Sab. Jul 20th, 2019

FAIR RIAU

Bridging the gaps, revealing the facts

Sebuah Reformasi, Sejumlah Retrospeksi

7 min read
Sebuah Reformasi, Sejumlah Retrospeksi

Sebuah Reformasi, Sejumlah Retrospeksi

apabila usul ditolak tanpa ditimbang

suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan

dituduh subversif dan mengganggu keamanan

maka hanya ada satu kata: lawan!

(“Peringatan”, Wiji Thukul)

Dua puluh tahun kemudian, setelah reformasi 1998 itu tak ada lagi, pertanyaan aneh ini sering diarahkan kepada generasi saya, milenial (Generasi Y), dan Generasi Z, “Usia berapa kamu saat Orde Baru (Orba) runtuh?” Pertanyaan itu biasanya ditujahkan kepada para pemuda yang kini rata-rata berusia 19—26 tahun tersebut jika pada suatu waktu mulai terbangun sebuah diskursus soal rezim Soeharto bersama seorang atau sekelompok anasir Orba-nya.

Yang paling mengguncang ingatan saya adalah saat pertanyaan itu terlontar dari seorang Mayor Jenderal (Mayjen) Purnawirawan Kivlan Zen kepada seorang aktivis Hak Asasi Manusi (HAM) kelahiran 1993 beberapa tahun lalu. Kala itu, Kivlan yang terdesak karena dicecar pernyatan si aktivis muda soal Tim Mawar dan Prabowo Subianto kemudian melemparkan pertanyaan ajaib yang diungkainya dengan gaya khas Orba persoalan usia – sekaligus pengalaman, tentu saja.

Aneh, memang, tetapi hal itu kadung terjadi: dua puluh tahun setelah reformasi, cara berpikir seperti yang ditunjukkan Kivlan itu masih dibudidayakan oleh kaum tua yang pernah hidup dalam atmosfer Orba. Adapun maksud alias niat mereka, dengan pernyataan yang seolah-olah asertif itu, tentu saja mencitrakan dirinya sebagai yang lebih berpengalaman – di titik itu sebuah segregasi terbangun dan dikotomi dari dua generasi dimulai.

Dari corak pemikiran yang sepertinya masih tak beranjak dari kesan nostalgia itu, banyak yang kemudian bertanya, terutama dari generasi kelahiran 70an alias para mahasiswa penggerak Reformasi, “Berhasilkah kerja menumbangkan rezim diktator-militeristik pada 1998 itu? Adakah perubahan mendasar yang diakibatkan Reformasi, setelah 20 tahun? Apa dampak Reformasi terhadap generasi hari ini?”

Daftar pertanyaan itu bisa panjang. Namun, yang paling mendasar untuk dijawab adalah mengenai iklim kehidupan di era Reformasi, 20 tahun kemudian. Sebab, ide awal dari gagasan untuk menumbangkan tiran yang termanifestasi lewat sosok Soeharto itu berpangkal dari pengekangan: pers dikontrol ketat (untuk tidak menyebut dibungkam), kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul nyaris tak ada (kecuali untuk kepentingan rezim dan kroni-kroninya), pendidikan hanya menghasilkan para teknokrat dan sejumlah elit yang terlepas dari masalah kehidupan, serta senarai upaya lain yang dimaksudkan untuk menetralisasi pikiran dan tindakan yang dianggap membahayakan pemerintah alih-alih radikal.

Karena itu, untuk membaca perubahan yang ditawarkan oleh agenda Reformasi –bagi kaum yang tak merasakan derita hidup di bawah rezim Orba-, saya kira ada sejumlah hal yang penting untuk dibahas di sini.

Pertama, soal perkembangan era teknologi dan informasi saat ini. Tak ada yang tak sepakat tentang satu soal di sini, saya kira, bahwa keterbukaan pada era Orba merupakan hal yang muskil alih-alih mustahil untuk didapatkan, kecuali oleh orang-orang di lingkaran kekuasaan saat itu. Sementara, pada hari ini, dengan mobilitas yang tinggi, generasi baru yang gampang mengakses-menemukan sesuatu akan terkejut saat tahu bahwa pada era Soeharto banyak hal yang ditutupi dan dirahasiakan – kenyataan pahit sebagaimana yang juga ditemui dalam novel Animal Farm (1945) karya George Orwell dengan corak “pemerintahan” yang berbeda, tetapi mengandung kediktatoran dan daya manipulatif yang setara.

