranah multidimensi. Misal, ancaman pada ideologi, politik, sosial, budaya, dan sektor lainnya.

Membuka ulang pemikiran Hatta mengenai independensi Indonesia sebagai negara yang memiliki otoritas yang sah untuk tidak kembali terjajah secara ekonomi dan ideologi adalah retrospeksi yang bijak. Independensi tersebut menjadi rasionalisasi Indonesia dengan bebas untuk melakukan kerja sama terhadap negara mana pun dalam menghadapi ancaman-ancaman nir-militer dan juga ancaman militer langsung. Lagi, penggabungan atas keduanya; ancaman hibrida.

Relevansinya terletak pada kontekstualisasi pada masa sekarang. Masa boleh berubah, tetapi konflik-konflik sejatinya tidak pernah berhenti. Perkembangan lingkungan strategis saat ini memiliki kemiripan dengan era saat Politik Bebas-Aktif lahir. Indonesia, masih sama: masih mendayung di antara dua karang. Kali ini diisi oleh AS dan Cina.

 Jika Cina datang dengan OBOR (One Belt One Road), AS masih menghampiri dengan Blue Dots-nya. Namun, pada masa ini perkembangan lingkungan strategis tidak dapat ditetapkan pada bipolar-gaya-baru saja. Di dalamnya memiliki kompleksitas yang lebih dalam dan satu-satunya strategi Indonesia untuk berhadapan dengan dunia luar adalah memeluk independensi dengan Politik Bebas-Aktif sebagai kendaraan politiknya.

PBB barangkali masih dianggap sebagai satu-satunya organisasi internasional yang masih mumpuni untuk mencegah terjadinya perang, arena diplomasi yang demokratis, dan media kemanusiaan internasional. Namun, tidak dapat pula ditampik bahwa PBB masih memiliki banyak pekerjaan rumah, baik secara distribusi kekuatan dan dominasi politik. Hatta dan Indonesia, telah menjawabnya; perdamaian abadi dan independensi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved | Newsphere by AF themes.