Sab. Jul 20th, 2019

FAIR RIAU

Bridging the gaps, revealing the facts

Populisme Baru: Gelombang yang Membawa Sikap Intoleran

6 min read

Poster oleh (IG)vicefaarizi

Momentum pergantian tahun baru pada selasa, 1 Januari 2019 merupakan perayaan sekaligus inagurasi kenegaraan bagi negara Brasil. Brasil resmi melantik presiden baru mereka, Jair Bolsonaro bertepatan setelah negara dengan demokrasi terbesar di Kawasan latin Amerika tersebut telah menelurkan hasil dari kontestasi elektoralnya—yang ditandai dengan keluarnya Jair Bolsonaro sebagai kandidat yang memenangi pemilu dengan 55,13 persen dari total keseluruhan perolehan suara. Calon orang nomor satu di Brazil ini pun dikenal sebagai eks-tentara yang misoginis, rasis, dan rindu (romantisme) akan era kediktatoran militer Brazil. Jika kita sedikit bergeser ke utara Brazil, atau tepatnya kawasan Amerika Utara, contoh lain yang tepat untuk menggambarkan tokoh seperti Bolsonaro ini—yang barang tentu mudah untuk kita kenali figurnya, adalah presiden Amerika Serikat saat ini, Donald Trump. Kemiripan keduanya dapat dilihat dari narasi politik keduanya yang dalam perpolitikan di negaranya masing-masing menggunakan populisme sebagai cara dalam meraih simpati—lebih lagi, mendulang suara pemilih dalam konteks politik elektoral. Tak ayal, Jair Bolsonaro pun kerap dijuluki sebagai “Donald Trump-nya Brazil” atau “Donald Trump-nya Negara Tropis”.

Kedua tokoh tersebut memang identik akan populisme. Jika menelisik lebih jauh lagi, segelintir figur atau tokoh politik, baik domestik maupun mancanegara jamak ditemui yang memanfaatkan momentum populisme. Sebut saja Marine Le Pen saat kontestasi elektoral Perancis tahun 2017 lalu, Narendra Modi dengan Bharatiya Janata Party (BJP) di India, Rodrigo Duterte yang Machiavellis di Filipina, atau bahkan contoh yang paling dekat lagi dua kandidat calon presiden Indonesia pada pemilu 2019 nanti, yang juga mencoba untuk menjadi populis. Kesemua tokoh politik di atas memiliki pola narasi politik yang kurang lebih sama, yakni sentimen anti-pengungsi, anti-pluralisme, maupun anti-kemapanan.

Pengecualian tersendiri bagi Rodrigo Duterte dan kedua calon presiden Indonesia. Duterte menekankan kebijakan populisnya tendensi pada isu pemberantasan narkoba di Filipina, yang mengharuskan dirinya mengambil cara yang terbilang a la Machiavellis demi memberantas narkoba di negaranya. Machiaveliis yang dimaksudkan di sini ialah kebijakan dinilai dari hasil yang didapatkan, alih-alih dari segelintir prosesnya. Tidak penting apakah caranya halus atau kasar, benar atau salah, apabila hasil dari kebijakan itu baik maka seluruh proses kebijakan tersebut tak perlu dipikirkan. Singkatnya “menghalalkan” segala cara (kebijakan ekstra yudisial yang melegalkan masyrakat Filipina untuk menembak mati di tempat baik pelaku maupun terduga pengedar narkoba), dan jalan kebijakan ini sangatlah populis di Filipina mengingat keadaannya sangat mengkhawatirkan (isu kejahatan Narkoba), meski barang tentu sangat bertentangan dengan HAM. Sedangkan untuk kasus Indonesia, mengambil contoh Prabowo Subianto, yang pernah melontarkan pernyataan apokaliptik (“Indonesia akan bubar pada 2030”, “korupsi di Indonesia sudah stadium empat”, dan padanan contoh lainnya), yang hal ini merupakan ciri spesifik populisme yang berangkat dari narasi politik dengan kehendak besar untuk mereformasi bidang ekonomi yang dianggap gagal dijalankan oleh elit politik. Atau secara umumnya, Prabowo mencoba untuk menggalang massa guna melawan elite politik dengan cara melontarkan pernyataan apokaliptik tersebut.

