Kam. Mei 23rd, 2019

FAIR RIAU

Bridging the gaps, revealing the facts

Putus-Nyambung Hubungan Indonesia-PBB

7 min read

Di balik peristiwa Perang Dunia (PD) II yang menyita seluruh perhatian dunia kepada kepentingan kedua blok perang-Blok Sentral dan Blok Sekutu- yang terbentuk pada masa itu, sebuah diskursus ‘perdamaian dunia’ tengah digariskan oleh beberapa aktor dari Blok Sekutu dalam Piagam Atlantik pada tahun 1941. Memasuki tahun berikutnya sebuah komitmen tengah dibangun melalui deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations) yang ditandatangani oleh perwakilan 26 negara di Washington D.C., Amerika Serikat tahun 1942 dan Deklarasi Moskow yang ditandatangani oleh negara Blok Sekutu pada tahun 1943. Komitmen tersebut berupa persetujuan untuk mendirikan sebuah organisasi bangsa-bangsa yang menjaga perdamaian dunia seketika perang usai. Perwujudan dari landasan dan komitmen itu adalah dengan didirikannya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 24 Oktober 1945 dan ditandatanganinya Piagam PBB sebagai prinsip dan aturan bagi negara-negara anggotanya.

Berdirinya PBB pada pasca perang menghadapi babak berikutnya dari tantangan global berupa Perang Dingin antara dua negara adikuasa-Amerika Serikat dan Uni Soviet-yang memenangkan perang serta dekolonisasi yang diikuti dengan terbentuknya banyak negara-negara baru yang merdeka. Hadirnya PBB menjadi wadah bagi kepentingan negara-negara baru yang merdeka tersebut untuk mencari dukungan dan berlanjut pada pengakuan kedaulatan mereka dari negara-negara anggota PBB saat itu. Salah satu negara tersebut adalah Indonesia yang baru mendeklarasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, tahun yang sama dengan berdirinya PBB.

Indonesia di tengah usaha mencari pengakuan tersebut harus mengalami masa revolusi fisik dengan tentara sekutu terutama Inggris dan Belanda yang datang dengan kepentingan dalam peralihan kekuasaan atas wilayah jajahan perang. PBB yang dalam beberapa tujuannya sebagai pusat harmonisasi antar negara dan bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan internasional mengambil peran sebagai pihak yang menengahi permasalahan di antara kedua pihak. Keterlibatan PBB bermula ketika agresi militer Belanda terjadi ketika Indonesia dan Australia segera mengusulkan permasalahan itu untuk didiskusikan dalam Sidang Umum PBB. Sebagai bentuk respon dari usulan tersebut, Dewan Keamanan (DK) PBB membentuk Committee of Good Offices for Indonesia atau lebih dikenal dengan Komisi Tiga Negara (KTN) yang berisikan Australia yang dipilih oleh Indonesia, Belgia yang ditunjuk oleh Belanda, dan Amerika Serikat yang ditunjuk oleh keduanya. Wujud dari peran komisi ini adalah mendudukkan Indonesia dan Belanda di Perjanjian Renville pada 17 Januari 1948. Tidak berselang lama, agresi militer Belanda kedua terjadi pada 19 Desember 1948, PBB segera membentuk United Nations Commissions for Indonesia (UNCI) sebagai pengganti KTN dengan misi mempertemukan Indonesia dan Belanda dalam Perjanjian Roem-Royen pada 7 Mei 1949 yang dalam kesepakatannya tersebut terdapat kesediaan kedua negara untuk mengikuti Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus 1949. Hasil penting dari KMB adalah diakuinya kedaulatan Indonesia sebagai negara yang merdeka meskipun menyisakan perundingan yang belum terselesaikan terkait kepemilikian Irian Barat.

Pada tanggal 28 September 1950, dengan status sebagai negara yang merdeka dan berdaulat tersebut Indonesia mendapatkan suara dari segenap negara anggota PBB untuk bergabung dalam keanggotaan PBB. Indonesia secara resmi menjadi negara anggota ke-60 di PBB dan menunjuk L.N Palar sebagai perwakilan pertama Indonesia di PBB. Sebagai anggota PBB, Indonesia juga sekaligus menerima tujuan dan aturan dari Piagam PBB.