Kedua, mengenai kebebasan berpendapat. Pada era Orba, jamak diketahui bahwa berpendapat merupakan sesuatu yang mahal tiap orang mungkin bebas berbicara, tetapi karena itu pula pemerintah juga gampang “menjemput” mereka. Bahkan, pada masa itu juga lahir kebijakan yang kurang populer di kalangan mahasiswa: Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) yang diluncurkan pada masa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Kabinet Pembangunan III (1978-1983), Daoed Joesoef. Peraturan yang dikuatkan oleh Surat Keputusan Nomor 0156/U/1978 itu meniadakan dua hal sekaligus: kebebasan berpolitik dan menyuarakan pendapat di kampus. Sejak peraturan itu lahir, praktis, mesin-mesin dan organ-organ kemahasiswaan yang tumbuh dalam lokus dan berkembang dengan dialektika politik akhirnya tergerus. Meski di sisi yang lain peraturan itu dinilai penting untuk “menertibkan” keterlibatan mahasiswa dalam politik praktis alias sebagai partisan, hingga hari ini kebijakan tersebut tetap dianggap bermasalah karena membatasi gerak alih-alih perlawanan mahasiswa terhadap hegemoni kampus dengan cita rasa Orba yang begitu kuat.

Pada kurun ini, kita pun pelan-pelan mengerti kenapa mahasiswa terkesan lembek dan dilemahkan. Tak lain dan tak bukan, tentu karena mereka yang dicap sebagai agen perubahan itu sudah tak lagi punya eksistensi di ranah politik kecuali sebatas sempalan dari sebuah partai. Padahal, pergerakan politik mahasiswa yang terjadi di era Soekarno tentu saja tak bisa disebandingkan dengan era Soeharto hingga masa Reformasi. Karena itu, sejauh ini desakan terhadap pencabutan kebijakan NKK/BKK masih terdengar meski agak taksa: di satu sisi, kehendak agar mahasiswa dibiarkan berpolitik dipandang bakal menjadikan mereka lebih pragmatis lagi, sementara di sisi yang lain hal itu penting guna memberikan keleluasaan bagi mahasiswa untuk mendapatkan pendidikan politik hingga kesan cengeng yang kadung melekat pasca-Reformasi pada diri mereka pelan-pelan bisa hilang.

Persoalan kebebasan berpendapat itu juga menyentuh sisi yang lain, di antaranya berakhirnya pembungkaman pers dan tumbuh-kembang media sosial sebagai salah satu basis baru bagi dunia informasi. Yang paling menarik perhatian di sini tentu perkara hoaks. Pasalnya, dua puluh tahun usia Reformasi, pembingkaian wacana dengan gaya Orba masih saja berlangsung. Kita tahu, Orba sendiri berdiri juga karena hoaks, diteruskan dengan pembantaian terhadap massa atau simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI), lalu berujung kepada persekusi bahkan penculikan terhadap mereka yang dianggap subversif pada dasawarsa berikutnya. Sementara pada era ini, hoaks marak dan coraknya pun tak beda jauh dengan tren Orba (minus pembantaian).

Persoalan ketiga adalah corak pemikiran Orba dan kroni-kroninya yang masih melembaga hingga hari ini, mulai dari sekolah, instansi, hingga korporasi. Meski angin segar ditawarkan oleh rezim Joko Widodo dengan slogan “Revolusi Mental”, tampaknya banyak pihak yang tetap pesimistis akan perubahan terkait hal tersebut. Pasalnya, efek cuci otak yang dilakukan oleh Orba berpuluh-puluh tahun yang lalu tengah menuai hasilnya saat ini: bapak dan ibu kita gampang berpikir bahwa hidup akan lebih mudah jika zaman Soeharto berulang. Hampir mustahil bagian dari generasi ini yang tak mendengar dongeng tentang swasembada pangan yang terjadi pada masa Orba sebelum akhirnya diketahui bahwa hal itu hanya pepesan kosong belaka. Namun, menegasi pelbagai kebohongan tadi berikut variasinya dari kepala kaum tua memang bukan perkara gampang. Sebab, yang jamak terjadi adalah pertanyaan yang saya kutipkan di atas tadi akan disorakkan berulang-ulang, “Usia berapa kamu saat Orde Baru (Orba) runtuh?”

Distorsi semacam itu tentu saja juga terjadi di belahan dunia lainnya, misalnya di Rusia. Ada banyak pemeo soal itu dan yang paling terkenal soal Uni Soviet di bawah rezim Stalin – efek traumatik sekaligus nostalgia berlimpah di kurun tersebut. Akan tetapi, seiring berkembangnya zaman dan berangsurnya waktu, selapis demi selapis fakta terungkap dan dosa-dosa masa lalu pun tak semata dianggap maklum, tetapi diusut sebagai upaya melawan lupa dan menegakkan keadilan.