Sederet nama yang disebut di atas merupakan tokoh-tokoh yang bisa mencapai singgasana politik tertinggi di masing-masing negaranya dengan menjajakan populisme pada khalayak, yang dalam hal ini masyarakat pemilik hak suara di pemilu. Populisme, yang secara sederhana dapat dipahami sebagai sebuah terma yang bisa diartikan sebagai filsafat politik yang berpihak pada hak-hak dan kepentingan orang banyak—alih-alih berpihak pada elit dan pemerintah (status quo). Kendati demikian, populisme juga cenderung berpikiran tertutup dan anti-keberagaman (anti-pluralis). Populisme merupakan refleksi dari sistem demokrasi yang kurang stabil—dimana umum atau rakyat banyak (mayoritas) sebagai pemegang kedaulatan terbanyak merasa dimarjinalkan dalam mengutarakan hak-hak mereka. Politik barang tentu memerlukan dukungan rakyat—apalagi jika berbicara politik elektoral di negara demokrasi, yang sangat menghendaki suara rakyat (vote), alih-alih sebagai dukungan atau simpati semata. Secara singkat, populisme muncul lebih karena perubahan-perubahan dalam hubungan sosio-ekonomi dalam masyarakat.  Lebih jauh lagi, istilah populisme kerap dianggap sebagai paham populer yang berwatak intoleran (seringkali), dan politik elektoral lah yang menjadi wadah pembiakan momentumnya. Secara umum, ilmuwan-ilmuwan sosial bersepakat bahwa ciri umum dari populisme adalah sebuah filsafat politik yang menggalang massa guna melawan elite.

Dekade awal 2000-an, Eropa terkhusus Perancis dengan kelompok sayap kanan mulai mencoba populisme sebagai narasi politiknya. Pertentangan antara massa dengan elit terjadi, namun yang menjadi pembeda dari populisme secara umum adalah populisme kanan mencoba melontarkan narasi yang bersifat tuduhan terhadap pihak ketiga (dapat berupa imigran dan kalngan minoritas yang dilabeli sebagai the others) yang dianggap sebagai pemicu masalah kegagalan sosio-ekonomi masyarakat yang dijalankan oleh para elite politik dengan kebijakannya.

Dimulai dari Marine Le Pen dengan populisme sayap-kanan nya pada dekade 2000an, hingga ke Donald Trump saat bersua Hillary Clinton di panggung pemilu AS pada 2016 lalu, dan yang paling terbaru ialah Jair Bolsonaro di Brazil. Kesemuanya menawarkan narasi politik yang populis, dan kebijakan yang berujung pada sikap intoleran pun ditempuh—sebut saja, sentimen anti pengungsi dan anti-pluralisme, yang menekankan pada sikap nativisme yang lekat pada pelabelan pribumi atau warga “asli” pada sebuah negara. Beruntung, momentum populisme kanan yang cenderung intoleran ini, untuk sementara dapat diredam gelombangnya yang ditandai dengan tumbangnya beberapa tokoh politik dari spektrum kanan di eropa saat kontestasi elektoral berlangsung di masing-masing negaranya. Sebut saja Geert Wilders di Belanda yang anti-islam yang kerap ditunggangi kepentingan anti-imigran dari Timur Tengah dan Norbet Hoffer di Austria yang juga mengusung narasi politik yang sama dengan “rencana euroskeptic” atau ketidak percayaan-nya terhadap Uni Eropa.

Gebrakan populisme di umur abad 21 yang terbilang remaja ini pun menyisakan segelintir tokoh yang menarasikan politiknya lewat cara ini (populisme), seperti Trump misalnya. Setengah periode lebih telah dilaluinya sebagai pemimpin negara hegemonic tersebut dengan beragam kebijakan populis yang dijanjikannya terhadap warga Amerika kala berkampanye saat pemilu 2016 lalu, seperti; kebijakannya yang anti-imigran dari Mexico yang dianggap merebut lahan pekerjaan pribumi Amerika dan juga kasus serupa terhadap imigran muslim yang berbau sentimen agama dengan dalih tindakan preventif terhadap kasus terorisme yang sering dilayangkan terhadap pemeluk agama Islam. Slogan Make America Great Again pun dimaksudkan guna membangun kembali kekuatan Amerika dari segi ekonomi—transformasi ekonomi politik global kontemporer yang perlu diurai oleh Amerika, sehingga Trump memandang perlunya memainkan populisme sebagai dagangan utamanya kala berkampanye. Sehingga, memahami populisme sayap kanan, baik yang bernafaskan agama (fundamentalis), sentimen rasial, ataupun yang hanya mengedepankan chauvinisme identitas tertentu dan ini perlu untuk dijewantahkan oleh Trump, dibuktikan dengan diraihnya simpati warga Amerika yang termarjinalkan (Gelombang putih: kelas pekerja kulit putih, terutama yang tidak mengenyam pendidikan universitas yang selama ini merasa ditinggal oleh kalangan mapan dan kemudian beralih simpati ke calon Republik karena merasa terwakili oleh Trump), lebih lagi mendulang suara yang cukup untuk memenangkannya dalam kontentasi elektoral Amerika Serikat dari beberapa negara bagiannya. Hal serupa tentunya tidak kita harapkan dari Brazil saat ini dengan Jair Bolsonaro-nya, mengingat, orang nomor satu di Brazil tersebut acap kali melontarkan pernyataan yang sangat diskriminatif gender, sentimen rasial terhadap warga kulit hitam dan secara terbuka menyampaikan kekagumannya atas kediktatoran militer brutal di Brasil yang berkuasa pada 1964 hingga 1985, dan tak jarang sentiment anti-imigran juga kerap dimainkan oleh populis Jair Bolsonaro.[1]