Indonesia dalam status sebagai anggota PBB langsung menyampaikan pemasalahan Irian Barat antara Indonesia dan Belanda yang telah diusahakan dari tahun 1954 dan didukung dalam Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955. Dalam hal tersebut Indonesia meminta PBB untuk menjembatani dua pihak yang sedang berkonflik kepada solusi perdamaian. Indikasi solusi perdamaian baru terwujud oleh PBB di tahun 1961 dan menuju akhir di Sesi ke-17 dalam Sidang Umum PBB 1962 melalui terbitnya Resolusi No. 1752 yang kemudian diadopsi sebagai ‘Perjanjian New York’ pada 21 September 1962. United Nations Executive Authority (UNTEA) sebagai badan yang dimandatkan oleh PBB untuk membantu transfer kekuasaan atas Irian Barat dari Belanda ke Indonesia yang dimulai pada 1 Oktober 1962 dan berakhir pada 1 Mei 1963.

Dari beragam keterlibatan PBB dalam permasalahan penting negara Indonesia dan keberhasilan PBB dalam melaksanakan peran dan tujuannya tersebut menandakan kemajuan dari hubungan PBB dan Indonesia  yang telah dijalin sejak Indonesia masih berstatus sebagai ‘observer’ hingga menjadi salah satu bagian dari anggota PBB. Jika merujuk pada konteks hubungan multilateral, Indonesia sudah dapat dinyatakan berhasil dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia dan mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa, bekerja sama dan mengambil langkah diplomasi dalam menyelesaikan permasalahan internasional sebagaimana tujuan yang sama dengan PBB. Meski Indonesia memiliki predikat “berhasil” dalam konteks multilateral, hal tersebut berbanding terbalik pada konteks bilateral, Indonesia kerap mengalami permasalahan yang kedepannya memengaruhi hubungan multilateral Indonesia itu sendiri pada masa itu dan juga berdampak kepada keadaan dalam negeri Indonesia. Setidaknya, pasca perdamaian Indonesia dan Belanda secara sepenuhnya pada pembebasan Irian Barat, Indonesia dihadapkan kepada permusuhan dengan negara Malaysia akibat dari adanya perbedaan ideologi politik diantara kedua negara dan penuduhan Tengku Abdul Rahman terhadap pemerintah Indonesia sebagai ‘biang keladi’ dari pemberontakan yang dilakukan oleh Azahari di Kalimantan Utara pada tanggal 8 Desember 1962.

Kecurigaan timbul pada tataran elit politik Indonesia pada saat itu terutama presiden Soekarno yang pada masa Demokrasi Terpimpin mendominasi keputusan dan pandangan pemerintah Indonesia tentang adanya kekuatan-kekuatan Neokolonialisme yang mengepung Indonesia dari Utara yaitu Malaysia dan Selatan yaitu Australia dan Selandia Baru. Pada perkembangannya, hubungan tersebut semakin memburuk dengan penarikan Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Kamaruddin Hj Idris dan disusul dengan deklarasi Federasi Malaysia pada tanggal 16 September 1963. Demonstrasi dalam negeri diantara kedua negara terjadi dengan pengrusakan gedung kedutaan pada masing-masing negara. Demonstrasi yang terjadi di Malaysia memperparah konflik dengan dilucutinya lambang Garuda dan perobekan foto-foto Soekarno yang berujung pada dikeluarkannya gerakan ‘Ganyang Malaysia’ di Indonesia dan perintah Dwi Komando Rakyat (Dwikora) yang mengawali konfrontasi fisik dan pemutusan hubungan diplomatik oleh kedua negara.

Federasi Malaysia tersebut diakui kedaulatannya oleh PBB dan tidak berselang lama setelahnya, Malaysia ditunjuk sebagai anggota Dewan Keamanan PBB Tidak Tetap yang menurut pandangan pemerintah Indonesia saat itu telah menciderai hubungan Indonesia dan PBB dan semakin memperburuk ketegangan antara Indonesia dan Malaysia. Pada tanggal 20 Januari 1965, Presiden Soekarno mengumumkan Indonesia keluar dari PBB dan penarikan keluar agensi PBB seperti United Nation Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNICEF) dan World Health Organization (WHO) dari Indonesia sebagai wujud dari pernyataan berdikari-nya Indonesia. Pasca keluar dari PBB, Indonesia masih diperlakukan sebagai anggota oleh PBB, dibuktikan dengan PBB masih turun tangan dalam menyelesaikan permasalahan kedua negara tersebut melalui perundingan di Bangkok dan Jepang meski pun kedua perundingan tidak menemukan kata damai dari kedua belah pihak. Selain itu, bendera Indonesia masih berkibar diantara bendera anggota PBB lainnya dan plakat nama Indonesia masih terdapat di ruangan Sidang Umum PBB. Dua surat keputusan untuk keluar yang dikirim Indonesia kepada PBB dipelajari oleh seluruh anggota PBB dan dikarenakan Piagam PBB tidak mengandung ketentuan terhadap negara yang keluar dan menciderai makna utama dari PBB itu sendiri sebagai badan pemersatu bangsa maka PBB tidak menindaklanjuti surat pengunduran tersebut.