Yang keempat, masalah pendidikan dan kesenjangan sosial. Jika pada era Orba banyak teknokrat dilahirkan untuk kemudian mengabdi kepada kepentingan negara, hal yang sama pun terjadi di kurun sebelumnya: pada masa Orde Lama (Orla), rezim Soekarno rajin mengekspor mahasiswa kuliah ke luar negeri. Hal itu semata demi mendapatkan generasi penerus yang mengerti seluk-beluk dan hubungan (dunia) internasional, selain tentu saja soal kecakapan yang mereka peroleh karena menimba ilmu jauh dari negerinya. Harapan Soekarno, agaknya, saat itu muluk sekaligus tidak: ia berharap angkatan  muda, yang selalu dipuja-pujinya tiap pidato itu, bisa membuat negerinya merealisasikan semboyan berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari tersebut.

Namun, persoalan datang ketika pada medio 60an, seiring dengan pembantaian massal terhadap anasir PKI dan orang-orang yang dianggap membahayakan negara, para mahasiswa yang dikirim ke luar negeri itu malah kehilangan haknya sebagai warga negara untuk bisa mengimplementasikan ilmu mereka di tanah air. Penyebabnya, tentu saja stigma dan tudingan terlibat dalam aktivitas PKI yang saat itu tengah merajai konstelasi politik di Indonesia. Sementara, pada era Orba, Soeharto bukannya tak banyak mengirimkan para mahasiswa untuk menimba ilmu di luar negeri, tetapi kita lekas dijejali kenyataan baru: para calon teknokrat itu, sebagaimana orientasi pemerintahan Orba, tidak dituntut untuk menyejahterahkan rakyat dan bangsanya, melainkan menghamba kepada kepentingan asing.

Terakhir, mengenai eskalasi politik dan penuntasan kasus HAM. Kedua indikator itu sangat fundamental karena berkait-hubung langsung dengan simulakra yang selama tiga dekade dibangun Orba dan kroninya, yakni menciptakan suaka dan rezim teror. Soal eskalasi politik, tentu kita sepakat tentang satu ihwal sederhana bahwa rezim Orba bukannya tak menjamin kebebasan dan demokrasi. Namun, hal itu hanya bertahan dalam tahun-tahun awal berdirinya pemerintahan para jenderal tersebut. Pasalnya, nyaris dalam kurun tiga puluh tahun itu, politik berangsur monokromatik: Pemilihan Umum (Pemilu) hanya dimenangi Partai Golongan Karya (Golkar), fusi partai politik pada 1973 terjadi sehingga hanya tersisa tiga partai saja (Partai Demokrasi Indonesia [PDI], Partai Persatuan Pembangunan [PPP], dan Golkar), dan rezim militeristik mulai bergulir di bawah derap sepatu lars Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Efek besar yang patut dibanggakan dari Reformasi memang antipode dari hal di atas: demokrasi, yang kembali dari pengasingannya di ruang-ruang bawah tanah dan pikiran-pikiran merdeka yang selama ini terpenjara dan direpresi. Adapun soal penuntasan kasus HAM, hal itu memang menjadi pekerjaan rumah yang tak mudah diselesaikan oleh agenda Reformasi. Sebab, yang menarik dari hancurnya rezim Orde Baru adalah hal itu tidak serta- merta membuat tatanan (corak kehidupan hingga cara berpikir masyarakat) yang mereka bangun selama berpuluh-puluh tahun itu ikut hancur. Orba memang berhasil dalam perkara itu karena stimulus yang diberikan rezim ini berpuluh tahun memang tak mudah untuk disingkirkan begitu saja. Misalnya saja soal ketakutan besar akan kembali berdirinya PKI dan ajaran-ajaran Marxisme hingga Komunisme. Pada tataran tertentu, Orba bahkan juga berhasil menciptakan masyarakat yang tak lagi berpikir jernih dan kritis, tetapi mengedepankan aspek fisik (dengan corak militerisme), yakni melalui aksi-aksi sepihak dan persekusi.

Sejumlah tinjauan sederhana di atas tentu tak cukup untuk memberikan retrospeksi yang gamblang tentang perkembangan Reformasi alih-alih kemenangannya. Meski begitu, saya kira pertanyaan tajam yang teracu kepada setiap milenial dan Generasi Z (“Usia berapa kamu saat Orde Baru [Orba] runtuh?”) boleh jadi tertepis oleh uraian singkat di atas. Semoga saja. ***

*Boy Riza Utama menulis puisi, esai, dan sejumlah artikel yang tayang di, antara lain, Kompas, Koran Tempo, dan Riau Pos. Pria kelahiran Bukittinggi, Sumatra Barat, 4 Mei 1993 ini bekerja sebagai editor di sebuah media daring di Pekanbaru.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved | Newsphere by AF themes.