Seturut dengan analisis Ruth Wodak dalam The Politics of Fear, kemunculan politik sayap kanan yang mengusung populisme sangat erat kaitannya dengan dua hal; pertama politik identitas, yang dalam konteks ini upaya untuk menjadikan identitas lain sebagai The Other atau konsep “kami” dipertentangkan dengan “liyan” dan dengan cara ini melegitimasi tindak kekerasan mereka terhadap kelompok tersebut; termasuk pembagian menjadi “baik” dan “buruk” dalam konteks pelabelan terhadap segelintir orang, cara-cara negatif dalam berpolitik seperti mengkambinghitamkan atau bahkan menyerang lawan politik secara personal (argumentum ad hominem), melegitimasi politik pengucilan yang berujung pada diskriminasi dan sikap intoleransi, serta selalu mengatasnamakan “rakyat” banyak atau mayoritas (argumentum ad populum). Kedua politik masa lalu. Romantisme keagungan masa lalu digunakan sebagai instrumen ataupun sebagai referensi guna menyerang kegagalan rezim politik yang mapan, yang seringkali dihembuskan lewat aspek ekonomi atau isu-isu yang dianggap populis lainnya. Ciri-ciri di atas sangat lekat dengan populisme kanan yang cenderung dikonotasikan dengan populisme negatif, sehingga populisme seringkali menjurus pada sikap intoleran.

Dalam banyak kasus, liyan atau the others dari warga pribumi (kami atau us) dengan nativisme nya selalu dipertenteangkan antara keduanya (pribumi vis a vis liyan). Retorika anti-imigran yang mengancam identitas pun kerap sekali terdengar ‘nada’ sumbangnya, terutama, saat Timur Tengah dihantam krisis secara sosial, politik, ekonomi dan bahkan keamanan yang mengharuskan warganya untuk mengungsi. Gelombang pencari suaka, yang tujuan utamanya kebanyakan ke eropa kerap menimbulkan segelintir polemik dari sikap negara penerima yang berbau intoleran, dan ini, oleh partai-partai politik sayap-kanan dimanfaatkan untuk memperkuat gelombang populisme dengan retorika anti-imigran dan anti-pluralis nya. Ketakutan-ketakutan dalam bentuk prediksi diproduksi sedemikian rupa guna mengkonstruksikan ketakutan akan datangnya gelombang pengungsi, seperti pelabelan migran-ekonomi yang akan merebut lahan pekerjaan, pengancam identitas karena jumlahnya yang massif, dan kasus yang umum  yakni pelabelan teroris terhadap migran muslim yang dianggap mengancam keamanan.

Populisme, yang berasal dari spektrum kanan terutama sekali membawa dampak yang sangat buruk sekali, terutama jika menyinggung masalah intoleransi. Kendati demikian, memang tidak dipungkiri bahwa Populisme Baru sebagai fenomena besar hari ini memang digadangkan oleh kepentingan politik.

[1] Federico Finchelstein. Jair Bolsonaro’s Model Isn’t Berlusconi. It’s Goebbels. Foreignpolicy.com, [Online]. Tersedia di: https://foreignpolicy.com/2018/10/05/bolsonaros-model-its-goebbels-fascism-nazism-brazil-latin-america-populism-argentina-venezuela/ [Diakses 26 November 2018]

More Stories

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved | Newsphere by AF themes.