Selain PBB, upaya mengakhiri konfrontasi juga dilakukan melalui perujukan dari kedua negara oleh Ghazali Shafie dan Tun Abdul Razak dari Malaysia dan Jenderal Ahmad Yani dan Mayjen Soeharto dari Indonesia. Melalui perantara pelarian politik Indonesia, Des Alwi yang menjembatani pertemuan keempat tokoh dari kedua negara tersebut di Bangkok pada bulan April 1965 di Hotel Amarin dan Juli 1965 di Hotel Errawan. Meski niat baik telah berkibar, namun apa mau dikata, niatan tersebut bertepuk sebelah tangan. Komunikasi tersebut terhenti setelah kekacauan yang terjadi di Indonesia pada September 1965 yang menewaskan pemimpin-pemimpin Angkatan Darat yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Kekacauan tersebut memberikan dampak dari penyelesaian konflik antara Indonesia dan Malaysia serta hubungan Indonesia dengan PBB itu sendiri. Ditunjuknya Mayjen Soeharto melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) untuk menstabilkan keamanan nasional pada waktu itu setelah terjadi demonstrasi dan penuntutan TRITURA. Pasca dikeluarkan Supersemar tersebut, terjadi subordinasi posisi politik dengan lemahnya pengaruh kepemimpinan Soekarno dan menguatnya posisi kepemimpinan Soeharto yang kemudian dimanfaatkan oleh Tun Abdul Razak selaku menteri luar negeri Malaysia untuk memperbaiki hubungan antara kedua negara dengan mengadakan pertemuan antara Soeharto dan pemimpin Malaysia yakni Tengku Abdul Rahman di Jakarta pada tanggal 27 Mei 1966, yang dilanjutkan dengan pertemuan lanjutan pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1966 di Bangkok yang mengawali pemulihan hubungan dan mengakhiri konflik antara Indonesia dan Malaysia.

Transisi pemerintahan dalam negeri Indonesia yaitu dari Orde Lama (orla) ke Orde Baru (orba) memengaruhi hubungan antara Indonesia dan PBB. Pemerintahan Republik Indonesia mendeklarasikan untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan partisipasi dalam kegiatan PBB pada 19 September 1966. Indonesia melanjutkan keanggotaannya pada 28 September 1966 dengan tidak adanya keluhan dari negara-negara lain dikarenakan sebelumnya tidak terdapat instruksi atau proses dalam pengunduran diri dari PBB yang dilakukan pada masa pemerintahan Soekarno. Indonesia adalah negara pertama yang mencoba keluar dari PBB dalam sepanjang sejarah.

Kembalinya Indonesia dalam keangggotaan PBB yang berlangsung dengan lancar tersebut sejujurnya menguatkan pengaruh Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Indonesia meraih beberapa pencapaian yang belum diterima oleh Indonesia sebelumnya, seperti terlibat dalam pasukan perdamaian PBB dengan mengirim pasukan Garuda ke berbagai negara konflik, dan pencapaian Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB yang pertama kali pada tahun 1974-1975 lalu kemudian terpilih kembali pada periode 1995-1996, 2007-2009 dan 2019-2020. Indonesia pernah tercatat sebagai anggota UN International Law Commission (ILC) pada periode 1992-2001 dan periode 2007-2011. Indonesia juga menjadi salah satu dari 47 negara anggota terpilih dalam Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada periode 2007-2010 dengan memperoleh 165 voting dari negara anggota PBB. Dalam hal ini, Indonesia telah menjadi subjek dari kegiatan, tujuan dan peran PBB.

REFERENSI

Dekker, Nyoman. Sejarah Revolusi Nasional. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

F, Efantino dan Arifin SN. Ganyang Malaysia. Yogyakarta: Bio Pustaka, 2009.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, United Nations, https://www.kemlu.go.id/en/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/United-Nations.aspx (diakses pada tanggal 12 November 2018).

Sudirman, Adi. Sejarah Lengkap Indonesia. Yogyakarta: DIVA Press, 2014.

United Nations. Everything You Always Wanted to Know about the United Nations: For Students at Intermediate and Secondary Levels. New York: United Nations Department of Public Information, 2008. Dalam http://unic-ir.org/Engaboutun.pdf (diakses pada tanggal 13 November 2018).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved | Newsphere by AF themes.